Pengaktifan PPK-Panwascam Tunggu Korona

PPS dan PDK Termasuk di Dalamnya

“Penonaktifan PPK dan PPS dikarenakan adanya wabah korona yang berdampak pada penundaan sejumlah jadwal pilkada. Untuk pengaktifan mereka, kami menunggu surat resmi dari KPU RI,”Ahmad Susanto, Komisioner KPU Jember

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Wabah korona yang terjadi di Indonesia dan Jember membuat banyak kegiatan berskala besar ditunda. Salah satunya adalah penundaan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jember. Dengan penundaan pelaksanaan pencoblosan tersebut, nasib ribuan para pegawai ad hoc di bawah KPU dan Bawaslu Jember harus bersabar karena tetap dalam masa penonaktifan sementara.

IKLAN

Seperti diketahui, selama masa penonaktifan sementara, para pegawai ad hoc yang sudah dilantik atau yang terpilih tetapi belum dilantik, harus menerima kenyataan yang terjadi. Yaitu belum bisa bertugas, karena berkaitan dengan serangkaian penundaan jadwal pemilihan kepala daerah termasuk waktu pencoblosannya.

Komisioner KPU Jember Ahmad Susanto menjelaskan, sejak penonaktifan sementara pada awal-awal munculnya wabah korona, otomatis mereka berstatus nonaktif. Penonaktifan dilakukan lantaran sejumlah jadwal pilkada ditunda. Dengan demikian, selama dinonaktifkan mereka pun tak mendapatkan gaji untuk sementara waktu.

Santo menyebut, pengaktifan kembali tenaga ad hoc yang menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menunggu perkembangan korona. “Penonaktifan PPK dan PPS dikarenakan adanya wabah korona yang berdampak pada penundaan sejumlah jadwal pilkada. Untuk pengaktifan mereka, kami menunggu surat resmi dari KPU RI,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jember Imam Thobroni Pusaka juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, para tenaga ad hoc yakni Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Desa/Kelurahan (PDK) juga tetap dinonaktifkan selama pandemi korona. “Pengaktifan Panwascam dan Pengawas Desa/Kelurahan menunggu keputusan Bawaslu RI atau Provinsi,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, jadwal Pilkada Jember bakal ditunda. Rencana awal pencoblosan calon bupati dan wakil bupati digelar 23 September. Tetapi setelah ada Perppu Nomor 2 tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo, rencana pilkada bakal diubah pada Desember 2020 mendatang. Kendati demikian, pelaksanaan Pilkada Jember tetap melihat perkembangan wabah korona. Jika belum membaik, bisa saja pilkada akan digelar tahun 2021.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Istimewa

Editor : Lintang Anis Bena Kinanti