Tak Berniat, tapi Bisa Kena Korupsi

RADAR JEMBER.ID – Tindak pidana korupsi sampai sekarang masih menjadi musuh besar negara. Dampak praktik tercela itu tak hanya merugikan negara, namun juga masyarakat luas. Banyak celah pejabat bisa terjebak korupsi. Meskipun tak berniat, tapi bisa terjebak kasus korupsi.

IKLAN

Banyaknya peluang untuk korupsi datang bukan dari internal lembaga itu sendiri. Namun pihak lain yang berkepentingan juga menjadi bagian yang memengaruhi orang untuk korupsi. Seperti kasus gratifikasi sejumlah pejabat, banyak yang terjadi bukan karena niat, tetapi karena menerima pemberian dari orang lain.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang saat melakukan sosialisasi pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di hadapan 45 anggota DPRD yang hadir di gedung parlemen, kemarin (30/8). Menurut dia, di antara kasus gratifikasi yang terjadi, bisa saja melalui jalur keluarga. “Bisa saja orang memberi mobil pada istri atau keluarga kita. Kalau itu diterima dan tidak segera dilaporkan, bisa masuk kategori gratifikasi atau disebut korupsi. Makanya hati-hati, keluarga juga harus dijaga,” jelasnya.

Saut menjelaskan, korupsi juga akan berdampak pada pembangunan yang buruk, jual-beli jabatan, serta kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan peraturan hukum. “Korupsi itu tak semuanya merugikan keuangan negara. Ada pula, negara tidak rugi, tetapi ada kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu. Contohnya kasus BLBI, negara tidak rugi, tetapi ada orang yang diuntungkan,” paparnya.

Menurutnya, terjadinya korupsi bukan hanya soal niat seseorang untuk melakukan pengambilan uang atau mencurinya. Akan tetapi, banyak faktor yang membuat orang menjadi celaka. Pejabat atau anggota dewan bisa saja tidak berniat korupsi, tetapi mereka lengah bahwa di luar itu banyak orang yang berkepentingan dengan bupati, para pejabat, termasuk sejumlah anggota DPRD Jember.

Beberapa jalur lain terjadinya korupsi juga melalui kongkalikong antara pejabat dengan kontraktor, anggota dewan, ketua atau pengurus parpol, serta yang lain. “Di Indonesia, pelaku korupsi sudah hampir tembus seribu orang. Apakah dari Jember ada yang mau menambah jumlah ini? Makanya, sebagai pejabat harus hati-hati,” pintanya.

Pimpinan KPK ini berpesan agar seluruh anggota DPRD melakukan check and balance terhadap kinerja pemerintah kabupaten. Sebaliknya, mereka harus sadar diri agar kinerja yang dilakukan benar-benar tepat agar tidak salah secara hukum. “Caranya bagaimana, pada proses penganggaran, anggota dewan patut melakukan check and balance. Kalau ada ribut-ribut soal penganggaran, KPK pasti tahu apa yang diributkan. Saya harap dari Jember tidak ada lagi yang terjerat kasus korupsi,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember sementara, Itqon Syauqi mengaku, pihaknya akan melakukan komunikasi apabila ada semacam kebuntuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan di DPRD. Sebut saja, ada semacam sogokan untuk mengegolkan kebijakan tertentu. “Kami DPRD Jember juga berharap tidak ada lagi ketua DPRD atau anggota dewan dari Jember yang terjerat korupsi. Apabila ada hal-hal yang mengarak ke gratifikasi, maka kami akan langsung berkoordinasi dengan KPK,” pungkasnya. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Grafis Reza

Editor : Bagus Supriadi