Melihat Kehidupan Warga di Perkampungan Bantaran Bedadung

Waswas saat Hujan Deras, Setiap Tahun Berhadapan dengan ‘Tuan Tanah’

Rumah terasering. Begitulah sebutan perkampungan yang berada di bantaran Sungai Bedadung, Kelurahan Kepatihan, Kaliwates. Jika dilihat dari kejauhan, tampak deretan rumah bertingkat nan menarik. Tak kalah dengan Kampung Warna Jodipan di Malang. Tapi, bagaimana jika dilihat dari dekat?

RUMAH TERASERING: Beginilah kondisi perkampungan di bantaran Sungai Bedadung, Kelurahan Kepatihan, Kaliwates. Anak-anak tampak asyik bermain di jalan yang naik turun di kawasan tersebut.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Salah satu gang di Jl A Yani, Kelurahan Kaliwates, mengantarkan Jawa Pos Radar Jember untuk ingin mengetahui lebih dekat perkampungan di bantaran Sungai Bedadung itu. Jika dilihat dari Gladak Kembar, perkampungan itu cukup menarik dan mengingatkan pada Kampung Jodipan, Malang, yang kini menjadi destinasi wisata.

IKLAN

Gang yang dipilih untuk turun ke perkampungan tidak terlalu besar, sekitar lima meter. Hanya cukup untuk satu mobil dan motor. Namun, saat berjalan lebih jauh lagi, jalan yang mendatar itu langsung menurun curam sekitar 30 derajat. Tak hanya itu, jalurnya juga semakin sempit.

Pakaian yang dijemur di rumah-rumah kontrakan menjadi pemandangan awal menuruni perkampungan di bantaran sungai ini. Satu petak tanah kosong sekitar 10×15 meter seolah menjadi fasilitas umum. Ada becak, motor, hingga gerobak penjual makanan di situ. Semakin turun, jalan juga kian menyempit dan tidak layak untuk dilintasi motor. Hanya cukup untuk pejalan kaki.

Setiap jalan menyempit dan menurun itu, banyak percabangan. Ada yang ke kanan turun atau naik. Kondisinya seperti jalanan di perkampungan kumuh Rio De Janeiro, Brazil. Bagi seseorang yang belum pernah melintas di jalur-jalur itu, seolah menyusuri lorong labirin. Penuh teka-teki dan tak berujung.

Kendati menempati perkampungan padat dan nyaris tanpa fasilitas umum atau ruang terbuka, anak-anak di sana tetap riang. Mereka terlihat bermain kejar-kejaran. Ada yang memakai kaus, ada pula yang masih mengenakan seragam sekolah. Jika air Sungai Bedadung tidak tinggi, anak-anak setempat juga bermain di sungai.

Rumah-rumah di sana juga cukup sederhana. Rata-rata temboknya dari batu bata, tapi juga masih ada yang terbuat dari anyaman bambu. Ada rumah yang paling ujung menepi di bibir sungai, ada pula yang saling berhadapan antarrumah. Jawa Pos Radar Jember berkesempatan untuk menengok suasana rumah Susilowati, warga setempat. Rumah setengah batu bata dan setengah tripleks itu seperti memilik ruangan lorong memanjang. Ujung lorong itu ada dapur dan kamar mandi, serta sebuah kamar tidur, persis di tengahnya.

Walau lorong, saat jendela itu dibuka, pemandangannya asri dan menyegarkan. Deretan pohon bambu sepanjang sungai membuat mata nyaman. Semilir angin yang masuk ke jendela juga membikin sejuk.

Pada musim hujan seperti ini, warga di bantaran Sungai Bedadung mulai waspada. Sebab, debit sungai bisa naik secepat kilat. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan warga, terutama yang rumahnya paling ujung. “Kadang airnya juga naik sampai ke teras rumah paling bawah,” kata Susilowati.

Saat hujan deras tiba, jalan menurun dan menyempit itu rasanya berubah jadi air terjun dadakan. Bahkan, ada juga terdengar gemuruh suara orang karena rumahnya banjir akibat limpasan air. Bagi warga setempat, kondisi yang demikian membuat mereka waswas.

Bukan hanya soal cuaca yang membuat warga deg-degan, tapi penagih uang sewa tanah yang dilakukan tiap tahun juga membikin warga ketar-ketir. Kata warga RW 10 RT 1 itu, tidak semua rumah yang berdiri di atas tanah tersebut memiliki sertifikat. “Ada yang punyanya sendiri, tapi banyak juga yang bukan milik sendiri,” jelasnya.

Bertahun-tahun tinggal di kawasan itu sejak orang tuanya, Susilowati juga bukan pemilik tanah. Dia harus sewa ke seseorang yang menjadi tuan tanah di perkampungan tersebut. “Dulu per tahun bayarnya Rp 200 ribu. Sekarang Rp 1 juta,” paparnya, menyebutkan harga sewa tanah. Rumah-rumah yang tidak punya sertifikat patok diklaim punya satu orang. “Katanya punya orang yang tinggal di dekat Pasar Kepatihan,” jelasnya.

Susilowati termasuk warga yang tak punya tanah dan menentang klaim bahwa tanah yang ditempatinya milik perseorangan. “Saya tidak mau bayar. Soalnya, katanya juga, tanah dekat sungai itu milik pengairan. Jika mau bayar, ya bayar ke pengairan,” papar wanita 43 tahun ini.

Perlawanan tidak mau membayar, menurut Susilowati, karena warga banyak yang muda dan banyak melek informasi serta pendidikan. Waktu masih remaja, Susilowati mengingat, dari sekian warga yang membayar sewa tanah, hanya ada satu warga yang menolak dan tidak mau bayar sewa. Hingga akhirnya, kata dia, warga yang menolak tersebut diusir oleh pemilik tanah. “Dulu mungkin tidak ada yang muda dan semua juga takut. Kalau sekarang banyak yang muda, jadi ya berani,” pungkasnya.

Reporter : Dwi Siswanto

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih