Sebaran Menara Telekomunikasi Tak Rata

Ada 148 Titik Susah Sinyal

BANYAK YANG BERMASALAH: Jumlah menara telekomunikasi yang berdiri di Jember diprediksikan bertambah. Namun, persoalan perizinan masyarakat kerap kali menjadi problem yang terjadi.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kebutuhan akan sarana telekomunikasi sudah tidak bisa dibantah lagi dalam perkembangan zaman saat ini. Pentingnya telekomunikasi juga membuat beberapa vendor menara telekomunikasi terus tumbuh di beberapa daerah, termasuk di Jember. Sayangnya, ratusan tower telekomunikasi yang ada kerap kali bermasalah dengan perizinan di masyarakat sekitar.

IKLAN

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jember Gatot Triyono mengatakan, pemerintah terus berupaya mengurangi titik blank spot atau tidak mendapatkan sinyal telekomunikasi. Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat 148 titik blank spot. “Sebanyak 148 titik itu berdasarkan SDN yang blank spot. Sekarang kami sedang melakukan survei,” jelasnya.

Berdasarkan hasil survei sebelumnya, di pelosok perdesaan rata-rata hanya ada yang satu operator telekomunikasi yang sinyalnya mencapai tempat tersebut. Bahkan, ada yang tidak ada sama sekali. “Ada sinyal, tapi hanya satu sampai dua bar, hanya bisa kirim pesan. Kalau buat telepon putus-putus,” jelasnya.

Masih adanya lokasi blank spot ditengarai karena penyebaran tower telekomunikasi tidak merata. Menurutnya, pembangunan menara telekomunikasi seperti buah simalakama. Masyarakat butuh sinyal telekomunikasi agar tidak ada blank spot, namun di sisi lain berdirinya tower telekomunikasi kerap kali menjadi persoalan baru di tengah masyarakat. “Persoalan tower telekomunikasi rata-rata ya perizinan di masyarakat,” tuturnya.

Gatot menjelaskan, proses pendirian tower itu perlu izin mendirikan bangunan (IMB) yang diperoleh dari masyarakat sekitar menara telekomunikasi tersebut. “Besaran radius masyarakat mana yang harus memperoleh izin, yaitu sama dengan radius tinggi tower itu,” jelasnya.

Problem inilah yang membuat masyarakat resah. Ada masyarakat yang dimintai izin, ada yang tidak. “Biasanya untuk mendapat izin ke masyarakat, perusahaan tower ini memberikan kompensasi,” tuturnya.

Tidak sedikit perusahaan tower yang melakukan pembangunan tanpa mengantongi izin masyarakat. Salah satunya seperti di Jalan Wachid Hasyim, beberapa waktu lalu, yang akhirnya dibongkar oleh vendor. Gatot menambahkan, ada juga oknum masyarakat yang memanfaatkan pendirian tower. “Artinya, tidak masuk radius meminta uang kompensasi. Padahal, menaranya ada di sawah, secara radius, tidak sampai ke rumah warga. Berarti seharusnya izinnya ke pemilik lahan atau sawah tersebut,” paparnya.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, pendirian menara telekomunikasi merupakan sarana publik. Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan.

Mantan Camat Kaliwates ini menambahkan, sementara ini jumlah menara telekomunikasi tercatat ada 449. “Jumlah 449 tower itu data lama, dan kami akan melakukan pengecekan lagi,” pungkasnya.

Reporter : Dwi Siswanto

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Lintang Anis Bena Kinanti