KPU Ajukan Rp 78 Miliar

Oktober, Dana Hibah Pilbup Rampung

MASIH MENUNGGU: Ketua KPU Muhammad Syai’in (tengah) bersama Komisioner KPU Ahmad Hanafi dan Ketua Bawaslu Imam Tobroni Pusaka saat menghadiri pelantikan anggota DPRD setempat, beberapa waktu lalu. Hingga kini, KPU masih menunggu keputusan Pemkab Jember soal besaran biaya Pilkada 2020 yang telah diajukan sebesar Rp 78 miliar.

RADAR JEMBER.ID – Sejumlah bakal calon bupati yang bakal berlaga pada 2020 nanti sudah mulai bermunculan. Bahkan, beberapa mesin partai politik ada yang mulai dipanasi. Seiiring dengan perhelatan politik tersebut, tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) juga sudah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember. Termasuk rencana anggaran dan pembiayaan hajat demokrasi tingkat daerah ini.

IKLAN

KPU Jember sudah melayangkan draf anggaran Pilbup 2020 kepada Pemerintah Kabupaten Jember yang besarnya sekitar Rp 78 miliar. Kendati demikian, besaran dana itu hingga kini belum diputuskan, apakah tetap menggunakan seperti yang diajukan KPU Jember atau bisa berkurang dan bertambah.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengatakan, sesuai tahapan Pilbup 2020, maka penandatanganan naskah perjanjian hibah paling akhir 1 Oktober 2019. “Sedangkan untuk tahapan Pilbup 2020 sendiri sudah ada dari KPU RI. Semuanya sudah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019,” katanya.

Dengan adanya tahapan itu, KPU Jember pun bekerja keras. Salah satunya menyusun anggaran yang sudah disampaikan kepada Bupati Jember. “Untuk anggaran sudah kami ajukan, sekarang tinggal menunggu,” jelasnya.

Sementara itu, secara teknis, Komisioner KPU Jember Andi Wasis menyebutkan, anggaran yang besarnya sekitar Rp 78 miliar tersebut menjadi hal yang krusial karena akan digunakan pada setiap tahapan. “Kalau keputusannya menjadi berapa, kami belum tahu. Yang jelas, KPU Jember sudah mengajukan anggaran untuk Pilbup 2020,” kata Andi Wasis yang membidangi Divisi Parmas dan SDM tersebut.

Andi menyebut, di antara tahapan yang penting yaitu terkait pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang harus diselenggarakan pada 1-31 Januari 2020. Pembentukan panitia pemungutan suara (PPS) sejak 21 Januari sampai 21 Maret 2020. Sedangkan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dibentuk mulai 21 Juni sampai 21 Agustus 2020.

Di sela-sela pembentukan PPS dan KPPS itulah, pendaftaran untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati digelar. Lebih tepatnya, pendaftaran hanya dibatasi tiga hari, yaitu 16-18 Juni 2020. “Pengumuman dan penetapan calon tanggal 8 Juli 2020 dan waktu pencoblosan 23 September 2020,” pungkas Andi Wasis. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Mahrus Sholih