Perlu Pengawalan agar Tepat Sasaran

"Jangan sampai petani kecil tidak dapat hanya karena tidak mendengar informasi. Sementara petani yang lebih kaya dapat." Siswono, Ketua Komisi B DPRD Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020 patut disikapi secara serius. Betapa tidak, jatahnya untuk para petani dipangkas atau dikurangi hingga 50 persen dari sebelumnya. Agar pendistribusiannya benar-benar tepat sasaran, diperlukan pengawalan oleh berbagai pihak.

IKLAN

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menyampaikan, pengurangan jatah pupuk bersubsidi akan berpengaruh langsung kepada petani. Untuk itu, harus dilakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak menjadi gejolak di kalangan petani. “Terjadinya kekurangan pupuk hampir dialami setiap tahun. Dengan adanya pengurangan seperti ini, maka bantuan pupuk bersubsidi harus benar-benar tepat sasaran,” kata Siswono.

Dijelaskannya, sebelum jatah pupuk bersubsidi tiba di Jember dan dibagikan kepada petani, perlu penertiban data petani. Mana petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dan mana yang tidak. Termasuk membedakan mana petani dan mana yang bukan. “Informasinya, pengambilan pupuk menggunakan kartu tani. Tapi untuk lebih jelasnya akan saya koordinasikan dengan pihak terkait,” kata Siswono.

Penentuan petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, menurutnya, juga membutuhkan pengawalan. Sekalipun pendataan melalui kelompok tani. “Hal itu penting untuk menghindari manipulasi data,” urainya.

Kriteria petani yang akan menerima jatah pupuk bersubsidi pun harus ada agar di lapangan nanti benar-benar diterima bagi yang membutuhkan. Untuk itulah, mulai dari pendataan sampai pendistribusiannya harus dikawal bersama-sama. “Jangan sampai petani kecil tidak dapat hanya karena tidak mendengar informasi. Sementara petani yang lebih kaya dapat,” tegasnya.

Sementara itu, berkaitan sistem pembagian pupuk bersubsidi di tahun 2020, hingga kini belum diketahui pasti petunjuk teknisnya. Apakah pupuk bersubsidi akan didistribusikan melalui agen, toko yang ditunjuk, atau lewat kelompok tani. Termasuk apakah akan melalui kantor-kantor desa seperti pembagian raskin beberapa tahun lalu.

“Demi melindungi hak-hak petani, maka kami Komisi B DPRD Jember akan melakukan pengawasan dan mengawal pupuk bersubsidi ini sampai selesai,” ujarnya. Selain itu, untuk mengantisipasi agar tidak menjadi gejolak, pihaknya juga bakal mengundang dinas terkait supaya pembagian pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Maulana

Editor : Mahrus Sholih