Nasib Pekerja Mpoin Belum Ada Solusi

BELUM TUNTAS: Sejumlah pekerja PT BIS MPoin yang di PHK menunggu di lobi DPRD Jember saat rapat dengar pendapat

RADAR JEMBER.ID – Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami 22 orang (21 orang versi perusahaan) kembali dibahas di DPRD Jember, kemarin (8/8). Sayangnya, pihak PT Bangun Indopralon Sukses (BIS) MPoin Jember tidak datang lagi. Alhasil, rapat dengar pendapat kembali menemukan jalan buntu alias belum ada solusi.

IKLAN

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi kali ini juga menghadirkan sejumlah instansi terkait. Di antaranya Disnakertrans, DLH, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta beberapa instansi lainnya.

Namun, rapat tidak sampai mendapatkan benang merah untuk penyelesaian kasus PHK yang terjadi bulan Juni lalu. Ketua Sarbumusi Jember Umar Faruq mengatakan, ketidakhadiran management PT BIS MPoin dalam rapat bersama sangat disesalkan oleh para pekerja. Mereka menilai, penyelesaian melalui musyawarah beberapa kali tidak dipenuhi oleh perusahaan. “Ini sudah yang kesekian kalinya PT BIS MPoin tidak hadir. Bukan hanya di DPRD, tetapi di Disnakertrans juga tidak hadir mediasi. Akhirnya, pembicaraan untuk solusi kasus ini belum selesai,” katanya.

Menurutnya, para pekerja ingin kasus ini bisa cepat selesai. Namun, karena pihak perusahaan tidak hadir lagi, rapat pembahasan kasus PHK itu pun harus ditunda lagi. “Menurut Pak Ayub, akan dipanggil sekali lagi. Kalau tidak selesai, nanti akan ke perusahaan,” jelasnya.

Para pekerja tetap ingin DPRD Jember memberi perhatian, sehingga kasus ini bisa cepat diselesaikan. “Kalau pemerintahnya juga tidak tegas, bagaimana dengan nasib pekerja. Apa dunia ketenagakerjaan di Jember akan terus seperti ini. Kami harap, pemerintah tidak menutup mata atas kasus yang terjadi pada PT MPoin,” tegas Faruq.

Sebelumnya diberitakan, agenda audiensi kasus PHK ketiga atau yang terakhir kali di Disnakertrans Jember juga tidak dihadiri oleh pihak perusahaan. Sementara itu, perusahaan yang beroperasi di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Ajung, itu diduga tanpa perizinan yang lengkap. Dugaan tidak lengkapnya perizinan itu juga terungkap dalam rapat dengar di DPRD Jember, beberapa waktu lalu. Saat diminta menunjukkan seluruh administrasi perizinannya, pihak perusahaan tidak bisa memenuhinya. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Bagus Supriadi