Tatanan Birokrasi Menabrak Peraturan

Pernyataan Pelapor KSOTK ke Panitia Angket

BERI KETARANGAN: Dokter Olong duduk bersama Wakil Ketua Panitia Angket DPRD Jember Siswono di ruang Komisi B, kemarin (9/1). 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Panitia Angket DPRD Jember terus menelusuri dugaan pelanggaran terkait Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (KSOTK) yang ada di Jember. Kali ini, pelapor carut-marutnya birokrasi yang dimintai keterangan di ruang Komisi B, kemarin (9/1). Dia adalah Dokter Olong Fajri Maulana, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2012 lalu.

IKLAN

Dokter Olong menyebut, birokrasi di Jember saat ini sedang sakit. Hal itu disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang dinilai menabrak undang-undang di atasnya. “Tatanan birokrasi rusak. Itu terjadi karena ada kebijakan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Menurutnya, tata kelola birokrasi yang terjadi di Jember banyak yang dilakukan tanpa melihat dan mempertimbangkan peraturan yang ada di atasnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya penyimpangan. Salah satunya, penempatan jabatan tidak memenuhi sistem merit dan pejabat yang ditunjuk tidak sesuai kompetensinya.

Selain diterbitkannya kebijakan baru oleh Pemkab Jember, menurutnya perombakan atau mutasi di tubuh pemerintahan juga tidak didasari dengan KSOTK yang benar. Akibatnya, ratusan orang tidak bisa naik pangkat, Jember tak dapat jatah CPNS, berpengaruh pada APBD, serta beberapa kali ditegur oleh pemerintah di atasnya.

Carut-marutnya birokrasi, yang menurutnya sekarang bisa dirasakan, dilaporkan olehnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Laporan itu dilakukan karena melihat tata kelola pemerintahan yang tidak benar sesuai undang-undang terus dilakukan, terus berjalan, serta secara sistematis dan terstruktur.

Bukti bahwa puluhan kebijakan berkaitan dengan KSOTK melanggar undang-undang, kata Dokter Olong, yakni dengan turunnya sejumlah rekomendasi dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jatim. Bahkan, surat rekomendasi untuk mencabut KSOTK dan mematuhi rekomendasi dari surat teguran KASN yang dikeluarkan Kemendagri juga tak dijalankan. “Perintah pencabutan 15 Surat Keputusan (SK) Bupati dan 30 Perbup KSOTK di Jember itu membuktikan bahwa kebijakan bupati menyalahi aturan,” paparnya.

Dokter Olong pun mengklaim, dirinya melapor ke KASN semata-mata untuk memperbaiki tata kelola birokrasi di Jember. Tujuannya agar tatanan birokrasi tidak rusak dan kembali kepada pedoman perundang-undangan yang telah ada. “Peraturannya sudah ada, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah. Kenapa di daerah tidak patuh pada pedoman itu dan membuat kebijakan sendiri,” tuturnya.

Melalui angket DPRD Jember itu, dia berharap agar tatanan birokrasi di Jember bisa kembali normal dan kembali pada pedoman peraturan yang sudah ada. “Karena imbas dari tatanan birokrasi ini adalah masyarakat Jember seluruhnya,” ucapnya Olong.

Wakil Ketua Panitia Angket DPRD Jember Siswono mengatakan, keterangan Dokter Olong merupakan informasi yang bagus. Dengan begitu, bisa menambah materi untuk penyelidikan yang dilakukan panitia angket. Apalagi, Dokter Olong juga merupakan orang yang melaporkan carut-marutnya birokrasi di Jember dan sudah terbukti dengan turunnya sejumlah rekomendasi.

Kata dia, berdasarkan kajian sudah dijelaskan bahwa mutasi di Jember tidak melalui perencanaan sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan Kemendagri. Maka dari itu, ini akan menjadi tambahan materi yang nantinya akan ditanyakan dalam pokja 1. “Kami akan undang sejumlah pejabat terkait,” pungkas Siswono.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Mahrus Sholih