Lebih 70 Persen Tak Sesuai Peruntukan

PADAT: Bangunan di bawah Geladak Kembar, Jalan Ahmad Yani, Kaliwates.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dosen Teknik Sipil Universitas Jember Dr Anik Ratnaningsih mengatakan, daerah sempadan sungai di Jember sudah banyak beralih fungsi. Bangunan-bangunan di pinggir sungai berdiri, termasuk dipakai sebagai lahan produktif. Bahkan, setidaknya 75 persen daerah sempadan sungai tidak sesuai peruntukannya.

IKLAN

“Kalau lihat sungai-sungai di daerah kampus saja, banyak bangunan berdiri di pinggir sungai. Bahkan, tiang-tiang penyangga bangunan juga terlihat berdiri di sempadan sungai,” terangnya.

Daerah sempadan sungai di Jember yang dulu banyak pepohonan besar dan menghasilkan oksigen, secara berangsur diubah jadi lahan produktif, hingga rumah dan pertokoan seperti di Jompo. “Daerah sempadan sungai itu tidak boleh ditanami tanaman produktif. Termasuk tanaman kopi juga tidak diperuntukkan di pinggir sungai,” jelasnya.

Menurut Anik, sungai itu punya karakter tersendiri dan selalu berkelok-kelok. Dari hulu, sungai tidak membawa debit air sungai itu sendiri, tapi juga termasuk material-material lain yang membuat sedimen-sedimen. Sedimentasi itulah yang membuat sungai berkelok, serta yang secara berangsur-angsur mengakibatkan sungai mengalami penyempitan. “Dulu, walaupun musim kering. sungai itu selalu ada air. Jika hujan pun tidak meluap. Tapi sekarang musim kemarau sungai mengering,” tuturnya.

Karena mengering itulah, kata dia, masyarakat merasa pinggir sungai itu aman. Sehingga, mulai membangun rumah dan tanaman produktif. Dengan penambahan bangunan dan mengubah menjadi lahan produktif, akan terjadi penyempitan sungai. “Semakin lama semakin menyempit, termasuk di Jompo juga terjadi penyempitan,” terangnya.

Jika dimulai dari hulu ke hilir, daerah sempadan sungai di Jember hanya menyisakan sekitar 30-25 persen yang sesuai dengan semestinya. Sehingga, setidaknya sekitar 75 persen yang tidak sesuai. “Kalau sungai di daerah perkotaan saja lebih dari 70 persen,” terangnya.

Daerah sempadan sungai juga diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 28 Tahun 2015. Perempuan asal Gresik ini menjelaskan, secara sederhana kategori sempadan sungai itu dibedakan, bertanggul atau plengsengan atau tidak bertanggul. “Kedalaman sungai juga dibagi, dari 3 meter, 15 meter, dan di atas 15 meter,” tuturnya.

Daerah Jember, kata Anik, khususnya perkotaan, kedalaman sungai lebih banyak 15 meter. Karenanya, untuk sungai kedalaman 15 meter, jarak bangunan semestinya adalah 10 meter dari bibir sungai. Itu khusus sungai yang bertanggul atau plengsengan. Jika tidak, maka jaraknya 15 meter. “Sempadan sungai antara perkotaan dengan perdesaan juga beda,” paparnya.

Perempuan yang menyelesaikan pendidikan doktor di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya ini juga menyayangkan banyaknya bangunan dan permukiman warga di sempadan sungai itu ibarat dilegalkan oleh pemerintah. “Mereka yang rumahnya di bantaran sungai, nyatanya punya sertifikat, lho!” jelasnya.

Jika sudah punya sertifikat, dia menambahkan, tentu tidak mudah untuk menertibkan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Akibatnya, sungai yang semakin menyempit, ditambah mulai banyak permukiman warga di bantaran sungai, maka imbasnya sungai bisa meluap dan banjir pun tak bisa dielakkan lagi.

Padahal, regulasi yang dibuat untuk mengatur sempadan sungai, kata Anik, fungsi utamanya adalah untuk keamanan. “Makanya, semakin dalam sungai, juga semakin lebar jarak sempadannya,” jelas dia. Walau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai berinisiatif membuat tanggul atau plengsengan, tapi itu bukan jaminan bahwa tanggul tersebut kuat. “Karena ada analisis struktur, fondasi, tanah, serta beban di atasnya. Tidak asal buat plengsengan,” urainya.

Mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik Unej, Cantya Khansa Harmadi mengaku, tata kota di Jember ini unik. Kata dia, peraturan sempadan sungai yang dikeluarkan kementerian justru yang melanggar adalah pemerintah itu sendiri. Contohnya, dia mengungkapkan, seperti bangunan di pertokoan Jompo.

Perempuan asal Jakarta ini pun berharap, Pemkab Jember serius memperbaiki sempadan sungai. “Mumpung masih belum sepadat Jakarta. Kalau sudah padat, untuk menertibkan itu susah. Banyak polemik,” tandasnya. (dwi/c2/)

Reporter :

Fotografer :

Editor :