Minta Kemensos Perbarui Data Penerima Bantuan

Pimpinan Daerah Saling Curhat Penanganan Covid-19

RAPAT JARAK JAUH: Wakil Bupati Jember Drs KH A Muqit Arief saat mengikuti video konferensi Apkasi di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat (15/5).

PATRANG.RADARJEMBER.ID- Sejumlah kepala daerah seluruh Indonesia, saling mencurahkan isi hati (curhat) penanganganan wabah Covid-19 di daerah masing-masing. Selain karena cepatnya persebaran virus korona, kebijakan dari pemerintah pusat juga dinilai kerap berubah-ubah. Sehingga banyak yang mengaku dipusinkan dengan kebijakan tersebut.

IKLAN

Hal ini terungkap ketika para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengadakan video konferensi (vikon), Jum’at (15/5) siang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh mereka untuk mengadukan permasalahan terkait penanganan Covid-19.

Beberapa contoh kebijakan yang disebut sering berubah di antaranya adalah ketika pandemi Covid-19 berlangsung dan pemerintah pusat memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tiba-tiba muncul keputusan untuk mengoperasikan kembali sarana angkutan.

Usai mengikuti vikon tersebut, Wakil Bupati Jember Drs KH A Muqit Arief mengatakan, ia sangat mendukung langkah Apkasi untuk mengadakan diskusi lewat teknologi tersebut. “Gagasan Apkasi menggelar video konferensi itu sangat baik. Karena kepala daerah bisa curhat terkait kendala penanganan Covid-19 ini,” ungkapnya.

Selain itu, Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Desa Karangharjo, Kecamatan Silo Jember itu juga memaparkan, wabah Covid-19 ini bukan semata permasalahan ekonomi, sosial dan kesehatan. Lebih dari itu, Covid-19 ini juga merupakan persoalan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran. “Jumlah anggaran tersebut tentu tidak sedikit dan kita tidak tahu sampai kapan virus itu akan berakhir,” imbuhnya.

Selain itu, Wabup memaparkan, untuk pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah menggunakan data tahun 2011. “Data itu kan data sembilan tahun lalu dan tidak sesuai bila diterapkan untuk tahun sekarang. Misal di tahun 2011 lalu si A miskin, namun di tahun 2020 ini dia berubah kaya. Dan begitu sebaliknya, si B tahun 2011 lalu kaya karena bisnisnya bangkrut kini malah miskin,” katanya.

Karena itu, saat video konferensi itu berlangsung, seperti diuraikan Wabup, hampir semua kepala daerah meminta waktu kepada Kementerian Sosial untuk memperbarui data tersebut. Hal ini, agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran. (kl)

Reporter : Winardyasto

Fotografer : Winardyasto

Editor : Mahrus Sholih