Dugaan Pungli di Balik BLT DD

Mulai Pemotongan sampai Penggelapan

KORBAN PUNGLI: Ibu Ami saat memberi keterangan dugaan pungli BLT DD yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab di Desa Lembengan, kemarin (29/6) di DPRD Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT DD) di Kota Santri tidak seluruhnya berjalan mulus. Betapa tidak, di balik pendistribusian bantuan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), justru ada yang berpesta dengan bertindak sebagai orang jahat. Oknum tersebut diduga melakukan pungutan liar (pungli), mulai dari pemotongan hingga menggelapkan dana sebesar Rp 600 ribu.

IKLAN

Kasus pungli yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab ini terjadi di Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo. Warga yang menjadi korban bukan hanya satu dua orang. Tetapi, diduga kuat bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan orang. Terjadinya pungli ini pun diadukan ke DPRD Jember, kemarin (29/6).

Muhammad Zamroni, warga Lembengan, mengatakan, data penerima BLT DD di desanya mencapai 208 orang dari total 323 yang sempat diusulkan. Dari sejumlah penerima itulah, pungli dilakukan beberapa oknum dengan berbagai macam cara.

“Dugaan pungli ini mencuat setelah BLT DD dibagikan tahap kedua. Pungli diduga dilakukan beberapa oknum. Model punglinya bermacam-macam. Ada yang dipotong, ada yang tidak diberikan tetapi tetap diminta cap jempol, dan caranya lain-lain,” papar Zamroni.

Mengetahui ada sejumlah warga yang menjadi korban pungli, dia kemudian bersama sejumlah warga berkirim surat ke Komisi A DPRD Jember untuk mengadukan insiden kejahatan terhadap warga miskin yang terjadi di desanya. “Kasus ini juga sudah kami laporkan ke Kejaksaan Negeri Jember. Semoga ini cepat ditangani,” imbuhnya.

Zamroni berharap, dengan kedatangannya itu, anggota dewan bisa mendengar langsung dari sejumlah korban yang ikut mengadu bersamanya. “Harapannya, DPRD bisa menyuarakan dan mendorong agar kasus ini tertangani. Jangan sampai pencairan tahap ketiga ada pungli lagi. Serta semoga ini tidak terjadi di desa lain,” paparnya.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Slama, warga Desa Lembengan, mengaku, dirinya menjadi korban pemotongan oleh seorang oknum. Pasca-pencairan BLT DD tahap kedua, dia didatangi oleh seseorang untuk meminta bagian. “Dipotong seratus ribu,” ucapnya.

Apa yang dialami Slama berbeda dengan yang dialami Bu Ami, warga lainnya. Perempuan ini mendapatkan pencairan perdana, tetapi tidak pada pencairan BLT DD yang kedua. Meski dirinya sempat diminta untuk cap jempol, tetapi uang sebesar Rp 600 ribu justru disikat oknum tak bertanggung jawab.

Pungli serupa dengan kasus penggelapan yakni dialami oleh Ponijan alias Pak Rup. Anak dari pria ini juga mendapatkan pencairan pertama, sementara pada pencairan kedua disebut tidak dapat. Belakangan diketahui, uangnya juga diembat oleh oknum yang layak untuk segera ditangkap. “Saya sebenarnya tidak ingin membuka, karena ini aib. Tetapi kalau dibiarkan, ini akan merajalela. Makanya saya ikut memberi keterangan karena korbannya bukan hanya keluarga saya, ada banyak,” tegasnya.

Informasi yang berhasil dikumpulkan, pembodohan oleh oknum agar mulus mengembat uang Rp 600 ribu hanya terjadi pada beberapa warga. Sementara, dugaan pungli berupa pemotongan dialami oleh banyak warga. Nah, pungli ini sementara diketahui dilakukan oleh oknum perangkat desa, meski dalam musyawarah desa kerap diingatkan agar tak ada pemotongan serupiah pun.

Menanggapi pengaduan warga tersebut, anggota Komisi A DPRD Jember M Alwi menjelaskan, siapa pun nama warga yang ditetapkan di dalam musdes (tidak dicoret di kabupaten, Red), berhak menerima BLT DD tersebut. “Kalaupun ada perubahan, maka harus diputuskan melalui musdes. Jadi, dana BLT itu wajib diberikan kepada warga yang namanya sudah ditetapkan sebagai penerima,” ucapnya.

Anggota Komisi A lainnya, Sunardi menyebut, Komisi A secara institusi mendukung langkah warga yang melaporkan oknum. Menurutnya, di masa pandemi Covid-19 warga sudah susah, sementara bantuan juga dipungli. “Siapa pun yang melakukan pemotongan, sudah waktunya ditindak tegas agar menjadi pelajaran bagi desa-desa lain dan efek jera bagi yang melakukan,” tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyebut, pungli yang dialami warga terkait BLT DD tersebut harus ditindak tegas. Pemerintah daerah, lanjut dia, selayaknya turun tangan untuk membereskan terjadinya pungli yang diduga dilakukan oknum perangkat desa.

“Banyaknya pungli, baik pemotongan ataupun sampai ada penggelapan, ini tidak bisa dibiarkan. DPRD mendorong langkah warga melapor karena sudah dilaporkan, dan DPRD meminta pemkab turun tangan,” ucapnya.

Tabroni menambahkan, kasus yang terjadi di Lembengan bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain. Untuk itu, penanganan laporan warga juga harus diseriusi oleh kejaksaan. “Kasus di Lembengan ini bisa saja terjadi di desa-desa lain. Untuk itu, perlu penanganan serius dari penegak hukum, termasuk pemkab. Jangan sampai BLT DD justru dinikmati oknum tak bertanggung jawab,” pungkasnya.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Lintang Anis Bena Kinanti