Minta Bupati Diberhentikan

Tujuh Fraksi Sepakat Gunakan HMP

HASILKAN REKOMENDASI: Dari kiri, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi, Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim, dan Wakil Ketua DPRD Agus Sufyan saat memimpin paripurna angket, kemarin (20/3).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Angket DPRD Jember digelar kemarin (20/3). Hasil penyelidikan selama 56 hari kerja sebanyak 85 halaman dibacakan seluruhnya. Panitia angket menilai Bupati Jember telah melakukan pelanggaran terhadap sejumlah peraturan. Sehingga rekomendasinya, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberhentikan dr Faida MMR dari jabatan Bupati Jember.

IKLAN

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi itu dilakukan sekitar enam jam lamanya. Setelah dibuka dan dinyatakan 50 anggota DPRD Jember hadir seratus persen, Itqon yang sempat menyampaikan keprihatinannya langsung mempersilakan panitia angket menyampaikan laporan hasil penyelidikan.

Ketua Panitia Angket Tabroni yang beranjak ke podium langsung membacakan hasil-hasil penyelidikan atas dugaan pelanggaran bupati. Menurutnya, bupati telah mengabaikan usulan CPNS tahun 2019. Gara-gara keterlambatan pemerintah, Jember menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang jatah CPNS-nya hangus. Hal itu berdampak luas ke masyarakat, para guru non-PNS, terlebih kepada warga Jember yang berusia 35 tahun ke atas, sudah tak berkesempatan lagi ikut CPNS seumur hidup.

Tabroni melanjutkan, dari sisi pemerintahan, bupati juga tidak melaksanakan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait Keputusan Bupati Jember tertanggal 22 Juli 2019. Di mana KASN menyebut, mutasi tiga PNS melanggar sistem merit karena kompetensi dan syaratnya tidak sesuai. “Bupati melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” kata Tabroni.

Masih dari sisi pemerintahan, Bupati Faida menurut panitia angket tidak melaksanakan rekomendasi Mendagri. Perintah pencabutan 15 keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan tidak dilakukan. Pencabutan satu keputusan demisioner dan satu keputusan pengangkatan kembali pejabat yang demisioner juga tidak dijalankan. Bahkan, perintah agar 30 Perbup tertanggal 3 Januari 2019 dicabut juga tidak pernah dilaksanakan.

“Perintah agar kembali pada KSOTK yang diundangkan tanggal 1 Desember 2016 juga tidak dilakukan. Akibatnya, 711 PNS tidak bisa mengurusi kenaikan pangkat atau golongan,” ucap Tabroni.

Dalam bidang pengadaan barang dan jasa, panitia angket menilai ada dugaan tindak pidana (korupsi) sejak tahun 2017 sampai 2019 sehingga merugikan keuangan negara. Di antara beberapa hal yang disebut, yaitu adanya permainan pada konsultan perencanaan pada 50 puskesmas dan 31 kantor kecamatan. Pelaksananya pun kini telah ditangkap dan tengah menjalani proses hukum.

Kasus pidana seperti dijelaskan Wakil Ketua Panitia Angket, Siswono secara detail menyebut adanya dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Orang-orang yang terlibat di antaranya tersangka M Fariz Nur Hidayat dan bosnya yang juga menjadi tersangka, yaitu Irawan Sugeng Widodo dalam kasus dugaan korupsi Pasar Manggisan. Pengaturan proyek perencanaan tersebut disebut dikondisikan bupati.

Bukan hanya itu, ada dugaan tindak pidana yakni terjadi pada peminjaman bendera perusahaan dari banyak rekanan. Laporan hasil angket secara detail menyebut, SPJ proyek-proyek perencanaan diduga kuat seluruhnya fiktif karena masing-masing rekanan tidak pernah membuat SPJ atas proyek perencanaan benderanya dipinjam oleh Fariz. “Bukti-bukti semua kami lampirkan,” papar Siswono, yang melanjutkan pembacaan laporan di podium DPRD Jember.

Dugaan tindak pidana dalam laporan itu juga mengarah pada praktik yang diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau pihak lain. Siswono menyebut, penyaluran bantuan sekitar Rp 570 juta kepada rumah sakit swasta sebagai rujukan SPM. “Penyaluran bantuan kepada rumah sakit swasta sebagai rumah sakit rujukan diduga menyalahi peraturan dan merugikan keuangan negara,” tegas Siswono.

Begitu serangkaian hasil dibacakan, Wakil Ketua Panitia Angket David Handoko Seto melanjutkan pembacaan laporan. Rekomendasi panitia angket, pertama yakni meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan kepada semua pihak yang diduga terlibat. Menurutnya, dugaan kongkalikong dalam pengadaan barang dan jasa merugikan hingga ratusan miliar.

“Kami minta kepada KPK, Kejagung, dan Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,” sebutnya. Rekomendasi angket juga meminta agar yang diperiksa adalah Bupati Jember, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait, unit layanan dan pengadaan (ULP), layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), serta pihak-pihak lain yang terlibat seperti rekanan.

David juga menyebut, BPK RI diminta memeriksa Pemkab Jember dan semua OPD atas temuan panitia angket. “Ke depan, kami juga meminta agar Pemkab Jember atau semua OPD menggunakan jasa aplikator untuk pengadaan barang dan jasa yang berbasis konstruksi rangka atap baja ringan. Ini agar tidak ada lagi bangunan ambruk seperti di Jenggawah dan SDN 2 Keting,” tuturnya.

Salah satu rekomendasi Panitia Angket yang dibacakan yakni memohon kepada Menteri Dalam Negeri agar memberi sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Bupati Jember. “Seluruh rekomendasi ini dikirim kepada semua APH (aparat penegak hukum, Red) dan lembaga-lembaga lain seperti Kemendagri,” ucap David.

Wakil Ketua Panitia Angket Hafidi juga kebagian membacakan laporan hasil penyelidikan. Di antara rekomendasi tersebut, menurutnya ada satu rekomendasi internal. “Yaitu meminta DPRD Jember untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) atas hasil penyelidikan panitia hak angket,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi selanjutnya memberi kesempatan kepada tujuh fraksi untuk memberikan pandangannya. Dalam paripurna yang digelar sejak siang hingga kemarin malam, tujuh fraksi sepakat rekomendasi itu disampaikan langsung kepada KPK, Kejagung, Polri, serta sejumlah lembaga lain termasuk Kemendagri. “Alhamdulillah, kerja panitia angket sudah selesai. Laporannya dibacakan semua 85 halaman. Hasil penyelidikan sepakat untuk meneruskan rekomendasi kepada beberapa lembaga negara,” kata Itqon.

Pada momen tersebut, tujuh fraksi DPRD Jember juga menyatakan setuju untuk digunakannya HMP. Dalam kesempatan paripurna yang dihadiri sejumlah pimpinan partai politik di Jember, kemudian dilanjutkan dengan usulan penggunaan HMP. Sejumlah anggota dewan pun mulai menandatangani penggunaan HMP yang langsung diusulkan dalam rapat tersebut.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih