alexametrics
23.5C
Jember
Tuesday, 19 January 2021
Mobile_AP_Top Banner

Tidak Paham atau Takut Bertindak?

Desktop_AP_Leaderboard
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tumpulnya taring Bawaslu dalam bertindak sebagai wasit di Pilkada Jember dinilai berdampak serius terhadap demokrasi. Baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Lemahnya pengawasan dan penindakan Bawaslu itu kian mengindikasikan lembaga ini seolah dilanda dilema besar. Apakah memang kurang paham regulasi pengawasan, atau mungkin sudah memahami tapi tidak berani melakukan penindakan?

Pengamat Politik dari Fisip Unej, Rachmat Hidayat menilai, ada berbagai kemungkinan yang membuat melempemnya kepengawasan Bawaslu. Pertama, tidak memahami regulasi kepemiluan, terutama regulasi kepengawasan. Kedua, sudah memahami tetapi tidak berani. “Kalau indikasinya ada temuan pelanggaran lalu didiamkan, berarti dua kemungkinan: bisa karena tidak paham atau memang tidak berani,” jelasnya.

Menurut dia, untuk menciptakan sebuah pemilu yang fair dan terbuka, maka regulasi harus ditegakkan. Termasuk regulasi yang telah melekat sebagai mandat wasit pemilu. Jika dibiarkan begitu-begitu saja, justru berdampak kurang baik pada iklim demokrasi di tingkat lokal atau daerah. “Jika ada pelanggaran dibiarkan, maka akan mengubah wajah demokrasi di tingkat daerah,” imbuhnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lebih jauh, dosen yang juga Kepala Program Studi (Kaprodi) Ilmu Administrasi Pascasarjana Unej itu memaparkan, adanya regulasi tentang kepengawasan itu dibuat dengan tujuan penegakan hingga tujuan yang lebih luas. Yakni menyentuh ke publik. Sebab, sebagai lembaga pengawas, Bawaslu seharusnya mampu menyajikan peran yang transparan dan lugas. Hal itu dituangkan sebagai wujud dalam memberikan edukasi politik kepada publik atau calon pemilih.

Sebagai lembaga ad hoc, Rachmat tidak menafikan bahwa keberadaan Bawaslu memang dilematis. Selain melekat pada regulasi Bawaslu pusat, secara administrasi juga terikat dengan pemerintah daerah. Kondisi ini dinilainya berpotensi memunculkan adanya pola relasi kuasa. Namun, seperti apa pun keberadaannya, Bawaslu dengan segala kewenangannya harus tetap tegas dan independen dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada.

Jika tidak begitu, bisa jadi masyarakat malah disuguhkan dengan demokrasi yang disfungsional. Rachmat menyebut, dalam jangka pendek akan menciptakan terjadinya penyimpangan pilkada di level bawah. “Pada jangka panjang, ini akan mengancam demokrasi tingkat lokal. Efeknya akan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap legitimasi hasil pilkada,” terangnya.

Jangan Dibiarkan

Terpisah, pengamat hukum sekaligus dosen Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah IAIN Jember Abdul Jabbar juga menyatakan tak jauh berbeda. Menurut dia, kesuksesan pemilu itu bisa diukur dari dua hal, yakni sukses pada proses dan sukses pada produk.

Sukses pada proses itu, kata Jabbar, bisa membuat aturan-aturan yang mengikat dan membuat tunduk semua pihak, hingga berjalan dengan baik. Sedangkan sukses produk, pilkada bisa menghasilkan pemimpin yang mampu mengayomi semua masyarakat. “Ketika Bawaslu tidak tegas pada pelanggaran-pelanggaran pemilu, bisa dikatakan pemilu itu gagal pada prosesnya. Dan tentu gagal juga pada hasilnya,” jelasnya.

Jabbar menilai, sebenarnya perangkat lembaga pelaksana pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, sudah ada dan dilengkapi dengan berbagai regulasi yang memberikan payung hukum terhadap apa yang dilakukan. Namun kembali lagi, jika terjadi kecacatan pada prosesnya, maka hasilnya pun sama.

Dosen yang juga menjadi Kepala Laboratorium Fakultas Syariah IAIN Jember itu menambahkan, dua alat ukur kesuksesan pemilu tadi cukup vital untuk diperhatikan dan ditegakkan. Tidak hanya berdampak pada hal-hal yang dekat, tapi juga berpengaruh dalam jangka panjang.

Bahkan, ia meyakini, jika pelanggaran hari ini minim mendapat perhatian, maka hal itu secara otomatis akan berkelanjutan ke tahap berikutnya. Yakni terjadinya catatan penumpukan pelanggaran-pelanggaran sepanjang pilkada digelar. Bahkan, akan berlanjut pada pilkada berikutnya. “Kalau secara hukum, semakin pelanggaran itu dibiarkan, maka semakin menjamur kejahatan. Itu sudah bukan rahasia lagi,” bebernya.

Menurut dia, Bawaslu harus kembali pada relnya. Sebagai wasit yang adil tanpa memihak siapa pun yang menjadi kontestan pilkada. Hal itu mutlak diperlukan untuk tetap menjaga marwah lembaga pengawas ini di mata publik. Sehingga tidak ada lagi kesan karena kedekatan paslon dengan salah seorang atau siapa pun membuat Bawaslu melempem. “Aturan sudah ada. Bawaslu harus berani. Kalau salah, ya tegakkan. Ini demi tetap menjaga marwah di mata publik,” tandasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tumpulnya taring Bawaslu dalam bertindak sebagai wasit di Pilkada Jember dinilai berdampak serius terhadap demokrasi. Baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Lemahnya pengawasan dan penindakan Bawaslu itu kian mengindikasikan lembaga ini seolah dilanda dilema besar. Apakah memang kurang paham regulasi pengawasan, atau mungkin sudah memahami tapi tidak berani melakukan penindakan?

Pengamat Politik dari Fisip Unej, Rachmat Hidayat menilai, ada berbagai kemungkinan yang membuat melempemnya kepengawasan Bawaslu. Pertama, tidak memahami regulasi kepemiluan, terutama regulasi kepengawasan. Kedua, sudah memahami tetapi tidak berani. “Kalau indikasinya ada temuan pelanggaran lalu didiamkan, berarti dua kemungkinan: bisa karena tidak paham atau memang tidak berani,” jelasnya.

Menurut dia, untuk menciptakan sebuah pemilu yang fair dan terbuka, maka regulasi harus ditegakkan. Termasuk regulasi yang telah melekat sebagai mandat wasit pemilu. Jika dibiarkan begitu-begitu saja, justru berdampak kurang baik pada iklim demokrasi di tingkat lokal atau daerah. “Jika ada pelanggaran dibiarkan, maka akan mengubah wajah demokrasi di tingkat daerah,” imbuhnya.

Lebih jauh, dosen yang juga Kepala Program Studi (Kaprodi) Ilmu Administrasi Pascasarjana Unej itu memaparkan, adanya regulasi tentang kepengawasan itu dibuat dengan tujuan penegakan hingga tujuan yang lebih luas. Yakni menyentuh ke publik. Sebab, sebagai lembaga pengawas, Bawaslu seharusnya mampu menyajikan peran yang transparan dan lugas. Hal itu dituangkan sebagai wujud dalam memberikan edukasi politik kepada publik atau calon pemilih.

Sebagai lembaga ad hoc, Rachmat tidak menafikan bahwa keberadaan Bawaslu memang dilematis. Selain melekat pada regulasi Bawaslu pusat, secara administrasi juga terikat dengan pemerintah daerah. Kondisi ini dinilainya berpotensi memunculkan adanya pola relasi kuasa. Namun, seperti apa pun keberadaannya, Bawaslu dengan segala kewenangannya harus tetap tegas dan independen dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada.

Jika tidak begitu, bisa jadi masyarakat malah disuguhkan dengan demokrasi yang disfungsional. Rachmat menyebut, dalam jangka pendek akan menciptakan terjadinya penyimpangan pilkada di level bawah. “Pada jangka panjang, ini akan mengancam demokrasi tingkat lokal. Efeknya akan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap legitimasi hasil pilkada,” terangnya.

Jangan Dibiarkan

Terpisah, pengamat hukum sekaligus dosen Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah IAIN Jember Abdul Jabbar juga menyatakan tak jauh berbeda. Menurut dia, kesuksesan pemilu itu bisa diukur dari dua hal, yakni sukses pada proses dan sukses pada produk.

Sukses pada proses itu, kata Jabbar, bisa membuat aturan-aturan yang mengikat dan membuat tunduk semua pihak, hingga berjalan dengan baik. Sedangkan sukses produk, pilkada bisa menghasilkan pemimpin yang mampu mengayomi semua masyarakat. “Ketika Bawaslu tidak tegas pada pelanggaran-pelanggaran pemilu, bisa dikatakan pemilu itu gagal pada prosesnya. Dan tentu gagal juga pada hasilnya,” jelasnya.

Jabbar menilai, sebenarnya perangkat lembaga pelaksana pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, sudah ada dan dilengkapi dengan berbagai regulasi yang memberikan payung hukum terhadap apa yang dilakukan. Namun kembali lagi, jika terjadi kecacatan pada prosesnya, maka hasilnya pun sama.

Dosen yang juga menjadi Kepala Laboratorium Fakultas Syariah IAIN Jember itu menambahkan, dua alat ukur kesuksesan pemilu tadi cukup vital untuk diperhatikan dan ditegakkan. Tidak hanya berdampak pada hal-hal yang dekat, tapi juga berpengaruh dalam jangka panjang.

Bahkan, ia meyakini, jika pelanggaran hari ini minim mendapat perhatian, maka hal itu secara otomatis akan berkelanjutan ke tahap berikutnya. Yakni terjadinya catatan penumpukan pelanggaran-pelanggaran sepanjang pilkada digelar. Bahkan, akan berlanjut pada pilkada berikutnya. “Kalau secara hukum, semakin pelanggaran itu dibiarkan, maka semakin menjamur kejahatan. Itu sudah bukan rahasia lagi,” bebernya.

Menurut dia, Bawaslu harus kembali pada relnya. Sebagai wasit yang adil tanpa memihak siapa pun yang menjadi kontestan pilkada. Hal itu mutlak diperlukan untuk tetap menjaga marwah lembaga pengawas ini di mata publik. Sehingga tidak ada lagi kesan karena kedekatan paslon dengan salah seorang atau siapa pun membuat Bawaslu melempem. “Aturan sudah ada. Bawaslu harus berani. Kalau salah, ya tegakkan. Ini demi tetap menjaga marwah di mata publik,” tandasnya.

Mobile_AP_Half Page
Desktop_AP_Half Page

Berita Terbaru

Desktop_AP_Rectangle 1

Wajib Dibaca

Banjir Rendam 5.611 KK