Lho, kok Sudah Ada RUP?

APBD Belum Sah, Dewan Laporkan ULP

“Di dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 sudah ditegaskan. Apabila Perda APBD belum disahkan, maka anggaran yang keluar hanya 12 persen dari APBD tahun sebelumnya.Ketua DPRD Jember, M Itqon Syauqi

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Jember sepertinya semakin di depan. Betapa tidak, lembaga ini telah mengumumkan adanya pekerjaan dengan nilai yang sangat fantastis, mencapai triliunan rupiah, kepada khalayak umum. Padahal sumber dananya yakni Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Jember tahun 2020 hingga kini masih belum disahkan.

IKLAN

Pengumuman adanya pekerjaan berupa pengadaan barang dan konstruksi tersebut, dimuat secara resmi di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Fenomena yang demikian pun membuat banyak orang heran karena Rencana Umum Pengadaan (RUP) sudah dirilis, meski APBD-nya belum tuntas.

Penelusuran wartawan Jawa Pos Radar Jember mengungkapkan, beberapa program OPD untuk 2020 telah masuk dalam pengumuman seperti termuat dalam laman SIRUP. Seperti adanya pekerjaan di dinas kesehatan berupa pengadaan alat kedokteran radiologi RSD dr Soebandi senilai Rp 7,8 miliar dan pekerjaan konstruksi gedung Cancer Center senilai Rp 44,4 miliar. Selain itu, di disperindag juga dirilis pekerjaan konstruksi rehabilitasi Pasar Patrang senilai Rp 1 miliar, serta pekerjaan konstruksi rehabilitasi saluran senilai Rp 4,8 miliar di DPUBMSDA, dan masih ada pekerjaan-pekerjaan lainnya. Namun demikian, belum semua dinas masuk di dalam SIRUP tersebut.

Untuk mengonfirmasi benar tidaknya pengumuman pekerjaan yang nilainya sudah mencapai triliunan rupiah tersebut, Jawa Pos Radar Jember menghubungi Kepala Bagian Pembangunan Mochamad Kosim. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini ditulis. Pria yang juga menjadi Ketua Tim Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Jember tersebut juga tidak merespons pesan singkat yang dikirim Jawa Pos Radar Jember, kemarin lusa (22/1).

Di sisi lain, saat mendatangi panitia angket di DPRD Jember, Senin lalu, Bupati Jember dr Faida MMR menyebut, APBD Jember belum selesai alias belum disahkan. “Kita pakai Perkada,” ucapnya. Wakil Bupati Abdul Muqit Arief yang sempat dikonfirmasi juga tak berkenan menjawab permasalahan APBD Jember.

Menanggapi adanya RUP yang bisa diakses hingga berita ini ditulis, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengaku sudah melaporkan persoalan tersebut kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah serta Gubenur Jatim. “Adanya RUP yang dirilis sebelum APBD disahkan, itu sudah saya laporkan,” tegasnya.

Itqon mengaku heran, sebab APBD belum disahkan tetapi ULP telah merilis RUP proyek-proyek sejumlah dinas. “APBD saja belum, ini kok RUP sudah diumumkan,” ucapnya.

Politisi PKB itu menegaskan, Jember saat ini masih menggunakan Perkada akibat belum disahkannya APBD. Sehingga anggaran yang boleh digunakan hanya sebatas gaji dan layanan dasar bidan pendidikan dan kesehatan. Untuk itulah, RUP yang telah dirilis tersebut dilaporkan.

“Di dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 sudah ditegaskan. Apabila Perda APBD belum disahkan, maka anggaran yang keluar hanya 12 persen dari APBD tahun sebelumnya,” ungkap Itqon.

Sebagai informasi, buntunya permasalahan APBD yang mengakibatkan keterlambatan pengesahan membuat Jember harus menggunakan Perkada. Selama Jember menggunakan Perkada, maka tidak akan ada pembangunan fisik serta bantuan hibah yang disalurkan, karena hal tersebut tidak diperbolehkan. Sementara, khusus hibah, hanya dana untuk Pilkada 2020 yang boleh disalurkan.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Istimewa

Editor : Lintang Anis Bena Kinanti