Bupati Dilarang Memutasi Pejabat

 “Enam bulan sebelum penetapan calon, kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat.” Andi Wasis, Ketua KPU Jember.  

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sepekan terakhir Pemkab Jember telah merombak posisi jabatan aparatur sipil negara (ASN). Hingga Selasa (7/1) malam, tercatat ada tiga tahap gelombang mutasi. Ada yang dipindah, menjadi pejabat definitif, hingga dikukuhkan kembali di posisi yang sama.

IKLAN

Mutasi yang dilakukan secara cepat tersebut sepertinya dilakukan agar rotasi yang dilakukan tidak melanggar hukum. Sebab, per hari ini (8/1), bupati sudah tidak boleh lagi memutasi jabatan hingga pemilihan umum kepala daerah selesai.

Larangan perombakan jabatan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pada pasal 71 ayat 2 disebutkan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat. Hal itu terhitung sejak enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan. Terkecuali, mutasi tersebut mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.

Komisioner KPU Jember Andi Wasis membenarkan adanya peraturan tersebut. “Enam bulan sebelum penetapan calon, kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat,” kata Andi di ruang kerjanya, kemarin (7/1).

Dijelaskannya, enam bulan sebelum penetapan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yakni bertepatan dengan tanggal 8 Januari 2020. Sebab, penetapan calon nantinya akan dilaksanakan pada 8 Juli 2020. “Jadi, besok (hari ini, Red) tidak boleh lagi ada mutasi jabatan,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Jember dr Faida MMR menjelaskan, pelantikan terhadap ratusan pejabat dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama Jumat malam (3/1), kedua Senin (6/1) malam, dan terakhir dilakukan kemarin malam (7/1). “Ini adalah pelantikan tahap kedua. Besok (Selasa malam, red) masih akan dilanjutkan pelantikan tahap ketiga,” kata Faida saat pidato pelantikan, Senin malam.

Faida juga menyebut, perombakan terhadap ratusan pejabat dilakukan sebagai tindak lanjut teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Ini mengikuti aturan SOTK (susunan organisasi dan tata kerja) yang baru dari pusat,” bebernya.

Sekadar informasi, Pemkab Jember tadi malam sudah melakukan pelantikan tahap ketiga pada ratusan pejabat yang ada di lingkungan pemkab. Mutasi tahap kedua dan pertama tahun ini sudah dilakukan lebih dulu yakni tanggal 3 dan 6 Januari 2020. Mereka yang tersentuh rotasi ada dari pejabat eselon 2, 3, dan 4.

Dalam pelantikan pejabat dengan menggunakan Peraturan Bupati Tahun 2020 tersebut, tidak secara otomatis kembali kepada kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja (KSOTK) lama, seperti perintah Mendagri. Akan tetapi, pemkab melakukan perombakan menggunakan KSOTK baru yang disesuaikan dengan rekomendasi Mendagri.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Mahrus Sholih