Prinsip Gotong Royong di Balik BPJS Kesehatan

DARING: Suasana Media Workshop BPJS Kesehatan, menghadirkan perwakilan awak media di seluruh Indonesia dan Jember, kemarin (22/10).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Media Workshop yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkap sejumlah fakta menarik, kemarin (22/10). Salah satunya penerapan sistem gotong royong bagi kelangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Acara yang dilangsungkan secara daring ini diikuti perwakilan awak media di seluruh Indonesia, termasuk ada dari Jember.

Pada kesempatan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Antokalina Sari Verdiana serta sejumlah stafnya mempersilakan awak media menyimak workshop yang menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya tersebut. Termasuk menyimak apa yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Prof Hasbullah Thabrany, Chief of Party USAID Health Financing Activity, keberlangsungan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan bersumber dari iuran. Hal itu untuk menjamin bahwa JKN harus dapat digunakan seumur hidup. “Untuk itu, ada sistem gotong royong yang dibangun dengan iuran,” ucap Prof Hasbullah.

Sistem tersebut, menurut Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, menjadi prinsip yang diterapkan BPJS Kesehatan. Yakni orang yang mampu wajib membayar iuran, sementara warga yang tidak mampu ditanggung oleh negara. “Prinsip JKN ini, warga yang mampu harus membayar BPJS Kesehatan lebih besar, sedangkan yang tidak mampu dibiayai negara. Jadi, program ini berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat dr Adang Bachtiar menguraikan, apa yang dibangun dalam sistem JKN harus bersifat merata. Untuk itulah, siapa saja harus pula merasakan JKN. “Pemerataan sangat penting. Bukan lagi berbasis keluarga, tetapi perorangan,” cetusnya.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menyebut, jangkauan JKN seharusnya lebih luas lagi. Dia mencontohkan, kasus-kasus stunting di Indonesia sangatlah banyak. Untuk itu, permasalahan stunting ke depannya juga harus bisa ditanggung oleh JKN. “Ujung tombak JKN ini adalah puskesmas, maka layanan di puskesmas harus ditingkatkan. Karena BPJS Kesehatan ini sudah menyentuh 230 juta lebih peserta dan faskes pertama ada di puskesmas,” tegasnya.

Kepala Satgas Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan KPK Kunto Ariawan mengungkap, dunia kesehatan penuh dengan ketidakpastian. Maksudnya, orang sakit panas, belum tentu sembuh dengan obat yang sama. Untuk itu, pengawasan terhadap obat-obatan harus dilakukan.

“Belum semua obat masuk di dalam e-katalog. Untuk itu, setiap rumah sakit selayaknya membuat rencana kebutuhan obat agar diketahui kebutuhannya,” paparnya.

Kunto pun mengingatkan agar surat-surat klaim terhadap BPJS Kesehatan benar-benar diperhatikan. Jangan sampai ada klaim BPJS fiktif karena akan berdampak pada banyak hal. “KPK perlu melakukan pengawasan agar JKN terus berjalan dengan baik,” tegasnya.

Sekadar informasi, workshop ini merupakan Anugerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan 2020. Workshop dibuka oleh Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan melalui Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Maruf. Menurutnya, media adalah pejuang keselamatan, karena peranan media dibutuhkan terutama untuk menyampaikan informasi secara akurat, terlebih di tengah pandemi.

Editor: Hadi Sumarsono
Reporter: Nur Hariri
Fotografer: Nur Hariri