Diminta Peduli Isu Perempuan dan Anak

“Jika anggota DPRD periode ini masih tidak peduli terhadap isu perempuan dan anak, menurut saya lebih baik dibubarkan saja. Percuma punya wakil, tapi tak banyak bermanfaat,” Rizki Nurhaini, Aktivis Perempuan Jember.

RADAR JEMBER.ID – Selama ini, DPRD dinilai belum peduli terhadap isu perempuan dan anak. Oleh karenanya, kalangan aktivis yang mengawal isu tersebut meminta anggota dewan yang dilantik kemarin (21/8), lebih memperhatikan isu-isu terkait perempuan dan anak. Tak hanya soal perlindungan, tapi juga kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak mereka.

IKLAN

Direktur Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Jember Rizki Nurhaini mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya dalam mengawal isu perempuan dan anak di Jember, lembaga legislatif itu cenderung abai. Bahkan, usulan peraturan daerah (perda) tentang perlindungan anak yang diajukan 2011 lalu, hingga kini belum juga dibahas. “DPRD lebih senang membahas perda yang tidak substantif. Seperti perda kos-kosan yang sempat hangat beberapa tahun lalu,” katanya.

Menurut aktivis perempuan yang karib disapa Kiki tersebut, komposisi DPRD periode 2019-2024 yang diwarnai dengan 29 wajah baru, menjadi harapan tersendiri. Apalagi, dari 50 anggota dewan yang dikukuhkan, sembilan orang merupakan perempuan yang lima orang di antaranya adalah wajah baru. Kehadiran mereka diharapkan mampu berbuat banyak untuk kepentingan kaumnya dan memperjuangkan hak anak. “Karena di periode kemarin, DPRD yang telah purna tidak begitu care terhadap isu ini,” ujarnya.

Kiki menilai, salah satu alat untuk mengukur kinerja dan keberpihakan dewan adalah perda. Jika DPRD menghasilkan perda yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, kata dia, maka mereka bisa dikatakan peduli. Sebaliknya, jika usulan yang disampaikan masyarakat saja tidak pernah disentuh, maka dewan bisa disebut tak acuh terhadap isu tersebut. “Dulu, jangankan perda inisiatif dari dewan sendiri, draf yang diajukan kelompok masyarakat saja tidak dibahas. Ini yang harus diubah,” jelasnya.

Kiki mengakui, sebenarnya Jember telah memiliki Perda Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah disahkan pada 2008 lalu. Namun, tambahnya, regulasi tersebut belum sepenuhnya mengatur tentang perlindungan dan hak-hak, terutama hak anak. Oleh karena itu, Kiki menambahkan, kelompok Kaukus Perempuan pada 2011 lalu mengusulkan adanya perda yang mengatur secara khusus tentang perlindungan dan hak anak.

“Tapi sayangnya, setelah menunggu hingga 2013, perda itu tak juga dibahas, hingga berbenturan dengan Pemilu 2014. Padahal, saat itu sudah masuk prolegda (program legislasi daerah),” ungkapnya. Bahkan, hingga lima tahun berikutnya, usulan yang disampaikan itu tak pernah dibahas lagi.

Pergantian anggota legislatif yang baru ini menjadi kesempatan bagi Kiki dan elemen aktivis perempuan lain untuk kembali mendorong isu ini agar menjadi perhatian dewan. Targetnya, ada sebuah regulasi yang mengatur tentang perlindungan apa yang harus diberikan pemerintah, serta upaya apa yang wajib dilakukan untuk memenuhi hak anak.

Sebab, kata Kiki, Jember yang menargetkan menjadi kabupaten layak anak (KLA), harus memiliki regulasi. Tak hanya pada aspek pembentukan instrumen KLA, tapi juga hak anak sesuai Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang di dalamnya ada regulasi yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. “Jika anggota DPRD periode ini masih tidak peduli terhadap isu perempuan dan anak, menurut saya lebih baik dibubarkan saja. Percuma punya wakil, tapi tak banyak bermanfaat,” tandasnya. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Grafis Reza

Editor : Mahrus Sholih