alexametrics
24.4C
Jember
Tuesday, 19 January 2021
Mobile_AP_Top Banner

Tak Semua Bisa Jadi Tempat Kampanye

Peserta Dibatasi Maksimal 50 Orang

Desktop_AP_Leaderboard
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mencegah penyebaran virus Covid-10 adalah inti dari kampanye Pilkada 2020 karena berlangsung di tengah pandemi. Namun begitu, juga diatur lokasi-lokasi yang dilarang dijadikan tempat kampanye. Di antaranya adalah tempat ibadah dan lembaga pendidikan.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengatakan, untuk kampanye saat ini peraturannya berbeda dengan pilkada sebelumnya atau pemilu pada umumnya. “Karena korona, ada beberapa peraturan baru,” tuturnya.

Perbedaan mencolok adalah tidak ada lagi kampanye akbar yang menghadirkan ribuan orang. Pada pilkada kali ini, jumlah peserta yang melakukan rapat dibatasi, sehingga yang ada hanya rapat terbatas. Jumlah maksimal dalam setiap kegiatan hanya 50 orang. Itu pun digelar di dalam ruangan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Syai’in menambahkan, ketentuan pembatasan kampanye tersebut diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pada pasal 58 ayat 2 huruf b. “Peraturan ini tegas, maksimal 50 orang di dalam ruangan. Jadi, tidak ada kampanye akbar,” jelasnya.

Karena tidak ada kampanye akbar, maka pasangan calon bebas melakukan kegiatan kampanye dengan waktu dan zona lebih leluasa lagi. Sebab, pada peraturan yang baru, sistem zonasi kampanye tidak lagi diatur. Regulasi ini berbeda dengan dulu. “Jadi, di mana pun bisa. Kecuali mengelar kegiatan di tempat yang dilarang,” tambahnya.

Tempat yang dilarang, dia memaparkan, adalah seluruh tempat ibadah. Mulai dari masjid, gereja, vihara, hingga pura. Selain itu, tempat pendidikan. Seperti sekolah, termasuk pondok pesantren. “Fasilitas negara juga tidak boleh digunakan kampanye,” tuturnya.

Dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020, juga terdapat sejumlah peraturan yang cukup mencolok dibanding proses kampanye sebelum-sebelumnya. Di antara larangan tersebut yakni panen raya, konser musik, jalan santai, perlombaan, termasuk dilarang menggelar hari ulang tahun. “Semua itu diatur untuk mencegah persebaran Covid-19,” tegasnya.

Setiap kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan, maka dalam PKPU akan diberi peringatan, teguran tertulis, hingga acara pembubaran. Sehingga, kata Syai’in, setiap pasangan cabup-cawabup serta timnya diharapkan untuk patuh terhadap PKPU tersebut.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mencegah penyebaran virus Covid-10 adalah inti dari kampanye Pilkada 2020 karena berlangsung di tengah pandemi. Namun begitu, juga diatur lokasi-lokasi yang dilarang dijadikan tempat kampanye. Di antaranya adalah tempat ibadah dan lembaga pendidikan.

Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in mengatakan, untuk kampanye saat ini peraturannya berbeda dengan pilkada sebelumnya atau pemilu pada umumnya. “Karena korona, ada beberapa peraturan baru,” tuturnya.

Perbedaan mencolok adalah tidak ada lagi kampanye akbar yang menghadirkan ribuan orang. Pada pilkada kali ini, jumlah peserta yang melakukan rapat dibatasi, sehingga yang ada hanya rapat terbatas. Jumlah maksimal dalam setiap kegiatan hanya 50 orang. Itu pun digelar di dalam ruangan.

Syai’in menambahkan, ketentuan pembatasan kampanye tersebut diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pada pasal 58 ayat 2 huruf b. “Peraturan ini tegas, maksimal 50 orang di dalam ruangan. Jadi, tidak ada kampanye akbar,” jelasnya.

Karena tidak ada kampanye akbar, maka pasangan calon bebas melakukan kegiatan kampanye dengan waktu dan zona lebih leluasa lagi. Sebab, pada peraturan yang baru, sistem zonasi kampanye tidak lagi diatur. Regulasi ini berbeda dengan dulu. “Jadi, di mana pun bisa. Kecuali mengelar kegiatan di tempat yang dilarang,” tambahnya.

Tempat yang dilarang, dia memaparkan, adalah seluruh tempat ibadah. Mulai dari masjid, gereja, vihara, hingga pura. Selain itu, tempat pendidikan. Seperti sekolah, termasuk pondok pesantren. “Fasilitas negara juga tidak boleh digunakan kampanye,” tuturnya.

Dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020, juga terdapat sejumlah peraturan yang cukup mencolok dibanding proses kampanye sebelum-sebelumnya. Di antara larangan tersebut yakni panen raya, konser musik, jalan santai, perlombaan, termasuk dilarang menggelar hari ulang tahun. “Semua itu diatur untuk mencegah persebaran Covid-19,” tegasnya.

Setiap kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan, maka dalam PKPU akan diberi peringatan, teguran tertulis, hingga acara pembubaran. Sehingga, kata Syai’in, setiap pasangan cabup-cawabup serta timnya diharapkan untuk patuh terhadap PKPU tersebut.

Mobile_AP_Half Page
Desktop_AP_Half Page

Berita Terbaru

Desktop_AP_Rectangle 1

Wajib Dibaca