Angket Mutlak Wewenang DPRD

Belum Ada Dasar Hukum yang Membatalkan Keabsahan

“Bupati itu tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dari keputusan DPRD Jember tentang penggunaan hak angket.” Adam Muhsi, Pakar Hukum Tata Negara Unej. 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penggunaan hak angket dalam penyelidikan dugaan pelanggaran Bupati Jember terhadap undang-undang terus dilakukan DPRD Jember. Namun demikian, eksekutif secara langsung dan melalui surat tertulis tetap meragukan keabsahan panitia angket tersebut. Sebenarnya, panitia angket itu sah atau tidak?

IKLAN

Memperjelas sah tidaknya panitia angket, Jawa Pos Radar Jember menelusuri dasar-dasar hukumnya. Selain itu, mewawancarai pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Jember, Adam Muhsi.

Dalam Pasal 371 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dijelaskan tentang hak angket. Pada ayat 3 disebut, hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga menabrak UU.

Keabsahan penggunaan hak angket diatur tersendiri di dalam Pasal 381 UU MD3. Pasal 1 menyebut, hak angket paling sedikit diusulkan tujuh anggota dewan dari dua fraksi berbeda. Selanjutnya, usulan itu bisa menjadi hak angket bila rapat dihadiri tiga per empat dari jumlah anggota. Kemudian, hak angket tersebut harus disetujui oleh dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir.

Merujuk pada rapat paripurna yang digelar di DPRD Jember 30 Desember 2019 lalu, paripurna keputusan hak angket dihadiri oleh 46 anggota dewan dan 44 orang menyetujui penggunaan hak angket. Artinya, persyaratan sebelum hak angket ditetapkan telah terpenuhi berdasar peraturan yang ada.

Menanggapi polemik absah tidaknya penggunaan hak angket, Adam Muhsi menjelaskan, untuk mengetahuinya cukup melihat proses pengambilan keputusan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang mengaturnya atau tidak. Jika tidak, maka hak angket tak akan mungkin disetujui.

Sebaliknya, angket menjadi sah bila telah memenuhi proses yang dipersyaratkan oleh UU MD3 atau UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). “Sah tidaknya angket, cukup melihat apakah syaratnya terpenuhi atau tidak,” ucapnya.

Adam menilai, keraguan eksekutif yang masih meragukan keabsahan panitia angket tak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, kata dia, menurut tugas dan fungsinya, pemerintah tidak ada aturan yang menyebut eksekutif bisa melakukan penilaian atau penyelidikan terhadap legislatif. “Bupati itu tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dari keputusan DPRD Jember tentang penggunaan hak angket,” jelasnya.

Bukan hanya itu, Adam menguraikan, sejauh ini di Indonesia belum ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan penggunaan hak angket, termasuk bupati. Sah dan tidaknya hak angket kembali lagi pada proses yang dipersyaratkan dalam UU MD3 dan UU Pemda. Dengan demikian, keputusan hak angket melekat pada hak DPRD untuk melakukan penyelidikan kepada pemerintah.

“Dan tidak ada jalur hukum yang bisa ditempuh, kecuali menghadiri panggilan panitia angket. Alasan menilai keabsahan juga tidak dapat digunakan untuk menunda kehadiran,” kata Adam.

Di sisi lain, keputusan tentang sah tidaknya penggunaan hak angket juga tidak masuk dalam lembaga peradilan. Adam menyebut, hal itu bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). “KTUN itu berkaitan dengan lembaga pemerintah atau eksekutif. Sementara, angket ini bidang legislatif. Sehingga, secara normatif menurut saya tidak bisa (membatalkan angket, Red). Sepanjang sepengetahuan saya dalam praktiknya juga belum ada,” pungkas Adam.

Kasus penggunaan hak angket yang pernah dinilai keabsahannya memang pernah terjadi antara DPR RI dengan KPK pada 2017 lalu. Saat itu hak angket DPR RI ingin menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan KPK. Kasus ini selanjutnya dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pasal 79 UU MD3.

MK lantas memutus KPK tidak masuk sebagai subjek dalam hak angket. Namun, MK tidak sampai menyentuh terkait keabsahan keputusan penggunaan hak angket apakah sah atau tidak. MK hanya menjelaskan tentang sasaran bahwa KPK tidak masuk menjadi subjek seperti dijelaskan dalam UU MD3.

Penggunaan hak angket oleh DPRD Jember memang sarat silang pendapat. Dampaknya, pihak eksekutif tak hanya meragukan keabsahannya, tapi juga diikuti tidak hadirnya sejumlah pejabat yang dipanggil panitia angket, baik pokja satu maupun pokja dua. Bahkan pemanggilan ketiga kepada mantan dan kepala BKPSDM, bagian organisasi, dan BPKAD, juga tak digubris. Para pejabat itu mangkir tak menghadiri panggilan.

Untuk itu, panitia angket menegaskan akan memanggil paksa empat pejabat dimaksud di lain waktu. “Hari ini (kemarin (20/1), Red), sebenarnya ada empat pejabat yang kami panggil tapi tidak hadir semua. Karena ini sudah panggilan ketiga, maka akan diagendakan pemanggilan paksa. Waktunya nanti kami kabarkan,” kata Tabroni, Ketua Panitia Angket DPRD Jember.

 

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Istimewa

Editor : Mahrus Sholih