Adu Argumen tentang Syarat Formal

Sidang Gugatan kepada Panitia Hak Angket Masih Mediasi

DISKUSI: Achmad Holili (kiri) dan Didik Muzanni dalam persidangan lanjutan atas gugatan citizen lawsuit yang digelar kemarin (16/3).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Total 16 kuasa hukum dari tergugat Panitia Angket DPRD Jember hadir dalam persidangan kedua, kemarin (16/3), di Pengadilan Negeri (PN) Jember. Mereka menghadiri sidang lanjutan, setelah sidang perdana pada 5 Maret lalu, pihak tergugat tidak hadir sama sekali.

IKLAN

Pihak penggugat atas nama Slamet Mintoyo, 56, warga asal Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, hadir langsung bersama dua kuasa hukumnya, yakni M Husni Thamrin dan Heru Nugroho. Sementara, pihak tergugat Panitia Hak Angket DPRD Jember diwakili 16 kuasa hukumnya dengan dua pengacara senior, Didik Muzanni dan Achmad Holili, yang mewakili untuk berbicara dalam persidangan.

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Widuri tersebut masih dalam tahapan awal. Yaitu memeriksa berkas surat kuasa dari penggugat dan tergugat. Kedua pihak pun sepakat sama-sama dimediasi oleh hakim PN Jember untuk proses selanjutnya. Sidang siang itu disaksikan banyak pengunjung, termasuk anggota DPRD yang hadir.

Di tengah-tengah sidang, kedua pihak mulai adu argumentasi mengenai syarat formal berkas-berkas kuasa penggugat dan tergugat. “Dalam catatan kami, kami menyaksikan beberapa orang kuasa hukum tergugat baru menyerahkan kelengkapan berkasnya. Tapi, surat kekuasaannya sudah didaftarkan, itu perlu dipertanyakan keabsahannya,” kata Husni Thamrin di persidangan.

Bahkan, menurut Thamrin, ada beberapa nama kuasa hukum tergugat yang dicoret dalam berkas itu. Syarat formal yang disoroti Thamrin adalah surat berita acara sumpah pengacara. Menurutnya, syarat yang diajukan kuasa hukum tergugat adalah fotokopi, bukan surat aslinya. Tetapi, pernyataan itu langsung disanggah oleh Didik Muzanni. “Itu narasi sendiri,” tegasnya.

Selain itu, Thamrin juga mengatakan terkait kewenangan. Dirinya menambahkan, objek gugatannya berupa SK DPRD terkait legalitas panitia hak angket, yang masa kerjanya 60 hari dan berakhir tanggal 24 Maret mendatang. “Kami memohon Yang Mulia agar memerintahkan tergugat untuk menghentikannya, karena efeknya luas,” lanjutnya.

Pernyataan itu membuat pihak tergugat memberi argumentasi. Didik Muzanni menilai, pernyataan Thamrin sudah terlalu jauh dari agenda sidang kemarin. “Pernyataan penggugat sudah masuk ke pokok materi perkara,” ucap Didik.

Sesuai persidangan, Holili menuturkan, sebelum pokok perkara mulai dibahas oleh majelis hakim dalam persidangan, proses sidang awal dengan dimediasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak.  “Kalau soal berapa hari nanti mengenai pokok perkara yang dibahas tadi itu dinyatakan pada agenda replik nanti, bukan saat ini,” beber Holili.

Nantinya, lanjut dia, mediasi diberi waktu selama 30 hari ke depan. Setelah sidang siang itu, kedua belah pihak langsung dimediasi oleh hakim PN Jember yang sudah ditunjuk oleh majelis hakim.

Gugatan yang dilayangkan Slamet Mintoyo melalui kuasa hukumnya atas penyelidikan dugaan pelanggaran bupati oleh anggota dewan, memecah belah pendukung dan non-pendukung bupati. Selain itu, penetapan panitia angket dinilainya menghambat pengesahan APBD Jember tahun ini. Untuk itulah melalui kuasa hukumnya dilakukan gugatan citizen law suit atau gugatan warga kepada negara.

Sementara, pihak tergugat sudah resmi didampingi tim pengacara ‘bersahabat’ dengan 34 orang pengacara. Penyerahan dan penandatanganan surat kuasa dilakukan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi kepada koordinator tim advokat, Didik Muzaani dan Achmad Holili, pada 13 Maret lalu.

Reporter : Muchammad Ainul Budi

Fotografer : Muchammad Ainul Budi

Editor : Lintang Anis Bena Kinanti