Ortu Menangis karena Merasa Dizalimi

Lakukan Verfak, Telusuri Keaslian SKD

TURUS BERJUANG: Dwi Riska Haryoto, warga Kelurahan Tegal Gede, Sumbersari, menyeka air matanya ketika menyampaikan aspirasi di gedung DPRD, kemarin (7/7).

RADAR, RADARJEMBER.ID – Dwi Riska Haryoto menangis di gedung DPRD Jember saat menyampaikan aspirasinya dalam forum rapat dengar pendapat (RDP), kemarin (7/7). Orang tua salah seorang siswa itu tak kuat menahan air mata ketika memperjuangkan masa depan anaknya. Sebab, sang buah hati dinyatakan tidak masuk SMAN melalui jalur zonasi.

Tangis warga yang tinggal di Jalan Baturaden, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, tersebut pecah, karena dirinya merasa dizalimi oleh mereka yang menggunakan surat keterangan domisili (SKD) pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMAN tahun ini.

Untuk itu, dia meminta kepada pemangku kebijakan agar sistem PPDB diperbaiki. Sebab, sebagai orang yang memiliki kartu keluarga (KK) dan tinggal tak jauh dari sekolah, justru dikalahkan oleh mereka yang membikin SKD dadakan. “Keadilannya di mana? Sampai sekarang anak saya bilang tidak mau sekolah,” ucapnya, sembari mengusap air mata.

Riska merupakan satu dari sekian wali murid yang dirugikan akibat kasus dugaan manipulasi data SKD. Beberapa waktu lalu, sejumlah wali murid juga mengadukan hal serupa ke gedung dewan. Gara-garanya, putra-putri warga yang tinggal cukup dekat dengan sekolah justru tak diterima dan kalah dengan mereka yang cuma bermodal SKD. Sehingga, terbitnya SKD tersebut ditengarai banyak yang dipalsukan.

David Susilo, Koordinator Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan Anak Kabupaten Jember, menyampaikan, warga yang sejatinya tinggal di sekitar sekolah dan telah memiliki KK, seharusnya diutamakan ketimbang pendaftar yang hanya menggunakan SKD. Oleh karena itu, dia mendesak agar sekolah dan dinas pendidikan melakukan verifikasi faktual (verfak) terhadap kebenaran SKD tersebut. Sehingga bisa diketahui, apakah pendaftar itu benar-benar tinggal dekat sekolah atau tidak. “Anak-anak yang pakai SKD, kami yakin seyakin-yakinnya tidak semuanya tinggal di sekitar sekolah,” ucapnya.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyebut, verfak itu untuk memastikan apakah anak tersebut tinggal di alamat SKD atau tidak, memang penting dilakukan. Hal ini untuk mengungkap apakah SKD itu hanya sekadar manipulasi atau bahkan dipalsukan. “Seharusnya, mereka yang menggunakan SKD, secara de facto harus dikroscek. Jangan-jangan, SKD saja yang ada. Sementara anaknya tidak tinggal di lokasi yang sesuai SKD,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D Nur Hasan mengungkapkan, langkah verfak merupakan pilihan tepat demi memastikan apakah anak itu tinggal sesuai alamat di SKD atau surat tersebut abal-abal dan hanya digunakan sebagai syarat guna memuluskan PPDB. “Karena, Kamis sudah pembagian seragam dan kelas, maka harus gerak cepat. Bakorwil Provinsi Jatim juga harus tegas demi mencari solusi ini. Kalau bisa, besok (hari ini, Red) kita turun ke sekolah,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember-Lumajang Mahrus Syamsul berdalih, sekolah dan dinas tidak mengetahui dugaan manipulasi atau pemalsuan SKD tersebut. Sebab, dia beralasan, pendaftaran PPDB dilakukan secara daring. “Sehingga sekolah hanya menerima data saja,” ucapnya.

Mahrus menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur karena operator PPDB SMA langsung dilakukan di tingkat provinsi.

Jika kemudian ditemukan ada manipulasi SKD, apakah siswa yang telah diterima di SMAN tersebut bisa dianulir? Mahrus menegaskan, penganuliran itu bisa saja terjadi bila diketahui ada data persyaratan yang memang dipalsukan. “Jika ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan haknya sebagai peserta didik baru dicabut,” tegasnya.

Sejumlah wali murid yang merasa dizalimi itu ingin agar dunia pendidikan bersih dari kecurangan, sehingga bisa mengajarkan pola pendidikan yang baik sejak dini. Sebab, jika hal itu dibiarkan, mereka menilai, lembaga pendidikan sama saja dengan mengajarkan ketidakjujuran sedari awal. Untuk itu, mereka menuntut ada perbaikan sistem PPDB yang lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Editor: Mahrus Sholih
Reporter: Nur Hariri
Fotografer: Nur Hariri