Dewan Panggil Paksa Pejabat

Minta Bantuan Polisi, Dijadwal Pekan Depan

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pimpinan DPRD Jember dan panitia angket memutuskan langkah berikutnya dalam menyikapi mangkirnya sejumlah pejabat Pemkab Jember. Setelah dipanggil dua kali tidak hadir, selanjutnya dijadwalkan pemanggilan ketiga alias pemanggilan paksa terhadap sejumlah pejabat yang bakal dimintai keterangannya dalam sidang angket.

IKLAN

Rapat antarpimpinan DPRD dan panitia angket digelar di ruang Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi. Rapat itu membahas secara khusus tentang ketidakhadiran eksekutif yang sudah dua kali. Serta membahas adanya surat bupati yang meminta penjadwalan ulang.

Wakil Pimpinan DPRD Jember Ahmad Halim menjelaskan, hasil rapat memutuskan panitia angket tetap menjalankan pemanggilan ketiga. “Angket ini terus jalan sesuai peraturan yang sudah ada. Artinya, akan dilakukan pemanggilan ketiga,” tegasnya.

Berkaitan dengan surat bupati yang isinya meragukan keabsahan panitia angket, masih banyaknya agenda kegiatan, dan permintaan penjadwalan ulang setelah 17 Januari 2020, menurut Halim, kontradiktif dengan kondisi yang ada. “Isinya bupati menilai panitia angket yang itu bukan ranahnya. Kedua, menyebut masih banyak agenda dan ketiga minta jadwal ulang. Ini ada kontradiktif,” urainya.

Peraturan menyebut, pemanggilan ketiga bisa dilakukan secara paksa dengan bantuan kepolisian. Itu akan dilakukan dengan mengirim surat ke kepolisian terlebih dahulu. Kalau dalam pemanggilan ketiga masih juga tidak ada pejabat yang datang, menurutnya akan memudahkan panitia angket dalam membuat rekomendasi. Itu menunjukkan pembangkangan pejabat terhadap peraturan hukum.

“Tugas panitia angket menjalankan hak angket. Sementara, tugas pemanggilan paksa ranahnya ada di kepolisian,” tuturnya. Jadi, dia menambahkan, surat pemanggilan kepada pejabat yang ketiga akan tetap dikirim. Termasuk surat kepada kepolisian juga akan dikirim.

Kendati begitu, Halim tak bisa memastikan, apakah nantinya polisi akan melakukan pemanggilan paksa pada sejumlah pejabat atau tidak. Sebab, kata dia, hal itu kembali pada institusi kepolisian. “Kalau kepolisian tidak melakukan pemanggilan paksa, hal itu juga akan tercatat dalam rekomendasi hak angket,” tegasnya.

Ketua Panitia Angket DPRD Jember Tabroni menyatakan hal serupa. Kata dia, pemanggilan ketiga tetap dilakukan. Menurutnya, surat itu bakal ditujukan kepada mereka yang dipanggil. Kemudian, surat itu dilayangkan ke Polres Jember yang ditembuskan ke Polda Jatim dan Mabes Polri. “Isinya bahwa Panitia Angket DPRD Jember melakukan pemanggilan ketiga dan meminta bantuan untuk memanggil paksa,” bebernya.

Disinggung terkait jadwal pemanggilan, Tabroni menegaskan, akan dilayangkan hari ini (15/1) dan jadwal penyelidikan kepada sejumlah pejabat akan digelar pekan mendatang. “Besok (hari ini, Red) kami akan mengirim surat panggilan yang juga ditembuskan kepada sejumlah pihak termasuk Kemendagri. Rencananya, pemanggilan ketiga dijadwal Senin (20/1),” ungkapnya.

Beberapa pejabat yang dipanggil masih sama, yaitu mantan dan Kepala BKPSDM, BPKAD, bagian hukum, dan bagian organisasi Pemkab Jember. “Selain itu, kami juga memanggil pihak-pihak lain untuk dimintai keterangan terkait KSOTK dan pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya.

Sebelumnya, panitia angket masih bimbang untuk memilih dua opsi atas mangkirnya sejumlah pejabat pemkab. Apakah langsung dilakukan pemanggilan ketiga atau menjadwal ulang pemanggilan seperti diminta dalam surat Bupati Jember. Namun, rapat kemarin memutuskan untuk memilih opsi kedua. Sementara, terkait rencana pimpinan untuk berkonsultasi ke polda atau Mabes Polri urung dilakukan karena hal itu masuk ranah kepolisian.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Istimewa

Editor : Mahrus Sholih