alexametrics
24.4C
Jember
Tuesday, 19 January 2021
Mobile_AP_Top Banner

Gunakan Isu Kesehatan, Ajak Masyarakat Cegah Pelanggaran

Waktu pencoblosan yang kian dekat menuntut panitia pengawas bekerja ekstra keras. Namun, karena jumlah personel terbatas, mereka tak bisa melakukannya sendiri. Harus ada keterlibatan masyarakat. Bagaimana upaya meningkatkan pengawasan partisipatif pada pilkada di masa pandemi ini?

Desktop_AP_Leaderboard
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Siang itu, M Aminullah menceritakan apa yang terjadi pada 2019 lalu. Ketika itu, dia bersama para petugas pemilu akan mengirim kotak suara ke Afdeling Sumbersalak, Dusun Bandealit, Desa Andongrejo, Tempurejo. Momen pemilu legislatif dan presiden tersebut begitu membekas di benaknya. Karena lokasi tujuan tak bisa ditempuh kendaraan, distribusi kotak suara menggunakan jasa ojek kuda yang dikendarai oleh seorang perempuan. Sementara yang lain berjalan kaki.

“Akhirnya, lokasi yang tak terjangkau tersebut bisa menyelenggarakan pemilu,” ucap Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Tempurejo tersebut. Apa yang dilakukan bersama penyelenggara pemilu yang lain ini disebutnya bukan sekadar memenuhi hak politik warga di kawasan pelosok itu, tapi juga memastikan bahwa hak mereka tak dilanggar.

Beda tahun beda kondisi. Apalagi saat ini, pilkada diselenggarakan pada masa pandemi. Ada sekian regulasi yang berubah, termasuk tentang pembatasan peserta kampanye. Sebagai garda depan pengawasan, apa yang dia lakukan? “Terlebih dulu, kami menekankan para pengawas harus netral. Baik panwascam maupun panwasdes. Tak boleh memprovokasi siapa pun. Karena tugasnya untuk menertibkan jalannya pesta demokrasi,” ucap warga Dusun Kraton, Desa Wonoasri, itu.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain ke internal panwas, pihaknya juga menyosialisasikan ke masyarakat apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa kampanye hingga hari pencoblosan nanti. Sosialisasi yang dilakukan itu mulai dari yang terjadwal hingga insidental. “Biasanya berupa imbauan agar tidak menghadiri kampanye jika massa yang datang lebih dari 50 orang,” ujar Amin.

Upaya sosialisasi itu dia klaim membuahkan hasil. Masyarakat semakin peduli dengan batasan peserta kampanye. Tapi, pendekatannya bukan regulasi, melainkan isu kesehatan. Sehingga masing-masing saling mengingatkan agar menjaga kesehatan. Dia pun berharap, apa yang dilakukan masyarakat ini bisa awet hingga pilkada usai digelar. “Dulu, pesta demokrasi besar-besaran bisa digelar di mana-mana. Tapi sekarang tidak. Karena dilaksanakan dengan jumlah terbatas. Itu pun harus menggunakan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menekankan kepada personel panwas agar memberikan contoh yang bagus kepada masyarakat. Baik panwascam maupun panwasdes. “Semoga Pemilu dapat diselenggarakan dengan aman, tentram, dan tak menimbulkan klaster baru. Selain itu, juga menghasilkan pemimpin yang benar-benar baik untuk masyarakat Jember,” harapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Siang itu, M Aminullah menceritakan apa yang terjadi pada 2019 lalu. Ketika itu, dia bersama para petugas pemilu akan mengirim kotak suara ke Afdeling Sumbersalak, Dusun Bandealit, Desa Andongrejo, Tempurejo. Momen pemilu legislatif dan presiden tersebut begitu membekas di benaknya. Karena lokasi tujuan tak bisa ditempuh kendaraan, distribusi kotak suara menggunakan jasa ojek kuda yang dikendarai oleh seorang perempuan. Sementara yang lain berjalan kaki.

“Akhirnya, lokasi yang tak terjangkau tersebut bisa menyelenggarakan pemilu,” ucap Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Tempurejo tersebut. Apa yang dilakukan bersama penyelenggara pemilu yang lain ini disebutnya bukan sekadar memenuhi hak politik warga di kawasan pelosok itu, tapi juga memastikan bahwa hak mereka tak dilanggar.

Beda tahun beda kondisi. Apalagi saat ini, pilkada diselenggarakan pada masa pandemi. Ada sekian regulasi yang berubah, termasuk tentang pembatasan peserta kampanye. Sebagai garda depan pengawasan, apa yang dia lakukan? “Terlebih dulu, kami menekankan para pengawas harus netral. Baik panwascam maupun panwasdes. Tak boleh memprovokasi siapa pun. Karena tugasnya untuk menertibkan jalannya pesta demokrasi,” ucap warga Dusun Kraton, Desa Wonoasri, itu.

Selain ke internal panwas, pihaknya juga menyosialisasikan ke masyarakat apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa kampanye hingga hari pencoblosan nanti. Sosialisasi yang dilakukan itu mulai dari yang terjadwal hingga insidental. “Biasanya berupa imbauan agar tidak menghadiri kampanye jika massa yang datang lebih dari 50 orang,” ujar Amin.

Upaya sosialisasi itu dia klaim membuahkan hasil. Masyarakat semakin peduli dengan batasan peserta kampanye. Tapi, pendekatannya bukan regulasi, melainkan isu kesehatan. Sehingga masing-masing saling mengingatkan agar menjaga kesehatan. Dia pun berharap, apa yang dilakukan masyarakat ini bisa awet hingga pilkada usai digelar. “Dulu, pesta demokrasi besar-besaran bisa digelar di mana-mana. Tapi sekarang tidak. Karena dilaksanakan dengan jumlah terbatas. Itu pun harus menggunakan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menekankan kepada personel panwas agar memberikan contoh yang bagus kepada masyarakat. Baik panwascam maupun panwasdes. “Semoga Pemilu dapat diselenggarakan dengan aman, tentram, dan tak menimbulkan klaster baru. Selain itu, juga menghasilkan pemimpin yang benar-benar baik untuk masyarakat Jember,” harapnya.

Mobile_AP_Half Page
Desktop_AP_Half Page

Berita Terbaru

Desktop_AP_Rectangle 1

Wajib Dibaca

Pakan Ternak Dicuci Dulu

Tak Semua Orang Boleh Divaksin