alexametrics
20.9C
Jember
Wednesday, 21 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

APL Tawarkan Sopir Beli SKAB

Berdalih untuk Menyamakan Harga Pasir

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Beredarnya video yang memperlihatkan transaksi penjualan surat keterangan asal barang (SKAB) pasir di jalan perbatasan Desa Sumberwuluh dan Desa/Kecamatan, Candipuro, cukup memprihatinkan. Sebab, ditengarai itu dilakukan oleh petugas Asosiasi Penambang Lumajang (APL).

Dalam video tersebut para sopir armada truk pasir yang tidak mengantongi SKAB diminta membeli di tempat. Padahal surat tersebut bukan benda berharga, sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Namun, surat itu dijadikan dasar pengenaan pajak untuk penambang yang memiliki izin usaha pertambangan operasional (IUP-OP).

Tutut Dwi Aprianto, salah satu petugas APL, menjelaskan, dia tidak memaksa seluruh sopir truk yang tidak punya SKAB untuk membeli di tempat. Bahkan, lanjutnya, dia menawarkan pembelian surat itu bisa dilakukan melalui dua cara. Bisa melalui dirinya atau langsung pada pemilik tambang sekitar tempat pengambilan pasir.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Kami diberi tugas oleh penambang untuk menawarkan surat keterangan asal barang pada mereka. Mereka ngambil pasir ilegal. Seluruh uangnya ya kami berikan ke pemilik tambang berizin yang bekerja sama dengan kami. Ada 10 sampai 15 orang, setiap orang pegang SKAB satu pemilik izin tambang,” jelasnya.

Dia mengakui, rata-rata setiap sopir yang tidak membawa surat ditawari SKAB dengan harga sebesar Rp 150 ribu. Jika sopir tersebut tidak berkenan, tetap dipersilakan lewat. Tetapi sebelum itu, dia mengambil gambar si sopir dan mencatat nomor kendaraan untuk dilaporkan ke kantor APL.

Sementara itu, Ketua APL Lumajang Rudi mengatakan, pihaknya mendapat keluhan dari beberapa penambang dan sopir mengenai harga jual pasir yang jomplang. Antara penambang berizin dan ilegal selisih harga jualnya cukup besar. Belum lagi, masalah minimnya setoran pajak yang dibebankan pemerintah.

Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk menyamakan harga jual pasir kepada konsumen. “Kalau penambang yang sudah tergabung di kami ada 31-an penambang. Mereka meminta kami untuk membantu memonitoring SKAB setiap sopir pasir yang lewat. Karena kebanyakan SKAB itu tidak ada porporasi,” pungkasnya

 

 

 

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Beredarnya video yang memperlihatkan transaksi penjualan surat keterangan asal barang (SKAB) pasir di jalan perbatasan Desa Sumberwuluh dan Desa/Kecamatan, Candipuro, cukup memprihatinkan. Sebab, ditengarai itu dilakukan oleh petugas Asosiasi Penambang Lumajang (APL).

Dalam video tersebut para sopir armada truk pasir yang tidak mengantongi SKAB diminta membeli di tempat. Padahal surat tersebut bukan benda berharga, sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Namun, surat itu dijadikan dasar pengenaan pajak untuk penambang yang memiliki izin usaha pertambangan operasional (IUP-OP).

Tutut Dwi Aprianto, salah satu petugas APL, menjelaskan, dia tidak memaksa seluruh sopir truk yang tidak punya SKAB untuk membeli di tempat. Bahkan, lanjutnya, dia menawarkan pembelian surat itu bisa dilakukan melalui dua cara. Bisa melalui dirinya atau langsung pada pemilik tambang sekitar tempat pengambilan pasir.

Mobile_AP_Half Page

“Kami diberi tugas oleh penambang untuk menawarkan surat keterangan asal barang pada mereka. Mereka ngambil pasir ilegal. Seluruh uangnya ya kami berikan ke pemilik tambang berizin yang bekerja sama dengan kami. Ada 10 sampai 15 orang, setiap orang pegang SKAB satu pemilik izin tambang,” jelasnya.

Dia mengakui, rata-rata setiap sopir yang tidak membawa surat ditawari SKAB dengan harga sebesar Rp 150 ribu. Jika sopir tersebut tidak berkenan, tetap dipersilakan lewat. Tetapi sebelum itu, dia mengambil gambar si sopir dan mencatat nomor kendaraan untuk dilaporkan ke kantor APL.

Sementara itu, Ketua APL Lumajang Rudi mengatakan, pihaknya mendapat keluhan dari beberapa penambang dan sopir mengenai harga jual pasir yang jomplang. Antara penambang berizin dan ilegal selisih harga jualnya cukup besar. Belum lagi, masalah minimnya setoran pajak yang dibebankan pemerintah.

Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk menyamakan harga jual pasir kepada konsumen. “Kalau penambang yang sudah tergabung di kami ada 31-an penambang. Mereka meminta kami untuk membantu memonitoring SKAB setiap sopir pasir yang lewat. Karena kebanyakan SKAB itu tidak ada porporasi,” pungkasnya

 

 

 

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

Desktop_AP_Leaderboard 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Beredarnya video yang memperlihatkan transaksi penjualan surat keterangan asal barang (SKAB) pasir di jalan perbatasan Desa Sumberwuluh dan Desa/Kecamatan, Candipuro, cukup memprihatinkan. Sebab, ditengarai itu dilakukan oleh petugas Asosiasi Penambang Lumajang (APL).

Dalam video tersebut para sopir armada truk pasir yang tidak mengantongi SKAB diminta membeli di tempat. Padahal surat tersebut bukan benda berharga, sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Namun, surat itu dijadikan dasar pengenaan pajak untuk penambang yang memiliki izin usaha pertambangan operasional (IUP-OP).

Tutut Dwi Aprianto, salah satu petugas APL, menjelaskan, dia tidak memaksa seluruh sopir truk yang tidak punya SKAB untuk membeli di tempat. Bahkan, lanjutnya, dia menawarkan pembelian surat itu bisa dilakukan melalui dua cara. Bisa melalui dirinya atau langsung pada pemilik tambang sekitar tempat pengambilan pasir.

“Kami diberi tugas oleh penambang untuk menawarkan surat keterangan asal barang pada mereka. Mereka ngambil pasir ilegal. Seluruh uangnya ya kami berikan ke pemilik tambang berizin yang bekerja sama dengan kami. Ada 10 sampai 15 orang, setiap orang pegang SKAB satu pemilik izin tambang,” jelasnya.

Dia mengakui, rata-rata setiap sopir yang tidak membawa surat ditawari SKAB dengan harga sebesar Rp 150 ribu. Jika sopir tersebut tidak berkenan, tetap dipersilakan lewat. Tetapi sebelum itu, dia mengambil gambar si sopir dan mencatat nomor kendaraan untuk dilaporkan ke kantor APL.

Sementara itu, Ketua APL Lumajang Rudi mengatakan, pihaknya mendapat keluhan dari beberapa penambang dan sopir mengenai harga jual pasir yang jomplang. Antara penambang berizin dan ilegal selisih harga jualnya cukup besar. Belum lagi, masalah minimnya setoran pajak yang dibebankan pemerintah.

Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk menyamakan harga jual pasir kepada konsumen. “Kalau penambang yang sudah tergabung di kami ada 31-an penambang. Mereka meminta kami untuk membantu memonitoring SKAB setiap sopir pasir yang lewat. Karena kebanyakan SKAB itu tidak ada porporasi,” pungkasnya

 

 

 

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

×Info Langganan Koran