alexametrics
23.5C
Jember
Tuesday, 19 January 2021
Mobile_AP_Top Banner

Ibarat Macan Ompong

Desktop_AP_Leaderboard
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kabar lemahnya kinerja Bawaslu semakin santer di masyarakat. Apalagi sejak ditetapkannya beberapa kasus netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta oknum kepala desa dan perangkat desa yang ditengarai mendukung salah satu kontestan pilkada. Sebab, penanganan kasus ini dinilai berjalan lambat. Bahkan, ada yang berakhir tanpa keputusan jelas.

Akademisi Universitas Jember (Unej) Honest Dody Molasi menilai, hal tersebut ditengarai oleh tumpulnya peraturan perundang-undangan. Karenanya, selama ini Bawaslu yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, namun tidak diberi power untuk menindak. “Ibaratnya, Bawaslu itu macan ompong. Macan tapi tidak punya gigi, sehingga tidak bisa menggigit,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unej itu, kemarin (8/11).

Dalam komunikasi politik dan psikologi politik, Honest memandang, fenomena ini memiringkan eksistensi dan fungsi Bawaslu. Imbasnya, pengawasan yang dilakukan Bawaslu dianggap tidak berdampak bagi para calon atau pelanggar aturan pilkada. Para pelaku pelanggaran justru lebih khawatir pengawasan publik serta pers, ketimbang lembaga pengawas tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, hal ini tidak lepas dari pengaruh jumlah personel Bawaslu yang terbatas. Lalu, kewenangan yang juga sangat dibatasi untuk menetapkan pelanggaran. Apalagi, tidak ada sanksi tegas yang diberikan kepada para pelanggar.

Di sisi lain, di tingkat pengawasan lapangan, juga ada keterbatasan sumber daya. Di level panitia pengawas kecamatan (panwascam) misalnya, jumlah pengawas yang hanya tiga orang, dan satu personel untuk tiap desa atau kelurahan, disebutnya menjadi masalah krusial.

Keterbatasan ini membuat sosialisasi pelanggaran pilkada tidak maksimal. Akhirnya, masyarakat minim terlibat dalam pengawasan kampanye. “Survei mengatakan bahwa masyarakat lebih kenal KPU daripada Bawaslu,” lanjut Honest, yang dihubungi melalui sambungan telepon. Dampaknya, sebagian besar masyarakat belum mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan partisipatif dan pelaporan dugaan pelanggaran.

Lebih lanjut, Honest menyarankan, perbaikan aturan menjadi salah satu solusi untuk memperkuat taring Bawaslu guna menindak pelanggaran di pilkada. Kata dia, perbaikan aturan ini lebih merujuk pada pemberian wewenang bagi pengawas untuk membatalkan calon atau mencopot ASN yang terbukti melanggar. “Ini yang tidak dimiliki oleh Bawaslu. Karena dia tidak punya kewenangan seperti itu, paling banter hanya merekomendasikan,” pungkasnya.

Jawa Pos Radar Jember mewawancarai 11 responden untuk mengukur pernyataan tersebut. Ternyata, tiga dari 11 responden tidak paham mekanisme pelaporan pelanggaran pada Bawaslu. Warga yang diwawancarai berasal dari empat desa di Kecamatan Puger dan Balung. Temuan ini memperkuat hipotesis awal tentang minimnya sosialisasi Bawaslu selama ini.

Terpisah, Anggota Panwascam Puger melalui staf Panwascam Kecamatan Puger, Eli Istiqomah mengatakan, pengaduan pelanggaran selama ini masih tentang aturan mengadakan kerumunan yang melewati batas aturan. Penindakan atas pelanggaran tersebut masih pada tahap teguran atau tahap satu. Pihaknya enggan memberi keterangan mengenai sosialisasi kepada masyarakat terkait pelanggaran.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kabar lemahnya kinerja Bawaslu semakin santer di masyarakat. Apalagi sejak ditetapkannya beberapa kasus netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta oknum kepala desa dan perangkat desa yang ditengarai mendukung salah satu kontestan pilkada. Sebab, penanganan kasus ini dinilai berjalan lambat. Bahkan, ada yang berakhir tanpa keputusan jelas.

Akademisi Universitas Jember (Unej) Honest Dody Molasi menilai, hal tersebut ditengarai oleh tumpulnya peraturan perundang-undangan. Karenanya, selama ini Bawaslu yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, namun tidak diberi power untuk menindak. “Ibaratnya, Bawaslu itu macan ompong. Macan tapi tidak punya gigi, sehingga tidak bisa menggigit,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unej itu, kemarin (8/11).

Dalam komunikasi politik dan psikologi politik, Honest memandang, fenomena ini memiringkan eksistensi dan fungsi Bawaslu. Imbasnya, pengawasan yang dilakukan Bawaslu dianggap tidak berdampak bagi para calon atau pelanggar aturan pilkada. Para pelaku pelanggaran justru lebih khawatir pengawasan publik serta pers, ketimbang lembaga pengawas tersebut.

Menurutnya, hal ini tidak lepas dari pengaruh jumlah personel Bawaslu yang terbatas. Lalu, kewenangan yang juga sangat dibatasi untuk menetapkan pelanggaran. Apalagi, tidak ada sanksi tegas yang diberikan kepada para pelanggar.

Di sisi lain, di tingkat pengawasan lapangan, juga ada keterbatasan sumber daya. Di level panitia pengawas kecamatan (panwascam) misalnya, jumlah pengawas yang hanya tiga orang, dan satu personel untuk tiap desa atau kelurahan, disebutnya menjadi masalah krusial.

Keterbatasan ini membuat sosialisasi pelanggaran pilkada tidak maksimal. Akhirnya, masyarakat minim terlibat dalam pengawasan kampanye. “Survei mengatakan bahwa masyarakat lebih kenal KPU daripada Bawaslu,” lanjut Honest, yang dihubungi melalui sambungan telepon. Dampaknya, sebagian besar masyarakat belum mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan partisipatif dan pelaporan dugaan pelanggaran.

Lebih lanjut, Honest menyarankan, perbaikan aturan menjadi salah satu solusi untuk memperkuat taring Bawaslu guna menindak pelanggaran di pilkada. Kata dia, perbaikan aturan ini lebih merujuk pada pemberian wewenang bagi pengawas untuk membatalkan calon atau mencopot ASN yang terbukti melanggar. “Ini yang tidak dimiliki oleh Bawaslu. Karena dia tidak punya kewenangan seperti itu, paling banter hanya merekomendasikan,” pungkasnya.

Jawa Pos Radar Jember mewawancarai 11 responden untuk mengukur pernyataan tersebut. Ternyata, tiga dari 11 responden tidak paham mekanisme pelaporan pelanggaran pada Bawaslu. Warga yang diwawancarai berasal dari empat desa di Kecamatan Puger dan Balung. Temuan ini memperkuat hipotesis awal tentang minimnya sosialisasi Bawaslu selama ini.

Terpisah, Anggota Panwascam Puger melalui staf Panwascam Kecamatan Puger, Eli Istiqomah mengatakan, pengaduan pelanggaran selama ini masih tentang aturan mengadakan kerumunan yang melewati batas aturan. Penindakan atas pelanggaran tersebut masih pada tahap teguran atau tahap satu. Pihaknya enggan memberi keterangan mengenai sosialisasi kepada masyarakat terkait pelanggaran.

Mobile_AP_Half Page
Desktop_AP_Half Page

Berita Terbaru

Desktop_AP_Rectangle 1

Wajib Dibaca