Pola Pengawasan Pilkada di Masa Pandemi

Tunggu Regulasi, Tetap Kedepankan Keselamatan

Tak hanya teknis penyelenggaraan, pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) juga akan berbeda. Termasuk pada tahap kampanye. Sebab, dimungkinkan pasangan calon akan memaksimalkan penggunaan media massa dan media sosial sebagai sarana mengenalkan visi-misi mereka. Lalu, seperti apa pola pengawasan yang dilakukan?

TELITI: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jember Dwi Endah Prasetyowati beserta para staf mengecek syarat dukungan bakal calon perseorangan di Kantor KPU Jember, Februari lalu.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dwi Endah Prasetyowati terlihat sedang memilah-milah lembaran kertas. Entah berkas apa yang tengah dia susun. Sesaat setelah Jawa Pos Radar Jember menyapanya, perempuan yang menjabat Divisi Penanganan Pelanggaran (PP) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember tersebut segera berkemas. Dia merapikan tumpukan kertas yang ada di meja kerjanya tersebut.

IKLAN

“Kami tengah bersiap-siap. Karena rencananya, awal pekan ini pengawas tingkat kecamatan dan desa akan diaktifkan kembali setelah nonaktif akibat wabah Covid-19. Jadi, kami harus menuntaskan beberapa pekerjaan rumah yang ada,” katanya.

Setelah pemerintah menetapkan pandemi sebagai bencana nasional nonalam, tahapan pilkada memang ditunda. Hal itu juga berimbas ke penyelenggaraan pemilu. Untuk panitia tingkat kecamatan dan desa, baik yang berada di bawah Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Jember maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember, semuanya dinonaktifkan untuk sementara waktu. Dan akan diaktifkan kembali hari ini, Senin (15/6). Pengaktifan tersebut menyusul penetapan pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Endah menjelaskan, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 5 tentang Tahapan Pilkada. Hanya saja, untuk peraturan lanjutan mengenai pelaksanaan kampanye belum diterbitkan. “Untuk Peraturan Bawaslu, kami juga masih menunggu peraturan lanjutan yang dikeluarkan oleh KPU terkait masa kampanye. Karena untuk pengawasannya juga menyesuaikan dengan peraturan tersebut,” ungkapnya.

Karena masih berada di masa pandemi Covid-19, Endah menambahkan, regulasi yang dibuat KPU juga belum ditetapkan. “Sebagai pengawas, kami belum bisa berkomentar terlalu jauh. Sebab, peraturan terkait dengan teknis kampanye belum keluar. Yang jelas, dimulainya tahapan pilkada besok (hari ini, Red), kami akan tetap mengedepankan keselamatan,” paparnya.

Endah menyatakan, hal itu juga mengikuti anjuran dari Bawaslu RI yang menyebutkan harus mengikuti instruksi dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing daerah. Bisa jadi, jika masa pandemi belum berakhir, maka kampanye yang mengumpulkan massa bakal cenderung dihindari dan menggunakan model lain yang lebih aman dari penularan Covid-19.

Kendati begitu, sejauh ini pihaknya masih menunggu teknis dari KPU pusat tentang pelaksanaan kampanye. Sebab, peraturan tentang pengawasan akan menyesuaikan dengan model kampanye yang akan ditetapkan. “Kami pasti akan membuat strategi yang sesuai. Peraturan Bawaslu terkait pengawasan kampanye juga akan menyesuaikan,” jelasnya.

Sebagai penyelenggara pemilu sekaligus pengawas, pihaknya mengimbau semua pihak mau bergotong royong menyukseskan demokrasi dengan tetap mengedepankan keselamatan rakyat. Baik KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Reporter : mg1

Fotografer : Istimewa

Editor : Mahrus Sholih