Eksistensi Koperasi Tak Sampai 50 Persen

Tinggal Sekitar 500 yang Masih Aktif

TAK AKTIF LAGI: Salah satu kantor KUD Tri Bhakti, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, yang sudah berubah fungsi, karena sudah tidak beroperasi seperti dulu. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Jember mencatat, kurang 50 persen koperasi di Jember yang masih berjalan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Cita-cita luhur koperasi, yakni dari anggota untuk anggota, kini nasibnya mulai tergerus oleh jaman. Banyak koperasi yang dulu berjaya kini meredup, bahkan tidak beroperasi lagi. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Kabupaten Jember, kurang dari 50 persen koperasi di Jember yang masih berjalan.

IKLAN

Dulu, eksistensi koperasi hingga sampai desa begitu dirasakan oleh Taufik Mahendra. Mantan anggota DPRD Jember tersebut pernah mencicipi jabatan sebagai ketua hingga manajer di Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Bakti di Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari. “Dulu KUD Tri Bakti masuk lima besar se-Jember,” jelasnya.

Sekitar 2011, KUD itu mulai tidak beroperasi atau vakum. Penyebabnya, menurut Taufik, ada banyak. Mulai dari sektor usaha yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, hingga sumber daya manusia (SDM) yang mengelola koperasi tidak siap dengan pertarungan bebas dengan perusahaan swasta lainya. Bahkan, KUD Tri Bhakti pun juga dilaporkan ke kepolisian perihal dugaan penjualan aset KUD.

Taufik menambahkan, melorotnya KUD bisa jadi karena KUD tidak disokong penuh oleh pemerintah. “Dulu KUD zaman OrdeBaru seperti dimanja. Semua-semua harus lewat KUD. Mungkin karena keenakan di manja, SDM-nya tidak bisa mengikuti dengan persaingan pasar bebas ini,” jelasnya.

Kadiskopum Jember Dedi Muhammad Nurrahmadi mengatakan, total koperasi di Jember termasuk KUD berjumlah 1.825. Dari angka itu, yang masih aktif hanya sekitar 500 koperasi saja. “Makanya saya jarang di tempat, karena terus melakukan pembinaan koperasi,” jelasnya.

Menurutnya, makin banyaknya koperasi yang tidak beroperasi kemungkinan akibat usahanya tidak berjalan. Bisa juga usaha yang selama ini menjadi penopang koperasi, tidak sesuai dengan kebutuhan anggota, kebutuhan masyarakat, dan zaman. Diskopum, kata dia, juga melakukan penertiban dokumen tentang kekayaan dan aset apa saja yang dimiliki koperasi.

Selain itu, pihaknya juga melakukan sidak beberapa koperasi untuk menemukan apakah koperasi tersebut sesuai aturan mainnya. Jika ditemukan, maka dirinya bakal menginstruksikan pengurus koperasi untuk mengisi kekurangan yang ditemui dinas. “Kami tidak bisa langsung menuduh koperasi yang melakukan unit usahanya tidak sesuai aturan main, misalnya koperasi yang menerapkan bunga seperti rentenir,” jelasnya.

Target dalam sidak dan mengunjungi koperasi adalah dalam rangka menumbuhkan koperasi yang telah mati. Koperasi yang sudah mati tapi punya tanggungan ke negara pun tidak bisa serta-merta diusulkan untuk dicabut izinnya. “Kami tidak bisa mengusulkan koperasi yang punya tanggungan negara itu dimusnahkan,” katanya.

Padahal sejatinya, koperasi memberikan kontribusi tinggi ke negara, jika pengelolaan koperasi sesuai asasnya. “Contohnya ada koperasi di Silo itu tetap besar, bahkan punya omzet besar, serta sisa hasil usaha (SHU) yang besar pula,” pungkasnya.

Editor: Lintang Anis Bena Kinanti
Reporter: Dwi Siswanto
Fotografer: Dwi Siswanto