Bermasalah, PT BIS Mpoin Ditutup

TINDAK TEGAS: Aparat kepolisian mengawal petugas Satpol PP Pemkab Jember yang memasang segel di lokasi PT BIS Mpoin. Perusahaan ini resmi ditutup karena sarat masalah.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Bangun Indopralon Sukses (BIS) MPoin kepada para pekerjanya tanpa pesangon, berujung pada penutupan perusahaan itu, kemarin (12/2). Penertiban dilakukan langsung Polres Jember bersama Satpol PP Pemkab Jember terhadap perusahaan yang menjadi distributor paralon dan juga memproduksi tandon air tersebut.

IKLAN

Kebijakan tegas Pemkab Jember dalam menutup PT BIS MPoin yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Ajung, bukan tindakan yang instan. Ada perjalanan panjang dari para pekerja yang di PHK. Bersama Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember, para pekerja itu terus memperjuangkan hak-haknya.

Pada tanggal 24 Juni 2019 lalu, sebanyak 22 pekerja (21 pekerja versi perusahaan, Red) di-PHK. Karena menilai PHK dilakukan secara sepihak, para pekerja pun menempuh berbagai upaya untuk memperjuangkan nasibnya. Melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), kepada polisi, dan mengadu ke DPRD Jember.

Kasus PHK ini kemudian terus membesar dan menjadi perhatian publik. Seiring dengan permasalahan kasus PHK yang tak kunjung selesai, beberapa dugaan pelanggaran perusahaan akhirnya terungkap. Salah satunya, perusahaan itu hanya memiliki izin usaha sebagai distributor paralon, tetapi izinnya sudah kedaluwarsa. Bahkan, perusahaan berani memproduksi tandon air, tanpa mengantongi izin produksi (baca grafis).

Mencuatnya, dugaan pelanggaran PT BIS MPoin kemudian dibahas oleh sejumlah pejabat dan DPRD Jember. Pada kesempatan itu, pihak perusahaan sempat datang ke DPRD satu kali untuk ikut melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah dinas terkait, seperti Disnaker, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta beberapa instansi terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, PT BIS MPoin dipastikan tidak memiliki izin produksi tendon air. Bahkan, persyaratan sebagai perusahaan banyak yang tidak dipenuhi. Termasuk, perusahaan hanya memiliki izin untuk tujuh pekerja saja, tetapi fakta di lapangan ada sekitar 60-an orang. Puluhan warga itu tak didaftarkan ke Disnaker dan sebagian besar hanya dibayar di bawah upah minimum kabupaten (UMK) Jember.

Selain terungkap adanya banyak izin usaha yang dilanggar, perusahaan tersebut juga tak bisa segera menyelesaikan kasus PHK kepada 22 pekerja. Disnaker Jember yang beberapa kali mengundang pihak perusahaan, beberapa kali itu pula tidak hadir. Sikap perusahaan yang tak kooperatif menjadikan kasus PHK berlarut-larut tanpa penyelesaian hingga kini. Para pekerja yang dipecat tetap tak mendapat pesangon apa pun.

Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember Umar Faruk menyatakan, aksi bersama ratusan massa yang digelar di depan pendapa dan DPRD Jember juga menuntut penutupan PT BIS MPoin dan menuntut penyelesaian 22 pekerja yang dinilai di-PHK secara sepihak.

“PT BIS MPoin adalah contoh perusahaan yang harus ditindak tegas,” pekik Faruk, ketika berorasi. Kata dia, banyak pelanggaran yang dilakukan. Mulai dari izin produksi tandon yang tidak ada, upah pekerja di bawah UMK, pekerja tidak didaftarkan ke Disnaker dan BPJS, membuang sampah sembarangan, serta masih banyak lagi pelanggarannya. “Sehingga, kami menuntut perusahaan itu ditutup,” tegasnya.

Selain menuntut penutupan perusahaan, Faruk yang juga menjadi koordinator aksi ini mengaskan, kasus 22 pekerja yang di PHK juga harus diselesaikan. “Untuk pekerja yang di PHK, kami tetap menempuh jalur hukum karena pelanggaran-pelanggarannya jelas,” imbuhnya.

Tuntutan penutupan perusahaan dan penyelesaian PKH tersebut langsung disampaikan kepada Bupati Jember Faida dan Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi. Massa aksi itu pun langsung ditemui oleh Faida dan M Itqon Syauqi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

Menanggapi tuntutan penutupan tersebut, Faida menyampaikan, akan menindak tegas perusahaan dengan langkah penertiban alias penutupan. Dia mengatakan, dirinya mengikuti dan menerima laporan setiap proses dan perkembangan kasus ini. PT BIS Mpoin memang berkali-kali dipanggil dan tidak menunjukkan iktikad baik karena tidak pernah hadir. “Sampai hari ini saya tidak pernah bertemu pimpinannya. Oleh karena itu, saya mendukung ikhtiar Sarbumusi untuk menempuh jalur hukum,” tegas Faida.

Apa yang disampaikan Faida itu langsung diikuti dengan terbitnya surat penutupan dari DPMPTSP di tanggal yang sama dengan aksi buruh, 12 Februari 2020. Isi surat itu meminta Satpol PP untuk menertibkan PT BIS MPoin karena tidak mengindahkan surat teguran yang telah dilayangkan hingga tiga kali.

Massa aksi yang berada di depan pendapa selanjutnya bergeser ke DPRD Jember. Tuntutan massa pun mendapat dukungan dari anggota dewan. “Bagaimana pun, tuntutan pekerja agar dibayar dengan upah sesuai UMK harus dijalankan semua perusahaan,” kata Itqon.

Sementara itu, Kapolres Jember AKPB Alfian Nurrizal bersama jajaran kepolisian yang sejak awal mengawal jalannya aksi, menegaskan siap mengawal penutupan PT BIS MPoin. “Kami siap menindak tegas dan akan bersama Satpol PP ke lokasi. Hari ini juga akan kami tutup,” tutur Alfian. Dia juga menyebut pihaknya tidak memiliki kepentingan apa pun kecuali penegakan hukum.

Dengan kebijakan pemerintah yang menutup PT BIS MPoin itu, massa para pekerja semakin semangat untuk meneruskan jalur hukum yang mereka tempuh. Selain memperjuangkan 22 pekerja yang dipecat secara sepihak, mereka juga ingin kasus PT BIS MPoin menjadi pelajaran bersama, terutama untuk seluruh perusahaan yang ada di Jember agar tak mengabaikan hak-hak pekerja.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Istimewa

Editor : Mahrus Sholih