Karyawan Jangan Asal Manut

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Persoalan PT BIS Mpoin dengan tenaga kerja yang terjadi pertengahan 2019 kemarin, hingga kini belum juga tuntas. Bahkan, beberapa kali perwakilan pekerja menggelar aksi protes. Mereka menyuarakan aspirasinya tak hanya ke perusahaan langsung, tapi sampai wadul ke eksekutif dan legislatif. Menyusul masalah itu, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) mengagendakan gelar perkara, akhir Februari ini. Lantas, bagaimana sebenarnya persoalan ketenagakerjaan di Jember?

IKLAN

Jumat, 12 Juli 2019, lalu menjadi awalan demonstrasi mantan pegawai PT BIS Mpoin dan Sarbumusi Jember kepada perusahaan tandon air tersebut. Kepolisian pun juga bersiaga mengamankan perusahaan yang berada di Jalan Wolter Monginsidi itu. Raut wajah 22 pegawai yang diputus hubungan kerjanya tampak bercampur aduk. Antara geram dan nelangsa. Tenda yang biasanya dipakai untuk pesta pernikahan mereka gunakan untuk melakukan protes di depan perusahaan PT BIS Mpoin.

Persoalan tersebut juga terus disampaikan ke DPRD Jember. Bukan hanya sekali, bahkan berkali-kali hingga pergantian periode DPRD Jember. Februari ini, protes demi protes kembali terjadi di depan perusahaan PT BIS Mpoin di Jl Wolter Monginsidi tersebut. “Semua yang ikut serikat kerja di Mpoin itu dikeluarkan secara sepihak,” ujar Syaiful Bahri, salah seorang pekerja.

Beberapa waktu lalu, Jawa Pos Radar Jember sempat mengonfirmasi perihal masalah ini ke manajemen PT BIS Mpoin. Pimpinan Cabang PT BIS MPoin Paulus A Fatah menuturkan, para pekerja itu bukan di-PHK, melainkan diputus kontrak kerjanya. Sebab, mereka adalah pekerja dengan status alih daya, bukan pegawai tetap. “Kami juga tidak pernah menghalangi pegawai membentuk serikat pekerja. Kami sudah menjelaskan semuanya ke dinas. Nanti biar dinas yang menilai,” tuturnya.

Sementara itu, terkait adanya sengketa antara 22 pekerja dengan perusahaan, menurutnya, hal itu juga dalam proses. Sejauh ini, pihak perusahaan berupaya kooperatif. Akan tetapi, undangan dari pihak-pihak terkait tak pernah datang. “Kami hanya dapat undangan resmi, itu satu kali. Jadi, surat dari dinas tidak sampai saya terima. Sejatinya kami ingin juga segera menyelesaikan sengketa dengan pekerja. Kami ingin perusahaan lega dan para pekerja juga lega,” urainya.

Paulus kemudian menyebut, sengketa perusahaan dan pekerja saat ini sudah masuk ke Disnaker Provinsi Jatim. Dengan begitu, pihaknya akan melakukan upaya mediasi sampai ada benang merah. “Apa pun hasilnya, tentu akan kami sampaikan kepada pimpinan perusahaan di pusat. Yang jelas, perusahaan ingin sengketa ini segera selesai,” pungkasnya.

Pengawas Ketenagakerjaan Korwil V Disnaker Jatim di Jember Supiyan Sauri mengatakan, persoalan PT BIS Mpoin itu bukan hanya satu, tapi cukup banyak. “Tidak hanya soal hubungan kerja saja, tapi banyak. Termasuk tidak gaji sesuai UMR dan menghalangi karyawan bentuk serikat pekerja atau serikat buruh,” tuturnya.

Berlarut-larutnya persoalan tersebut, kata dia, berujung hari ini (24/2) dalam agenda gelar perkara di Surabaya, yang juga menghadirkan Polda Jatim. Supiyan mengungkapkan, kaitannya dengan membentuk serikat pekerja pernah disampaikan ke pimpinan PT BIS Mpoin. “Pak Paulus, pimpinan Mpoin itu, pernah mengatakan, karyawan yang mau membentuk serikat kerja itu adalah pegawai yang kinerjanya buruk dan pemalas,” ungkapnya.

Dirinya juga menjelaskan, soal malas tidaknya tenaga kerja itu tak boleh dihubungkan dengan mempersulit membentuk serikat kerja. “Kalau karyawan kerjanya buruk, ya diberi surat peringatan (SP),” jelasnya.

Sementara itu, tentang pemutusan hubungan kerja sepihak, kata Supiyan, harus disertai dengan uang pesangon. “Perusahaan memberhentikan karyawannya itu harus diberi pesangon. Itu juga telah diatur oleh UU,” tuturnya.

Namun, kata dia, kondisi yang sangat berbeda dan kerap kali dipakai perusahaan adalah mengarahkan karyawannya untuk mengundurkan diri. “Kalau sudah mundur, ya tidak dapat uang pesangon,” jelasnya.

Kondisi inilah yang kerap terjadi, tidak hanya di Jember, tapi juga beberapa daerah. Ada yang mendapat iming-iming diberi surat keterangan pernah bekerja di perusahaan tersebut agar lebih mudah mencari kerja di tempat lain. “Sehingga, karyawan tersebut buat surat pengunduran diri,” tambahnya.

Supiyan menjelaskan, temuan ada laporan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) tapi tidak diberi pesangon juga ada. Tapi tetap saja, tak ada jalan keluar, juga tak ada hukuman bagi perusahaan. “PHK-nya pakai surat pengunduran diri. Secara hukum ya tetap kalah. Perusahaan tidak punya kewajiban memberikan pesangon, karena ada surat pengunduran diri,” jelasnya.

Seandainya perusahaan memutus hubungan kerja dengan alasan perusahaan mengalami kebangkrutan atau pailit, maka karyawan harus kritis dan menanyakan kebangkrutan tersebut. “Perusahaan pailit itu harus ada putusan pengadilan. Sebelum putusan pengadilan, tentu saja ada tahapan-tahapan, termasuk akan ada audit terlebih dahulu,” paparnya.

Supiyan mengaku, banyak persoalan ketenagakerjaan dengan perusahaan tersebut lantaran tenaga kerja tidak mempelajari peraturan perusahaan. “Tenaga kerja nggak tahu peraturan perusahaan. Sedangkan, perusahaan tidak intens atau tidak pernah sosialisasi peraturan perusahaan,” tambahnya.

Dia mempertegas, peraturan perusahaan tentu tidak akan tumpang tindih dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu UU Ketenagakerjaan. “Semisal cuti yang setahun diberikan 12 hari, ya tidak boleh kurang,” ujarnya.

Prosedur cuti dan berapa jumlah cuti maksimal dipakai, termasuk hari apa saja yang boleh cuti, masing-masing perusahaan itu berbeda. Supiyan mempertegas, perusahaan yang mengganti cuti karyawan dengan sejumlah uang, hal itu sangat tidak diperbolehkan. “Karyawan mau cuti, lantas perusahaan melarang dan akan diberi uang pengganti, itu tidak boleh,” tuturnya. Sebab, cuti adalah waktu karyawan untuk mengembalikan performa mereka.

Di sisi lain, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jember Bambang Edi Santoso menambahkan, karyawan juga harus membaca UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan. “Di sana dijelaskan lengkap, tenaga kerja juga jangan lupa mempelajari peraturan perusahaan,” tuturnya.

Dia mengaku, untuk ketentuan PHK tidak diberi pesangon juga dilihat dari fakta apakah tenaga kerja itu kontrak atau tidak. Jika masa kontraknya habis, maka secara kekuatan hukum tidak ada uang pesangon. Sebenarnya dalam undang-undang tidak ada istilah tenaga kontrak ataupun honorer. Tapi, kata dia, ada dua istilah, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap, sehingga bisa dikatakan PKWT seperti kerja kontrak.

Terkait pesangon, kata dia, juga ada perhitungannya sesuai dengan pasal 156 ayat 2 UU Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagai contoh, tambah Bambang, masa kerja kurang dari satu tahun diberi satu bulan upah, masa kerja satu tahun atau lebih tetapi kurang dari dua tahun dua bulan upah, dan begitu seterusnya. “Pemberhentian kerja karena ada sesuatu hal seperti terlibat dalam tindak kriminal tentu saja tidak mendapat pesangon. Makanya, tenaga kerja juga perlu tahu peraturan perusahaan, karena biasanya di peraturan perusahaan itu ada,” jelasnya.

Bambang menambahkan, ada kalanya karyawan yang tidak memiliki masalah sama sekali dengan perusahaan, bahkan prestasinya juga bagus. Tapi, mau berhenti bekerja karena ada sesuatu hal. “Seperti pindah luar kota, karena ikut suami pindah,” paparnya. Alangkah baiknya perusahaan memberikan tali asih bentuk penghargaan. “Kami selaku dinas, jika ada persoalan resign seperti itu, mengarahkan memberikan uang penghargaan,” jelasnya.

Bambang juga menanggapi problem antara pekerja dan perusahaan di PT BIS Mpoin. Kata dia, masalah itu terjadi sebelum Hari Raya Idul Fitri 2019 lalu. Sepemahaman Bambang, sebenarnya ada 24 pekerja, bukan 22 bekerja yang mau diberhentikan. Tapi dua orang pekerja terlebih dulu terkena persoalan hukum, lantaran diketahui melalui CCTV mencuri tandon milik perusahaan.

Bambang mengungkapkan, saat hendak memberhentikan 22 pekerja tersebut, sebagai institusi pemerintah, pihaknya menyarankan agar memberikan pesangon seperti yang telah diatur oleh UU. “Ya saya bilang, kalau mau berhentikan karyawan tidak seenak itu. Harus ada pesangon,” jelasnya.

Hari terakhir kerja sebelum Idul Fitri, 22 karyawan yang hendak diberikan pesangon tersebut menolak. Sebab, mereka ingin tetap bekerja setelah hari raya. Alasan pimpinan PT BIS Mpoin kala itu, karena kontrak pekerja berakhir pada hari raya atau Juni. Bahkan, yang membuat kontrak kerja adalah pekerja sendiri dan ditandatangani sendiri. “Mungkin berdasarkan acuan itu, perusahaan berhak memberhentikan karyawannya. Tapi itu juga tidak benar. Kesepakatan kerja itu ditandatangani kedua belah pihak. Tenaga kerja dan perusahaan,” tuturnya.

Terkait kompensasi PHK, kata dia, tidak sekadar uang pesangon semata, tapi ada tiga poin. Yaitu uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak. Jika tenaga kerja itu berhenti karena inisiatifnya sendiri, bukan diberhentikan perusahaan, maka diberi uang penggantian hak saja, atau yang sering disebut uang tali asih. “Berapa besaran uang penggantian hak itu harus tertuang di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB),” jelasnya.

Dia mengaku, untuk ketentuan PHK tidak diberi pesangon juga dilihat dari fakta apakah tenaga kerja itu kontrak atau tidak. Jika masa kontraknya habis, maka secara kekuatan hukum tidak ada uang pesangon. Berapa besaran pesangon itu juga diatur dalam UU Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan di pasal 156.

Reporter : Dwi Siswanto, Nur Hariri, Lintang Anis Bena Kinanti

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Mahrus Sholih