Untuk Modal PDP Kahyangan

Dijanjikan Masuk APBD 2020

KEPUNG GEDUNG DPRD JEMBER: Massa buruh PDP Kahyangan menuntut penyertaan modal untuk perpanjangan kontrak HGU empat kebun di DPRD Jember

RADAR JEMBER.ID – Sekitar seribu buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan mengepung gedung DPRD Jember, kemarin (12/8). Mereka mendesak usulan penyertaan modal Rp 5,8 miliar tetap dianggarkan tahun ini. Meski tuntutan tidak terpenuhi, tetapi buruh cukup puas. Sebab, Ketua DPRD Ardi Pujo Wibowo menjadi jaminan untuk memasukkan anggaran di tahun 2020 mendatang.

IKLAN

Massa aksi yang dikoordinasi Ketua Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FK-PAK) Dwiagus Budianto, tiba di DPRD Jember sekitar pukul 10.00. Mereka berorasi secara bergantian di bundaran DPRD. “Kami datang ke sini untuk mengawal agar paripurna memasukkan usulan penyertaan modal ke perusahaan. Jika tidak, PDP Kahyangan bisa bubar. Ini nasib ribuan pekerja dan keluarganya,” kata Dwiagus Budianto.

Para buruh yang datang menggunakan kendaraan truk dan pikap juga terlihat membawa poster, pamflet, spanduk, bendera, serta sejumlah atribut aksi lain, termasuk sound system. Setelah cukup lama berorasi, beberapa perwakilan buruh diperkenankan masuk ke DPRD.

Mereka ditemui di ruang Komisi A oleh Ketua DPRD Ardi Pujo Wiboso dan Wakil pimpinan DPRD Martini. Dari perwakilan buruh, ada Direktur PDP Kahyangan Harianto, Ketua FK-PAK Dwiagus Budianto, serta beberapa orang dari empat kebun yang kontraknya akan habis.

Audiensi jelang rapat paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda PAPBD) Tahun 2019 ini sempat menegang. Buruh tetap mendesak agar DPRD mendukung usulan penyertaan modal Rp 5,8 miliar untuk dimasukkan tahun ini. Akan tetapi, DPRD menjelaskan bahwa belum ada dasar hukum sehingga berpotensi menjadi pelanggaran besar.

“Kami ini minta agar penyertaan modal Rp 5,8 miliar diberikan. Uang segitu nilainya kecil dibandingkan dengan pemasukan dari PDP kepada pemerintah. Jadi, jangan sampai ada jawaban tidak bisa. Anggarkan itu untuk penyelamatan PDP Kahyangan yang juga menjadi aset pemerintah. Itu juga untuk memberikan kelangsungan hidup ribuan orang,” jelas Subairi, seorang buruh.

Desakan para buruh sepertinya tak bisa dipaksakan untuk penyertaan modal tahun ini. Sebab, dasar hukum berupa perda untuk PDP Kahyangan masih belum dibuat. Hal itu berbeda dengan PDAM yang sudah memiliki perda, sehingga bisa diberikan penyertaan modal.

Pertemuan di injury time rapat penetapan PAPBD 2019 tersebut selanjutnya disepakati setelah ada jaminan penyertaan modal akan dianggarkan di APBD tahun 2020 nanti. Buruh yang awalnya tidak mau, kemudian menyepakatinya setelah ada jaminan Ketua DPRD Jember Ardi Pujo Wibowo yang disaksikan oleh Kapolres Jember serta Dirut PDP Kahyangan.

Isi penting dari kesepakatan itu yakni seluruh buruh PDP Kahyangan akan tetap mendapatkan upah atau gajinya. Syaratnya, DPRD Jember benar-benar menjamin penyertaan modal Rp 5,8 miliar untuk masuk ke APBD tahun 2020 nanti. Para buruh selanjutnya menyepakati setelah ada jaminan yang ditandatangani bersama. Kesepakatan tersebut juga disampaikan kepada ribuan buruh yang menunggu di luar pagar gedung dewan.

Ketua DPRD Jember Ardi Pujo Wiboso mengatakan, hasil audiensi dengan para buruh menunjukkan penyertaan modal tidak dilakukan di tahun 2019. “Tidak dianggarkan tahun ini, karena belum punya kekuatan hukum. Perdanya belum ada. Jadi, tidak bisa dipaksakan, karena bisa melanggar hukum dan menjadi masalah di kemudian hari,” paparnya.

Namun demikian, DPRD Jember memberikan jaminan penyertaan modal Rp 5,8 miliar untuk masuk ke APBD 2020. “Harus dibuat dulu perdanya, kemudian bisa dianggarkan di 2020,” jelas Ardi Pujo.

Ketua FK-PAK Dwiagus Budianto mengaku, para buruh sebenarnya belum puas dengan keputusan bersama tersebut. Sebab, penyertaan modal tidak bisa dilakukan tahun ini. Namun demikian, karena pertimbangan hukum, maka para buruh bersepakat untuk penganggaran penyertaan modal di APBD 2020. “Kami akan kawal agar penyertaan modal Rp 5,8 miliar benar-benar dianggarkan di APBD 2020. Kalau sampai meleset, kami siap perang. Yang pasti, kalau tidak ada penyertaan modal untuk perpanjangan empat kontrak kebun, maka PDP Kahyangan bisa bubar,” tegasnya.

Massa aksi selanjutnya membubarkan diri setelah hasil audiensi dibacakan di hadapan para buruh. Mereka menyadari penyertaan modal tidak bisa dilakukan tahun ini, karena tidak ada dasar hukum berupa perda.

Diberitakan sebelumnya, usulan penyertaan modal Rp 5,8 miliar sempat masuk ke Raperda PAPBD tahun 2019. Permintaan dana itu untuk memperpanjang hak guna usaha (HGU) empat kebun yang akan habis kontrak pada 2020 nanti. Masing-masing kebun dimaksud yaitu Kebun Gunung Pasang, Kali Mrawan, Sumber Tenggulun, serta Sumber Pandan. Akan tetapi, usulan tersebut dicoret pemerintah atas saran DPRD Jember. Pencoretan tersebut dilakukan karena penyertaan modal pada PDP Kahyangan tidak memiliki dasar hukum. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Bagus Supriadi