Butuh Tambahan Dana Pilkada

Seluruh Tahapan Pakai Protokol Kesehatan

“Hasil RDP tingkat pusat, selain merencanakan jadwal pilkada 9 Desember 2020, juga merencanakan tahapan pilkada dilanjutkan sejak 15 Juni 2020. Nah, di situ ada syaratnya agar pilkada bisa digelar. Yaitu seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai protokol kesehatan.”Muhammad Syai’in, Ketua KPU Jember

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Jember serta kabupaten dan kota lain direncanakan bakal berlangsung 9 Desember mendatang. Sebelum sampai pada hari H, tentu ada serangkaian persiapan yang dilakukan. Terlebih lagi mengingat wabah Covid-19 masih mengancam.

IKLAN

Seluruh kegiatan seperti sosialisasi, pendataan pemilih, kampanye, hingga kegiatan coblosan harus sesuai protokol kesehatan. Dengan begitu, dibutuhkan dana tambahan yang tidak sedikit.

Seperti diketahui, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk dana pilkada telah diteken pemkab, KPU, dan Bawaslu Jember. Dana pilkada untuk KPU dianggarkan sebesar Rp 82 miliar, sedangkan untuk Bawaslu sebesar Rp 22 miliar. Keberadaan dana berdasar NPHD inilah yang selanjutnya butuh dana tambahan, karena ada penyertaan protokol kesehatan. Artinya, dalam penyelenggaraan dan pengawasan pilkada butuh dana untuk pembelian alat pelindung diri (APD) atau hal lain yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengungkapkan, hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu, Komisi II DPR RI, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menyebutkan pilkada bisa digelar dengan syarat penyertaan protokol kesehatan. Sekalipun masih menjadi kesepakatan di tingkat pusat, tetapi penting untuk diperhatikan apalagi, tahapan pilkada rencananya mulai dilanjutkan pertengahan bulan depan.

“Hasil RDP tingkat pusat, selain merencanakan jadwal pilkada 9 Desember 2020, juga merencanakan tahapan pilkada dilanjutkan sejak 15 Juni 2020. Nah, di situ ada syaratnya agar pilkada bisa digelar. Yaitu seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai protokol kesehatan,” papar Syai’in.

Selama persiapan pilkada, lanjut dia, serangkaian tahapan hingga pilkada selesai juga dikoordinasikan dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. “Prinsip-prinsip demokrasi harus tetap menjadi pedoman penyelenggaraan pilkada yang jujur dan adil,” tegasnya.

Sementara itu, untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19 seperti membeli APD atau hal lain yang berkaitan dengan pencegahan wabah Covid-19, sudah barang tentu tidak dianggarkan pada dana yang NPHD-nya telah diteken. Untuk itulah, penyelenggaraan pilkada 9 Desember 2020 membutuhkan dana tambahan agar bisa sesuai dengan protokol kesehatan, demi mencegah wabah Covid-19.

“Untuk dana tambahan demi memenuhi protokol Covid-19 sampai saat ini masih belum ada surat resminya. Apakah nanti diusulkan dengan mengambil dana APBD atau APBN juga belum ada petunjuk. Yang pasti, jika tahapan pilkada dimulai sejak pertengahan Juni mendatang, maka protokol kesehatan itu sangat-sangat penting,” pungkasnya.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Lintang Anis Bena Kinanti