Izin Operasional Hanya sampai Februari

 Tim Audit Verifikasi Pengajuan SBU Bandara

PROSES PENGAJUAN: Para penumpang baru saja turun dari pesawat yang mendarat di Bandara Notohadinegoro. Hingga kini, status perizinan bandara di Jember tersebut masih sementara dan sedang mengajukan perpanjangan surat izin sementara serta mengurus SBU baru.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Hingga saat ini, Bandara Notohadinegoro masih berkutat pada masalah izin operasional. Sebab, sampai sekarang, satu-satunya bandara di Jember ini hanya mengantongi surat izin sementara. Kemarin (15/1), Tim Audit Direktorat Bandara Udara dari Direktorat Jenderal Perhubungan menindaklanjuti permohonan perpanjangan Sertifikat Bandar Udara (SBU), sekaligus melakukan kroscek lapangan atas permohonan SBU baru yang diajukan pengelola bandara.

IKLAN

Kepala UPT Bandara Notohadinegoro Edy Purnomo mengatakan, tim audit tersebut bertugas sesuai amanat undang-undang. Sebab, untuk memperpanjang SBU, wajib mengkroscek dan turun ke lapangan langsung. Ini guna mendata serta memverifikasi yang ada di lapangan. Mulai dari sarana, prasarana, hingga personel bandara.

“Memang mereka yang membawahi serta mengaudit semua bandar udara seluruh Indonesia. Sebenarnya tim audit ini dijadwalkan sebelum 2020, pada Desember lalu. Tapi mereka juga menyesuaikan jadwal yang pas untuk mengaudit. Akhirnya baru bisa sekarang ke Jember,” tutur Edy.

Tim audit tersebut bekerja memverifikasi kekurangan dan kelebihan Bandara Notohadinegoro terkait perizinan. Juga mengenai peraturan operasional bandar udara, serta pemenuhan standardisasi layanan penerbangan. “Nantinya yang kurang itu harus segera dipenuhi,” bebernya.

Salah satu syarat dalam SBU tersebut adalah rencana induk (masterplan) bandara. Sebagaimana diketahui, masterplan Bandara Notohadinegoro hingga kini masih belum ada, karena masih dikerjakan oleh Angkasa Pura II. Hal itu sudah diinformasikan pihak Bandara Jember ke Direktorat Bandar Udara. “Masterplan itu menjadi perhatian khusus. Tapi Jember menunggu pengecualian. Sebab, hal itu bukan tanggung jawab pemkab. Sehingga masalah ini tidak sampai memengaruhi proses SBU sementara maupun SBU baru,” paparnya.

Edy menambahkan, Bandara Notohadinegoro sudah berusaha memperpanjang SBU yang sudah ada. Sebelumnya, SBU terakhir berlaku sampai 22 Desember 2019. Dan kini sudah diurus SBU sementara yang masa berlakunya hingga Februari mendatang. Di sisi lain, pihaknya juga sudah mulai memproses SBU baru guna menggantikan SBU sementara ini. “Jadi, saat masa perpanjangan ini, kami sudah mengantongi surat izin sementara. Jadi ya legal. Artinya, bandara Jember beroperasi tidak ilegal,” jelasnya.

Seperti diketahui, syarat pengajuan sertifikat sementara itu wajib memenuhi delapan poin yang sudah diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Di antaranya, airport emergency plan (AEP), dokumen sistem manajemen, dokumen rencana induk bandara, sampai surat keputusan pembentukan organisasi. “Semuanya sudah kami penuhi. Untuk dokumen tinggal fisiknya saja. Tinggal kroscek langsung di lapangan. Hanya masterplan yang belum,” imbuh Edy.

Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto yang turut mengunjungi Bandara Notohadinegoro, kemarin, gagal bertemu dengan tim audit. Ketika David datang, tim audit masih keluar dengan alasan istirahat setelah pemaparan bersama Kepala UPT Bandara Notohadinegoro. Padahal dirinya ingin mengetahui informasi soal audit tersebut. “Kami ingin memastikan bawah ke depan peluang Bandara Jember ini bisa ditingkatkan. Kalaupun hasil audit ini ada temuan yang harus dipenuhi pemkab terkait anggaran, DPRD harus tahu,” ucapnya.

Sebab, David menambahkan, jika sampai pemkab melakukan langkah sendiri, pihaknya tidak bisa menindaklanjuti. “Inginnya kami ketemu dengan tim audit, tapi mereka masih keluar. Nanti kalau ada kesempatan lain bisa didiskusikan lebih lanjut,” harapnya.

David juga membenarkan bahwa perpanjangan izin bandara sudah dilakukan Dirjen Perhubungan sampai Februari mendatang. Kendati hingga kini pihaknya belum tahu wujud suratnya. “Janji Kepala UPT Bandara mau disampaikan berupa hardcopy dan softcopy. Jadi, adanya tim audit ini pemkab harus serius mengurusi izin. Tidak hanya izin sementara,” pungkas David.

Reporter : Muchammad Ainul Budi

Fotografer : Muchammad Ainul Budi

Editor : Mahrus Sholih