Dugaan Pungli Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Kok Tega, Wis Melarat, Sik Disunat

Kabar pemotongan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terjadi di Kecamatan Panti, beberapa waktu lalu, menguak berbagai fakta baru. Kejadian itu tak hanya terjadi di Panti, namun sejumlah kecamatan lainnya.

RADAR JEMBER.ID – Penelusuran yang dilakukan oleh Radarjember.id, setiap pendamping menerima cash back dari agen yang menyediakan sembako bagi penerima bantuan untuk orang miskin tersebut.  Jumlahnya berkisar antara Rp 4 ribu hingga Rp 5 ribu per penerima BPNT.

IKLAN

Informasi yang dihimpun, praktik cash back bagi pendamping ini sudah berlangsung lama dan hampir seluruh kecamatan di Jember. Polanya, setiap pendamping akan mengarahkan para penerima BPNT untuk membeli sembako di agen yang telah ditunjuk.

Kemudian, agen itu akan memberikan cash back sesuai dengan berapa jumlah orang yang membeli di tokonya. Berapa jumlah yang diterima oleh pendamping, tinggal mengalikan jumlah penerima bantuan tersebut.

Ironisnya, praktik ini belum pernah disentuh oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH, Dinas Sosial (Dinsos) Jember, maupun BNI selaku bank yang bekerja sama dengan agen. Belum ada tindakan tegas bagi pendamping atau agen penjual sembako yang nakal tersebut. Padahal, praktik tersebut sangat merugikan masyarakat yang menerima bantuan, karena mengurangi kualitas sembako yang diterima.

Pemberian cash back pada pendamping ini diakui oleh agen. Sayangnya, agen yang telah ditunjuk ini lebih memilih bungkam terkait cash back. Ada yang ingin berkomentar, namun namanya minta disamarkan. Alasannya, tak ingin masalah semakin runyam. “Cash back yang diberikan itu rata-rata per orang dapat Rp 5000. tapi ada salah satu agen yang berani memberikan cash back sampai Rp 10 ribu,” kata agen yang enggan disebutkan namanya karena takut terkena sanksi dan dicabut keagenannya.

Pria ini menjelaskan, agar tidak terlalu rugi karena memberikan cash back ke pendamping BPNT, maka ia menurunkan sedikit kualitas beras bantuan tersebut. “Diturunkan sedikit, tapi ya tetap layak makan,” imbuhnya.

Praktik cash back tersebut dinilai sangat menguntungkan baginya. Sebab, toko peracangan yang menjual kebutuhan sehari-hari itu ada kepastian penjualan setiap bulan. Jika asumsi satu desa penerima BPNT itu 200 orang, lalu setiap orang ada cash back Rp 5 ribu, maka agen memberikan cash back ke pendamping Rp 1 juta.

Kasus yang terjadi ini membuat para pendamping serta Dinsos Jember juga sering melakukan rapat tertutup. Terkait hal ini, Radarjember.id menelepon Plt Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Wahyu Setyo Handayani, namun tidak dijawab. Bahkan, ketika ditunggu di ruang kerjanya, juga sulit ditemui. Salah satu pegawai mengaku Plt Kadinsos sedang sibuk karena ada rapat dengan koordinator PKH.

Begitu juga ketika Radarjember.id hendak meminta keterangan pada BNI 46 Jember yang memiliki program agen BNI 46. Ketika didatangi, salah satu pegawai di kantor BNI tidak banyak memberikan komentar. Sebab, yang berhak memberikan keterangan adalah pimpinan. Sedangkan pimpinan BNI 46 Jember tidak ada di tempat. “Dua pimpinan saya ikut pelatihan, satu di Malang dan satu di Jakarta. Senin saja ya, pimpinan baru datang ke Jember Senin,” tuturnya.

Namun, ketika ditanya terkait agen 46 yang memberikan cash back pada pendamping BPNT, mereka menjawab itu bukan kewenangan BNI. “Pemberian cash back atau fee ke pendamping karena berhasil mengkoordinasi, itu sudah di luar kewenangan BNI lagi,” tutur pegawai tersebut.

Jika agen memberikan uang kepada penerima BPNT, maka sudah menyalahi aturan dan BNI berhak mencabut keagenan tersebut. “BPNT senilai Rp 110 ribu tersebut harus diterima berupa pangan. Biasanya beras dan ditambah telur. Tapi kalau bantuan tersebut diuangkan, itu yang salah,” terangnya.

Sampai sekarang, kata dia, tidak ada laporan sama sekali tentang agen 46. Sehingga tidak ada agen di Jember yang dicabut keagenannya karena melakukan hal yang salah dalam program BPNT tersebut.

Sementara itu, salah satu pendamping PKH yang enggah disebut namanya menambahkan penerima program BNPT dibagi  menjadi dua. Keluarga tidak mampu yang tidak pernah menerima bantuan sama sekali, dan keluarga penerima program PKH.

“Jadi keluarga penerima PKH ini otomatis menerima BPNT,” tuturnya. Berangkat dari situlah, mulai terkuak permainan yang dilakukan oleh pendamping.

Pria  itu menjelaskan program BNPT itu  pendampingnya sendiri. Yaitu pendamping yang diseleksi oleh Dinsos Jember.  Selanjutnya mendapatkan rekom SK dari Kemensos RI.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK, kata dia, adalah relawan yang diberi tali asih  Rp 500 ribu perbulan. Sedangkan pendamping PKH, dapat gaji berbulan, tapi tidak boleh menjadi pendamping lainya. “Kalau TKSK itu boleh jadi pendamping lainya. Memang banyak TKSK itu mendaftar jadi pendamping BPNT,” ujarnya.

Kinerja PKH selama ini tertutup untuk menginformasikan atau mensosialisasikan berapa nominal bantuan baik ke desa ataupun ke kecamatan. Setiap keluarga penerima bantuan PKH masing-masing kelompok memiliki koordinator, yaitu keluarga penerima bantuan PKH sendiri yang ditunjuk.

“Koordinator itulah yang diperalat oleh pendamping, agar ATM dan pinya diberikan ke pendamping PKH,” katanya. Padahal, kata dia, pin ATM itu bersifat rahasia.

Kecurangan  pendamping ini terbongkar saat ada program BPNT. Keluarga penerima BPNT juga sebagai keluarga penerima program PKH. “Program BPNT yang setiap bulan ditranfer 110 ribu itu ditranfer ke satu rekening yang sama, yaitu rekening bantuan dari program PKH. Sedangkan ATMnya dibawa pendamping PKH,” ujarnya.

Pendamping BPNT yang mulai bekerja sekitar Oktober 2018  mulai sosialisasi ke desa, kecamatan, termasuk sosialisasi ke penerima bantuan tersebut. Saat sosialisasi keluarga penerima BPNT yang juga penerima program PKH, dari situlah terkuat ATM justru dibawa pendamping PKH. “Disitulah mulai rancu. Padahal masing-masing program ada pendampingnya,” tuturnya. Di lapangan dua pendamping BPTN dan PKH pun saling serobot.

Menurut dia, mengapa di Jember terjadi begitu, salah satunya karena Jember tidak membentuk tim koordinasi. “Dalam timkoordinasi itu ada bupati, sekda, bulog, kepolisian, dan juga Bank Indonesia (BI),” tuturnya.

Menurut dia,  dari 184 ribu keluarga penerima BPNT di Jember,  tidak semua mendapatkan ATM dari bank yang ditunjuk, yakni  BNI 46. Sebab, ada sekitar 13 ribu kartu ATM yang tidak didistribusikan. Jumlah sebanyak itu juga jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akhirnya 13 ribu ATM yang seharusnya hak keluarga tidak mampu penerima BPNT akhirnya terblokir. (*)

Reporter : Dwi Siswanto

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Bagus Supriadi