alexametrics
25.2C
Jember
Tuesday, 9 March 2021
Desktop_AP_Top Banner

Pelunasan Proyek Manggisan ke Siapa?

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejumlah orang yang mengaku sebagai pemilik barang pada proyek Pasar Manggisan Tanggul harus pulang dengan tangan hampa. Ini setelah mereka mendatangi Kantor Disperindag Jember, kemarin (18/1), dalam upaya meminta kejelasan terkait pelunasan barang-barang yang telah terpasang di pasar tersebut.

Sejak pasar rakyat itu selesai dibangun, Desember 2018 lalu, pembayaran baru cair 65 persen. Sisanya belum diketahui kapan pelunasannya. Sejumlah penyuplai mengatakan, total kekurangan pelunasan yang masih tertahan mencapai Rp 450 juta. Nilai itu terdiri atas sejumlah material seperti besi, pintu harmonika, jasa pengerjaan, dan keperluan lainnya.

Para penyuplai ini menilai, Disperindag selaku yang punya ‘hajat’ terhadap proyek rehabilitasi pasar senilai Rp 7,8 miliar itu. “Kami sudah beberapa kali mengurus seperti ini. Namun, lagi-lagi tak kunjung ada kejelasan. Padahal masih 35 persen hak kami yang belum terbayarkan atas proyek itu,” beber Susanto, salah satu penyuplai material Pasar Manggisan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kedatangannya ke Disperindag Jember kemarin tidaklah sendiri. Sedikitnya, Susanto datang bersama sekitar 10 orang lainnya. Mereka bermaksud meminta kejelasan dan solusi atas tertahannya uang mereka yang belum lunas atas proyek itu. Para penyuplai yang mayoritas berasal dari luar kota ini ditemui Plt Kadisperindag Slamet Sugianto dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Disperindag Eko Wahyu, yang disebut-sebut terlibat dalam penanganan proyek tersebut.

Hearing yang berlangsung sekitar setengah jam itu cukup alot dan tak membuahkan kesepakatan. Alih-alih menghasilkan jalan terang, penyuplai justru dipaksa kembali gigit jari. Pihak Disperindag meminta penyuplai untuk berkirim surat ke Pemkab Jember jika ingin mendapat solusi dan pencerahan.

Siswanto, penyuplai pintu harmonika Pasar Manggisan, menilai, hal itu sudah dianggap keluar dari topik bahasan. Bahkan sebelum ngelurug ke Disperindag kemarin, mereka sempat berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Tanggul. “Kita ke Disperindag meminta kejelasan pelunasan dan solusi. Ternyata pihak sana berbelit-belit. Malah disuruh bikin surat,” imbuhnya.

Karena tak kunjung mendapat kejelasan itu, mereka terpaksa balik kanan. Rencananya, mereka akan datang kembali menuruti permintaan Disperindag, atau melakukan langkah terakhir. Melepas kembali material yang dianggap masih menjadi hak mereka karena belum dilunasi. “Kami masih diskusikan lagi dengan teman-teman. Rencananya bagaimana, kami putuskan besok (hari ini, Red),” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kadisperindag Jember Slamet Sugianto mengaku bahwa kewenangan untuk pelunasan itu justru bukan lagi di pihak Disperindag. “Itu sudah masuk domainnya pihak ketiga, yaitu kontraktor. Seharusnya ke sana, kejelasannya seperti apa,” kata Slamet.

Hal ini juga terkait pelunasan barang milik para penyuplai. Dia menyarankan penyuplai berkomunikasi dengan pihak ketiga, yaitu PT Dita Putri Waranawa. Sebab, Disperindag tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pelunasan ataupun sejenisnya kepada pihak penyuplai.

Bahkan, dia juga menyilakan para penyuplai untuk bersurat ke Pemkab Jember agar pihaknya bisa memiliki dasar dalam menentukan solusi tersebut. “Saya harus ada dalam role koridor yang ada. Silakan jika ada keberatan, dibuatkan surat ditujukan ke bupati. Nanti tembusannya ke Disperindag,” ucapnya.

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejumlah orang yang mengaku sebagai pemilik barang pada proyek Pasar Manggisan Tanggul harus pulang dengan tangan hampa. Ini setelah mereka mendatangi Kantor Disperindag Jember, kemarin (18/1), dalam upaya meminta kejelasan terkait pelunasan barang-barang yang telah terpasang di pasar tersebut.

Sejak pasar rakyat itu selesai dibangun, Desember 2018 lalu, pembayaran baru cair 65 persen. Sisanya belum diketahui kapan pelunasannya. Sejumlah penyuplai mengatakan, total kekurangan pelunasan yang masih tertahan mencapai Rp 450 juta. Nilai itu terdiri atas sejumlah material seperti besi, pintu harmonika, jasa pengerjaan, dan keperluan lainnya.

Para penyuplai ini menilai, Disperindag selaku yang punya ‘hajat’ terhadap proyek rehabilitasi pasar senilai Rp 7,8 miliar itu. “Kami sudah beberapa kali mengurus seperti ini. Namun, lagi-lagi tak kunjung ada kejelasan. Padahal masih 35 persen hak kami yang belum terbayarkan atas proyek itu,” beber Susanto, salah satu penyuplai material Pasar Manggisan.

Mobile_AP_Half Page

Kedatangannya ke Disperindag Jember kemarin tidaklah sendiri. Sedikitnya, Susanto datang bersama sekitar 10 orang lainnya. Mereka bermaksud meminta kejelasan dan solusi atas tertahannya uang mereka yang belum lunas atas proyek itu. Para penyuplai yang mayoritas berasal dari luar kota ini ditemui Plt Kadisperindag Slamet Sugianto dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Disperindag Eko Wahyu, yang disebut-sebut terlibat dalam penanganan proyek tersebut.

Hearing yang berlangsung sekitar setengah jam itu cukup alot dan tak membuahkan kesepakatan. Alih-alih menghasilkan jalan terang, penyuplai justru dipaksa kembali gigit jari. Pihak Disperindag meminta penyuplai untuk berkirim surat ke Pemkab Jember jika ingin mendapat solusi dan pencerahan.

Siswanto, penyuplai pintu harmonika Pasar Manggisan, menilai, hal itu sudah dianggap keluar dari topik bahasan. Bahkan sebelum ngelurug ke Disperindag kemarin, mereka sempat berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Tanggul. “Kita ke Disperindag meminta kejelasan pelunasan dan solusi. Ternyata pihak sana berbelit-belit. Malah disuruh bikin surat,” imbuhnya.

Karena tak kunjung mendapat kejelasan itu, mereka terpaksa balik kanan. Rencananya, mereka akan datang kembali menuruti permintaan Disperindag, atau melakukan langkah terakhir. Melepas kembali material yang dianggap masih menjadi hak mereka karena belum dilunasi. “Kami masih diskusikan lagi dengan teman-teman. Rencananya bagaimana, kami putuskan besok (hari ini, Red),” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kadisperindag Jember Slamet Sugianto mengaku bahwa kewenangan untuk pelunasan itu justru bukan lagi di pihak Disperindag. “Itu sudah masuk domainnya pihak ketiga, yaitu kontraktor. Seharusnya ke sana, kejelasannya seperti apa,” kata Slamet.

Hal ini juga terkait pelunasan barang milik para penyuplai. Dia menyarankan penyuplai berkomunikasi dengan pihak ketiga, yaitu PT Dita Putri Waranawa. Sebab, Disperindag tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pelunasan ataupun sejenisnya kepada pihak penyuplai.

Bahkan, dia juga menyilakan para penyuplai untuk bersurat ke Pemkab Jember agar pihaknya bisa memiliki dasar dalam menentukan solusi tersebut. “Saya harus ada dalam role koridor yang ada. Silakan jika ada keberatan, dibuatkan surat ditujukan ke bupati. Nanti tembusannya ke Disperindag,” ucapnya.

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejumlah orang yang mengaku sebagai pemilik barang pada proyek Pasar Manggisan Tanggul harus pulang dengan tangan hampa. Ini setelah mereka mendatangi Kantor Disperindag Jember, kemarin (18/1), dalam upaya meminta kejelasan terkait pelunasan barang-barang yang telah terpasang di pasar tersebut.

Sejak pasar rakyat itu selesai dibangun, Desember 2018 lalu, pembayaran baru cair 65 persen. Sisanya belum diketahui kapan pelunasannya. Sejumlah penyuplai mengatakan, total kekurangan pelunasan yang masih tertahan mencapai Rp 450 juta. Nilai itu terdiri atas sejumlah material seperti besi, pintu harmonika, jasa pengerjaan, dan keperluan lainnya.

Para penyuplai ini menilai, Disperindag selaku yang punya ‘hajat’ terhadap proyek rehabilitasi pasar senilai Rp 7,8 miliar itu. “Kami sudah beberapa kali mengurus seperti ini. Namun, lagi-lagi tak kunjung ada kejelasan. Padahal masih 35 persen hak kami yang belum terbayarkan atas proyek itu,” beber Susanto, salah satu penyuplai material Pasar Manggisan.

Kedatangannya ke Disperindag Jember kemarin tidaklah sendiri. Sedikitnya, Susanto datang bersama sekitar 10 orang lainnya. Mereka bermaksud meminta kejelasan dan solusi atas tertahannya uang mereka yang belum lunas atas proyek itu. Para penyuplai yang mayoritas berasal dari luar kota ini ditemui Plt Kadisperindag Slamet Sugianto dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Disperindag Eko Wahyu, yang disebut-sebut terlibat dalam penanganan proyek tersebut.

Hearing yang berlangsung sekitar setengah jam itu cukup alot dan tak membuahkan kesepakatan. Alih-alih menghasilkan jalan terang, penyuplai justru dipaksa kembali gigit jari. Pihak Disperindag meminta penyuplai untuk berkirim surat ke Pemkab Jember jika ingin mendapat solusi dan pencerahan.

Siswanto, penyuplai pintu harmonika Pasar Manggisan, menilai, hal itu sudah dianggap keluar dari topik bahasan. Bahkan sebelum ngelurug ke Disperindag kemarin, mereka sempat berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Tanggul. “Kita ke Disperindag meminta kejelasan pelunasan dan solusi. Ternyata pihak sana berbelit-belit. Malah disuruh bikin surat,” imbuhnya.

Karena tak kunjung mendapat kejelasan itu, mereka terpaksa balik kanan. Rencananya, mereka akan datang kembali menuruti permintaan Disperindag, atau melakukan langkah terakhir. Melepas kembali material yang dianggap masih menjadi hak mereka karena belum dilunasi. “Kami masih diskusikan lagi dengan teman-teman. Rencananya bagaimana, kami putuskan besok (hari ini, Red),” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kadisperindag Jember Slamet Sugianto mengaku bahwa kewenangan untuk pelunasan itu justru bukan lagi di pihak Disperindag. “Itu sudah masuk domainnya pihak ketiga, yaitu kontraktor. Seharusnya ke sana, kejelasannya seperti apa,” kata Slamet.

Hal ini juga terkait pelunasan barang milik para penyuplai. Dia menyarankan penyuplai berkomunikasi dengan pihak ketiga, yaitu PT Dita Putri Waranawa. Sebab, Disperindag tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pelunasan ataupun sejenisnya kepada pihak penyuplai.

Bahkan, dia juga menyilakan para penyuplai untuk bersurat ke Pemkab Jember agar pihaknya bisa memiliki dasar dalam menentukan solusi tersebut. “Saya harus ada dalam role koridor yang ada. Silakan jika ada keberatan, dibuatkan surat ditujukan ke bupati. Nanti tembusannya ke Disperindag,” ucapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2