UMK Hilang, Pengusaha Ongkang-ongkang

Buruh Gelar Teatrikal Tolak Omnibus Law 

LAWAN PENINDASAN: Sejumlah buruh menggelar teatrikal dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin. Ratusan buruh mengikuti aksi demonstrasi tersebut untuk menolak RUU Omnibus Law. 

JEMBER, RADARJEMBER.ID Ratusan massa yang tergabung dalam Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka), kemarin (12/2). Mereka menilai, rencana perangkuman sejumlah produk hukum atau dikenal omnibus law untuk merampingkan 79 undang-undang dan 1.244 pasal akan sangat merugikan buruh atau pekerja.

IKLAN

Aksi yang digelar di depan Pendapa Wahyawibawagraha membawa sejumlah tuntutan yang fokus menyoroti RUU Cilaka. Warga yang datang dari sejumlah perusahaan di Jember itu kompak membawa banyak poster, menyebar pamflet, serta melakukan orasi.

Koordinator aksi, Umar Faruk menjelaskan, apabila RUU Cilaka digolkan, hanya akan menindas para buruh. Sebab, ada sejumlah isi dalam RUU yang dinilai sangat merugikan para pekerja. “Kami datang untuk menolak omnibus law, karena sarat dengan kepentingan pengusaha. Saat ini saja, masih ada perusahaan yang tidak patuh hukum dan tidak membayar upah pekerjanya sesuai UMK,” kata pria yang juga sebagai Ketua Sarbumusi Jember tersebut.

Menurutnya, apabila RUU Cilaka diberlakukan, maka akan membawa dampak negatif bagi buruh dan pekerja. Faruk menyebut, setidaknya ada beberapa hal yang berpotensi hilang. “Sistem upah per jam yang akan diterapkan nantinya akan menghilangkan sistem upah minimum,” ucapnya.

RUU Cilaka, menurut Faruk, juga berpotensi menghilangkan pesangon. Sebab, isi dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur besaran pesangon maksimal sembilan bulan dan dapat dikalikan dua untuk pemutusan hubungan kerja jenis tertentu akan terancam hilang. Buruh menilai, ada upaya untuk memangkas dan menghilangkan pesangon dengan diganti tunjangan PHK.

“Rencana omnibus law ini juga akan membuka lapangan kerja tenaga asing tanpa skill,” jelasnya. Sementara, dia menambahkan, warga Indonesia saja masih banyak yang pengangguran. RUU ini juga akan memperluas jenis pekerjaan outsourcing atau sistem alih daya, serta tidak memberi kepastian pada pengangkatan status kerja. “Untuk itu, kami menolak RUU Cilaka,” tegasnya.

Hal lain yang juga dinilai berpotensi hilang yakni jaminan sosial. Menurut Riyan Prasetya, Sekretaris Sarbumusi, adanya fleksibilitas pasar kerja sangat berpotensi untuk membuat pekerja tidak mendapat jaminan sosial. “Sistem ini dapat menjadikan pekerja berpindah-pindah kerja. Karena upah per jam akan membuat besaran upah di bawah UMK,” paparnya.

Buka hanya itu, Riyan menyebut, RUU Cilaka juga akan berpotensi menghilangkan sanksi hukum bagi pengusaha yang melanggar aturan atau tidak memenuhi hak buruh. “Kalau tidak ada sanksi hukum kepada pengusaha, maka berdampak pada kesewenang-wenangan dan tidak ada yang dapat membuat efek jera,” ulasnya.

Massa aksi tersebut selanjutnya menggelar teatrikal di hadapan Bupati Jember yang menemuinya. Dalam teatrikal itu, massa mengisahkan tentang adanya tekanan dari pengusaha kepada pekerja. Sementara, ketika hak-hak pekerja tak diberikan, mereka menggambarkan hukum seakan tumpul kepada pengusaha. “Hukum masih tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” kata salah seorang yang melakukan teatrikal.

Terjadinya ketidakadilan itu pun harus dilawan dengan kekompakan para buruh dan pekerja. Tanpa itu, maka hukum dinilai akan terus-terusan tumpul ke atas. “Sementara, para pekerja akan terus menjadi korban,” timpal buruh lainnya yang ikut dalam aksi tersebut.

Menanggapi hal itu, Bupati Jember dr Faida MMR menegaskan, pihaknya tidak akan memberi toleransi bagi perusahaan yang membayar upah pekerja di bawah UMK. Menurutnya, para pekerja harus dibayar dengan upah yang layak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus menyikapi tenaga kerja asing, Faida menegaskan, akan menindak tegas siapa saja yang bekerja di Jember secara ilegal. “Untuk TKA kan ada peraturannya sendiri. Kalau diketahui ilegal, pasti ditindak tegas,” ucapnya.

Massa yang bergeser ke DPRD Jember juga melakukan aksi dan menyampaikan aspirasi serupa. Di DPRD mereka meminta agar para wakil rakyat mengawal penolakan RUU Cilaka karena dinilai akan sangat merugikan para pekerja.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi yang menemui langsung perwakilan massa menegaskan, aspirasi yang disampaikan Sarbumusi juga didukung oleh anggota dewan. “Aspirasi penolakan omnibus law akan kami sampaikan ke pusat. Yang jelas, para pekerja harus tetap menerima upah yang layak,” tandasnya.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Mahrus Sholih