Sengketa Lahan Masih Buntu

Warga dan PT KAI Belum Ada Titik Temu 

DEADLOCK: Hearing di DPRD Jember tak membuahkan kata sepakat. Perwakilan warga dan PT KAI sama-sama bersikukuh memiliki dasar hukum atas lahan yang kini ditempati sekitar 600-an penduduk tersebut.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sengketa lahan antara warga Jalan Mawar, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), belum terselesaikan hingga kemarin (21/7). Sekalipun kedua pihak duduk bersama dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang difasilitasi Komisi A DPRD Jember, namun belum juga ada titik temu terhadap sengketa tersebut.

Misbahul, perwakilan warga, menjelaskan bahwa aset yang kini telah bersertifikat hak guna bangunan (HGB) tersebut sejatinya bukan milik atau aset PT KAI. Dia pun menjelaskan asal usul hingga mempertanyakan banyak hal.

Dikatakannya, lahan dan rumah yang kini ditempati sekitar 200-an keluarga atau sekitar 600-an warga itu adalah milik negara. Sebab, lahan tersebut adalah peninggalan Belanda. Lahan itu disebutnya bukan milik Djawatan Kereta Api (DKA) dan bukan milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). “Aset PJKA tidak otomatis menjadi milik PT KAI, karena PT KAI sudah privat,” ucapnya.

Perwakilan warga lain, Heri Budiyanto menyebut, lahan yang merupakan milik negara itu dulunya telah diajukan agar disertifikatkan menjadi milik warga. Namun, pengajuan tahun 2016-an itu tak digubris negara. Dia pun mengaku terkejut lantaran pengajuan sertifikat HGB oleh KAI justru cepat diamini oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi. “Kami sudah menolak penyertifikatan itu, karena yang kami tempati adalah aset negara. Seharusnya kami yang diprioritaskan, karena sudah puluhan tahun tinggal di situ,” jelas Heri.

Untuk itu, terbitnya sertifikat HGB sangat disesalkan, karena pada saat pengukuran telah ditolak warga. Bahkan, oknum pegawai yang ikut mengukur saat itu melarikan diri. Tetapi demikian, sertifikat HGB tetap terbit tanpa ada pertimbangan terhadap penolakan dari 600-an warga Jalan Mawar.

Penolakan warga saat itu dilakukan dengan melayangkan surat ke sejumlah instansi. Sayangnya, surat penolakan seakan tidak dijadikan pertimbangan sehingga terbit sertifikat HGB untuk PT KAI. “Penolakan itu ada. Apakah kami harus menolak pakai otot? Kami ini menjaga kondusifitas warga,” timpal salah seorang perwakilan warga.

Dengan terbitnya sertifikat HGB, warga akan rembuk dulu untuk kemudian mengambil langkah selanjutnya. Mereka juga menunggu anggota dewan yang berencana ke BPN provinsi. Kalau memang harus menempuh jalur hukum, warga mengaku siap melakukannya. “PT KAI tidak punya dasar hukum untuk menguasai lahan sekitar 27 ribu meter tersebut,” tegas Reta Catur yang juga perwakilan warga.

Menanggapi hal itu, Manager Humas PT KAI Jember Mahendro menjelaskan, PT KAI Jember melakukan penertiban aset yang juga dilakukan berdasar hukum. Pengajuan sertifikat HGB yang telah terbit juga telah melalui prosedur hukum pula. “Lahan itu aset PT KAI. Kalau berdebat soal hukum, sama-sama punya dasar,” katanya.

Terkait aspirasi warga yang menyebut lahan itu bukan aset PT KAI, menurutnya, terjadi karena warga tidak puas. Untuk itu, melalui RDP sekalipun, akan sulit terselesaikan karena kedua pihak sama-sama mengklaim punya dasar hukum. “Kami sebenarnya tidak ingin ini berlarut-larut. Kalau berdebat seperti ini tidak akan selesai, karena tidak ada kekuatan yang mengikat. Kalau warga menempuh jalur hukum, kami siap menghadapi,” ujarnya.

Hasil rapat bersama warga itu, menurutnya juga akan disampaikan kepada pimpinan. “Yang jelas, ini juga akan kami laporkan ke pimpinan,” ulas Mahendro.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menjelaskan, terbitnya sertifikat HGB yang sejatinya telah ditolak warga akan ditanyakan langsung kepada BPN provinsi. “Kami juga akan sampaikan dasar-dasar hukum yang disampaikan warga. Termasuk, mempertanyakan mengapa sertifikat HGB bisa terbit sementara di bawah ada penolakan,” ucapnya.

Sertifikat HGB yang terbit pada Januari 2020, menurut Tabroni, harus dipertegas mengapa sampai diterbitkan. Sementara itu, warga yang sudah sejak lima tahunan lalu mengajukan tak kunjung ditindaklanjuti BPN. “Kami sebenarnya mengundang BPN, tetapi tidak hadir. Dalam waktu dekat, kami akan ke BPN provinsi untuk mempertanyakannya,” tegas Tabroni.

Tabroni dan sejumlah anggota dewan yang lain menyarankan agar warga dan PT KAI sama-sama menahan diri. Sebelum ada kejelasan terkait status lahan, maka kedua pihak diharapkan tidak berbuat yang melanggar hukum. Sebab, terbitnya sertifikat HGB baru diketahui secara de facto oleh warga dalam RDP di DPRD Jember, kemarin.

Sebelumnya sempat diberitakan, terbitnya sertifikat HGB pada Januari 2020 membuat warga bergejolak. Namun, warga tidak mengetahui bentuk sertifikat yang dimaksud. Penolakan sejak sebelum sampai sertifikat HGB terbit terus dilakukan secara masif oleh warga hingga kemarin.

Editor: Mahrus Sholih
Reporter: Nur Hariri
Fotografer: Dwi Siswanto