Cash Back Perbuatan Tindak Pidana

Firda Dosen FH UIJ

RADAR JEMBER.ID – Praktik pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menerima cash back dari agen dinilai sebagai tindak pidana. Firda Laily Mufid, dosen  Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (UIJ) mengatakan, praktik cash back tersebut sama saja dengan pungli.

IKLAN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut disebutkan, tindakan itu dapat merugikan keuangan negara. Pelakunya bisa dikenai hukuman penjara seumur hidup, dan paling singkat satu tahun, serta paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit Rp 50 juta, paling banyak Rp 1 miliar. “Selain itu, apabila ada cash back, otomatis ada potongan untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Dan itu dapat mengurangi kualitas beras yang seharusnya diterima,” ucapnya.

Temuan tersebut seharusnya dilaporkan dan ditindaklanjuti. “Dalam teori pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting. Unsur objektif atau physical yaitu actus reus dan unsur subjektif atau mental, yaitu mens rea,” jelasnya.

Unsur objektif yakni perbuatan yang melanggar undang-undang pidana. Sedangkan unsur subjektif yaitu sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana. Keduanya sudah terpenuhi dalam kasus tersebut. “Kalau melihat peraturan yang sudah ada, seharusnya cukup kuat untuk menjerat pelaku cash back atau pungli. Biasanya dikenai Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pasal 423 KUHP tentang Kejahatan dengan Jabatan,” papar Firda.

Dia menambahkan, pemberantasan tipikor (tindak pidana korupsi) sebenarnya telah ada tim Saber Pungli sesuai Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Namun, Saber Pungli saja tak cukup jika tidak ada keaktifan dari masyarakat untuk mengadukan perbuatan itu. “Harus ada kesinambungan penegak hukum dengan masyarakat, khususnya KPM, apabila ada temuan terkait pungli yang terjadi di masyarakat. Bahkan, dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai pengaduan,” pungkasnya. (*)

Reporter : Muchammad Ainul Budi

Fotografer : Muchammad Ainul Budi

Editor : Bagus Supriadi