Gotong Royong Tangani Covid-19

Kejaksaan dan Kepolisian Jember Ikut Andil

SIGAP: Bupati Jember dr Faida MMR didampingi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember Prima Idwan Mariza memimpin rapat focus group discussion (FGD) mengenai pendampingan pengelolaan bantuan tak terduga (BTT), dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Menangani dampak akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Jember telah menyiapkan dana sebesar Rp 479,4 miliar. Dengan dana yang cukup besar itu, Pemkab Jember selanjutnya bekerja sama dengan pihak kejaksaan dan kepolisian Kabupaten Jember. Tujuannya, mengantisipasi berbagai masalah yang bisa muncul selama proses perencanaan, pengelolaan, dan pascaeksekusi.

IKLAN

Bupati Jember dr Faida MMR menuturkan, pemerintah pusat melalui kejaksaan dan kepolisian mengawal kegiatan itu. Pada rapat yang dihadiri seluruh kepala dinas tersebut, bupati mengajak dinas masing-masing untuk bersinergi melaksanakan penanganan Covid-19 secara maksimal. “Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama yang membutuhkan penanganan yang komprehensif dengan biaya yang besar dan kegiatan yang sangat spesifik,” tuturnya.

Meski tak diminta, lanjut dia, pihak kejaksaan dan kepolisian memang sudah punya tugas dalam hal ini. Pihaknya telah mengajukan surat permohonan kerja sama kepada kejaksaan. Tujuannya, mengawal satu payung administrasi guna menangani Covid-19.

Mengenai pemanfaatannya, banyak orang yang bertanya-tanya apakah ini dijadikan momen untuk berkampanye atau digunakan sebagai sarana money politic yang terselubung. Untuk itu, perlu pengawalan pada perencanaan, pelaksanaan, sampai nanti monitoring pascaeksekusinya. “Saya senang sekali karena ada keseriusan dari tim kepolisian dan kejaksaan,” tegasnya.

Berdasar kesepakatan setelah rapat, pihaknya menyepakati bahwa semua lini bertugas untuk mengoreksi, mengawal, dan mengamati. “Jadi, sejak awal kami sudah mengantisipasi adanya masalah-masalah yang bakal muncul,” ucapnya.

Dia juga menerangkan bahwa banyak yang bertanya-tanya terkait dengan dana penanganan Covid-19 yang besar. Dana tersebut merupakan dana refocusing sejumlah kegiatan yang dibatalkan. Misalnya, pembatalan pembangunan asrama haji, pembatalan pembangunan Pasar Tanjung dan lima pasar lain, dan pembatalan pembangunan poliklinik empat lantai di RSD dr Soebandi. Anggaran tersebut kemudian diolah ulang untuk penanganan Covid-19.

Faida memaparkan bahwa anggaran tersebut tak harus habis. “Kita akan sangat beruntung jika dana tersebut memadai untuk menangani Covid-19. Syukur-syukur jika masih sisa. Dengan begitu bisa diolah untuk kepentingan lain,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember Prima Idwan Mariza menambahkan, berdasarkan arahan Jaksa Agung kepada setiap Kepala Kejaksaan Negeri, pihaknya juga telah membentuk gugus tugas yang terdiri atas seksi tindak pidana korupsi, seksi intelijen, seksi perdata tata usaha negara, dan pidana umum.

Dirinya menyampaikan banyak hal, salah satunya mengenai tugas dan tanggung jawab pihak kejaksaan untuk mengawal pengelolaan dana penanganan Covid-19. “Keterbukaan seperti ini yang sejak awal kami harapkan. Dengan demikian, kami bisa membantu pemda untuk menerangkan kepada masyarakat yang datang kepada kami,” terangnya. Harapannya, tak ada yang melakukan pelanggaran dengan mengadakan kegiatan fiktif atau duplikasi.

Mewakili Kapolres Jember AKBP Aris Supriyono, Kasatreskrim AKP Fran Dalanta Kembaren menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan keterbukaan dari pemda terkait dengan dana penanganan Covid-19. “Kami siap untuk mendampingi kegiatan selama menangani Covid-19,” pungkasnya. (kl)

Reporter : mg1

Fotografer : Istimewa

Editor : Lintang Anis Bena Kinanti