Sudah Berlangganan, Kok Ditarik Parkir

Bagus Supriadi/Radar Jember BAHAS PARKIR: Direktur RSD Kalisat Kunin Nasihan menyampaikan pengelolaan parkir secara konvensional di rumah sakit yang dipimpinnya.

JEMBER KOTA – Penarikan tarif parkir pada masyarakat yang sudah berlangganan masih kerap terjadi. Baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Contoh kecil, para pedagang di Pasar Tanjung yang mengalami hal tersebut.

IKLAN

Samsul Bustomi, ketua Komunitas Pedagang Tradisional Pasar Tanjung mengatakan hal itu dalam hearing di ruang komisi C DPRD Jember, kemarin (10/7). Dia mewakili pedagang merasa dirugikan dengan parkir berlangganan itu. “Sebab, dalam praktiknya juru parkir masih menarik lagi,” katanya.

Pihaknya sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Perhubungan Jember. Namun, jawabannya pemberian itu atas sukarela dan sedekah. “Menurut kami, itu korupsi yang terstruktur,” ucapnya.

Pendapatan parkir konvensional mencapai sekitar Rp 10 miliar lebih. Jumlah itu melebihi parkir berlangganan yang disetorkan melalui perpanjangan STNK. “Kalau itu diterapkan sejak 2009, sampai sekarang sudah berapa miliar, ini bukan jumlah yang main-main,” terangnya.

Samsul menilai, parkir berlangganan sudah tidak efektif, harus ditinjau atau direvisi. Misalkan para jukir dilarang menarik biaya parkir lagi. Selain itu, para pengendara yang sudah berlangganan agar tidak memberi uang. “Karena dalam gratifikasi, yang memberi dan menerima salah,” ujarnya.

Diakuinya, setiap berkunjung ke Pasar Tanjung. Mereka tetap membayar parkir meskipun sudah berlangganan. Sebab, jika tidak membayar, sepeda ditarik, khawatir rusak. “Memang tidak dipaksa dibayar, namun body language juru parkir menunjukkan itu,” jelasnya.

Sementara itu, Slamet Sugiono, Kasubag Umum Kepegawaian Dishub Jember menjelaskan, selama ada pengaduan pada Dishub akan ditindaklanjuti. Para jukir yang melakukan pelanggaran bisa mendapat sanksi ringan, sedang, hingga berat. “Seperti bebas tugas atau dipindah,” ucapnya.

Menurut dia, parkir ada dua sisi, parkir untuk meningkatkan PAD. Namun, juga untuk pengelolaan parkir sebagai wajah kabupaten. Kalau pengelolaan bagus, bisa dilayani dengan baik. “Kalau tidak terlaksana, banyak jukir liar bisa meresahkan masyarakat,” ucapnya.

Dia menjelaskan, parkir berlangganan dimulai sejak 2009 lalu. Pendapatan parkir sebelum ada parkir berlangganan antara 600 juta hingga Rp 1 miliar. Namun, setelah berlaku parkir berlangganan mencapai Rp 6,38 miliar, lebih banyak dari target Rp 5,5 miliar. “Hingga 2017, ada realisasi PAD sebesar Rp 10,5 miliar,” ungkapnya.

Parkir berlangganan membuat PAD semakin meningkat. Masyarakat membutuhkan pelayanan parkir yang lebih baik. Apalagi, setiap tahun ada peningkatan kendaraan tiga persen. Sehingga, membutuhkan penanganan yang baik.

Sampai sekarang, lanjut dia, ada 317 jukir yang tersebar di berbagai titik. Sementara, lokasi parkir tetap, namun kendaraan bertambah. “Gaji jukir sendiri sekitar Rp 600 hingga Rp 700 ribu per bulan. Ada tambahan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan,” terangnya.

Selain itu, hearing tersebut juga mendatangkan beberapa direktur rumah sakit daerah. Mulai dari RSD dr Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat. Mereka juga menyampaikan pengelolaan parkir di kawasan tersebut. Di RSD Balung dan Kalisat, masih dilakukan secara konvensional.

Namun, di RSD dr Soebandi dikelola oleh pihak ketiga dengan menggunakan portal. “Penanganan parkir di RSD dr Soebandi menggunakan pihak ketiga, perjanjian kerja sama, bukan lelang,” kata direktur RSD dr Hendro Soelistijono.

Sementara itu, Siswanto, ketua Komisi C DPRD Jember menambahkan, agar pengelolaan parkir dilakukan secara profesional. Terutama dalam menangani keuangan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dia menyarankan supaya parkir dikelola dengan teknologi yang mapan.

“Perlu ada perbaikan sistem parkir untuk menghindari penyalahgunaan keuangan. Kedua, untuk menjaga PAD. Bisa diterapkan dengan memasang portal seperti di Roxy Mall,” pungkasnya. (gus/c2/hdi)

Reporter :

Fotografer :

Editor :