Jangan Ada Lagi Perampasan Motor

Keberadaan Debt Collector Dinilai Meresahkan 

RAPAT: Anggota DPRD Jember usai rapat dengar pendapat bersama perusahaan finance di Jember.  

JEMBER, RADARJEMBER.ID – DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Fidusia. Dalam pertemuan itu, anggota dewan meminta agar ke depan tidak ada lagi eksekusi kendaraan bermotor di lapangan.

IKLAN

Ketua Komisi B Siswono menjelaskan, terbitnya keputusan MK Nomor 18/PUU-XVII Tahun 2019 tertanggal 6 Januari 2020 ini telah secara detail menjelaskan larangan eksekusi kendaraan. Untuk itu, pihaknya mengundang lembaga finance dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), awal pekan ini (24/2).

“Bahwasannya perusahaan finance sudah dilarang keras untuk mengambil kendaraan di jalan-jalan seperti yang terjadi selama ini. Karena cukup meresahkan, khususnya di Jember,” katanya.

Siswono menyebut, insiden-insiden yang kerap terjadi, seperti motor diambil debt collector di pinggir jalan, sudah menjadi hal yang tidak manusiawi. Untuk itu, dia meminta jika ada pengambilan kendaraan di lapangan, polisi menindak tegas.

“Kalau ini masih terjadi, harapan saya, jajaran kepolisian selaku aparat penegak hukum harus bertindak untuk mengambil langkah-langkah tegas kepada debt collector. Bahwa itu adalah bagian dari pelanggaran dari proses hukum terhadap keputusan MK,” tuturnya.

Hal itu pun harus disosialisasikan, utamanya kepada lembaga finance, termasuk leasing. “Kita akan melakukan hearing kembali dan akan melibatkan Kapolres Jember langsung untuk tidak diwakilkan, Pengadilan Negeri Jember, dan OJK,” paparnya.

Selain itu, beberapa perusahaan juga akan dilibatkan. Hal itu dimaksudkan agar di Jember tidak ada lagi ibu-ibu yang dicegat debt collector dan diambil kendaraannya. “Agar di Jember ada semacam tindak lanjut dari keputusan tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Head FIF Jember Mas Huda menjelaskan, permasalahan perkreditan kendaraan di Jember sebenarnya relatif sama. Begitu pula dengan tindakan yang dilakukan perusahaan juga sesuai SOP. Dia pun menyebut, eksekusi kendaraan tetap menjadi pantauan bersama.

Kaitan dengan kredit macet, Mas Huda mengungkap, ada pendekatan yang dilakukan secara bertahap. Mulai sebelum nasabah telat membayar, hingga memiliki tanggungan berbulan-bulan. Kata dia, ada metode mengingatkan di awal, sehingga jangan sampai muncul keterlambatan yang nantinya akan merugikan satu sama lain. “Kreditor akan dibebankan pada masalah teknis denda, ini kami terus mengingatkan kepada nasabah-nasabah kami untuk menyelesaikan tanggung jawabnya karena sudah disepakati di perjanjian kredit,” ungkapnya.

Dikatakannya, saat terjadi kredit macet, lembaga finance pun melakukan langkah-langkah prosedural. “Untuk teknis kredit macet, tetap kita perlakukan dengan baik, harapan kami debitur kooperatif,” ucap Huda.

Menanggapi terjadinya insiden eksekusi kendaraan di lapangan yang kerap terjadi, Huda menegaskan, hal itu dilakukan PT yang menangani debt collector, sehingga ranahnya ada pada leasing. Namun demikian, lembaganya juga tidak sepaham apabila sampai terjadi perampasan apalagi terjadi kontak fisik.

“Dari lembaga pembiayaan yang bekerja sama, kami timbang atas risikonya. Kalau itu ada konsekuensinya, seperti perampasan, menunjukkan kontak fisik, sehingga nasabah tidak menerima, kami bisa menjelaskan dengan baik, untuk dicarikan solusinya bersama,” bebernya.

Namun, khusus untuk ranah eksekusi yang melanggar hukum dan itu akan merugikan kedua pihak, maka lembaga finance akan menempuh jalur hukum pada debt collector yang nakal. Bahkan, pihaknya sudah pernah melaporkan itu di Polsek Kaliwates. Ini karena sudah ada laporan atas pihak eksekutor yang tidak bertanggung jawab.

“Ya, tentunya kami juga mempertimbangkan kesejahteraan nasabah. Jangan sampai ini menjadi tidak selesai. Jangan sampai yang menjadi bulan-bulanan kesalahan justru lembaga pembiayaan itu sendiri,” ulasnya.

Sementara itu, disinggung dengan kemungkinan adanya nasabah nakal yang akan menggelapkan kendaraan kreditan, Huda menegaskan, di Jember tidak ada. “Setahu saya di PT FIF di Jember, secara langsung tidak ada. Cuma potensi-potensi itu ada,” pungkasnya.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Mahrus Sholih