Besok Duduk Semeja Cari Solusi

JUMAI/RADAR JEMBER TAKSI DADAKAN: Mobil Patwal Satlantas Polres Jember kemarin terpaksa jadi taksi. Mobil ini wira- wiri menyeser penumpang yang kleleran di pinggir jalan dan mengakutnya sampai tujuan. Seperti terlihat saat mobil patwal melayani penumpang yang kleleran di Jalan Gajah Mada, Kaliwates, pukul 07.30 kemarin.

RADARJEMBER.ID- Demo menolak angkutan online kemarin bisa berlarut-larut jika polisi tak mengambil langkah cepat. Sebab, pendemo sempat mengancam akan mogok hingga beberapa hari. Namun, akhirnya bisa mereda, setelah pihak kepolisian menawarkan Rabu besok (8/8) diadakan pertemuan yang juga menghadirkan perwakilan dari angkutan online. Para perwakilan diajak duduk semeja guna mencari solusi.

IKLAN

“Jika sampai keluar dari ruangan ini masih belum menghasilkan keputusan positif, kami akan tetap melakukan aksi mogok ini,” terang Siswoyo, Ketua Induk Paguyuban Insan Transportasi Jember saat hearing, kemarin. Bahkan, saat Pemkab Jember menawarkan seminggu lagi dilakukan pertemuan tersebut, mereka menolaknya.

“Kami sudah menunggu setahun. Ini kami di titik, di mana kami tidak mau menunggu lagi,” jelas Siswoyo. Oleh karena itu, jika kemarin tidak menghasilkan keputusan, maka pihaknya pun berjanji untuk melumpuhkan seluruh transportasi di Jember hingga ada keputusan. Mereka juga tidak mau peduli jika saat JFC transportasi lumpuh.

Kasatlantas Polres Jember AKP Priyanggo Parlindungan Malau menuturkan, sejauh ini yang membatasi angkutan online hanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. “Permenhub ini tidak ada sanksi pidana, hanya denda administrasi,” jelas Priyanggo. Dirinya juga menuturkan, itu pun hanya mengatur untuk angkutan roda empat, bukan roda dua.

Oleh karena itu, jika kemudian pemerintah daerah mengeluarkan produk hukum mengenai angkutan online, itu jelas tidak bisa. “Karena di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak ada mengenai hal ini, makanya tidak bisa,” tegasnya, kemarin.

Priyanggo pun dalam kesempatan kemarin memberikan solusi. Yakni menawarkan adanya kesepakatan dengan duduk bersama antara stakeholder. Termasuk melibatkan perwakilan angkutan online dan pemerintah daerah, layaknya angkutan online roda dua sebelumnya.

“Dengan adanya kesepakatan, nanti ada sanksi dan denda administrasi,” tegasnya. Pihaknya pun berharap nantinya bersama Pemkab Jember bisa memfasilitasi pertemuan ini Rabu (8/8). Polisi pernah melakukan mediasi serupa. Yakni antara ojek pangkalan dan ojek online. Kesepakatan yang diambil cukup efektif meredam gesekan di bawah. Pertemuan antara ojek pangkalan dan online menghasilkan 20 poin kesepakatan, seperti titik mana saja ojek pangkalan, radius ojek online mendekat hanya 200 meter, dan sebagainya.

“Kami harap muncul adanya kesepakatan-kesepakatan mau dikemanakan angkutan ini,” jelasnya. Pihaknya berharap semua pihak bisa menghormati bersama kesepakatan yang akan dibuat bersama dan diharapkan bisa dijalankan dan dipatuhi bersama. Hal ini perlu dilakukan, agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan bersama.

Priyanggo juga memberikan imbauan kepada pihak angkutan online untuk juga mematuhi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenhub 108 Tahun 2017 tersebut. Di antaranya, pengemudi angkutan sewa khusus atau angkutan online ini harus menggunakan SIM umum, bukan SIM pribadi seperti saat ini.

Namun, memang untuk saat ini pihaknya belum bisa melakukan tindakan tegas, misalnya melakukan tindakan langsung untuk pelanggaran ini. “Karena seluruh Indonesia belum ada yang melakukan penindakan ini,” jelasnya. Sejauh ini, pihaknya melakukan tindakan promotif, preventif, dan represif dengan memberikan imbauan kepada pihak-pihak terkait.

Ke depan pihaknya berharap semua pihak bisa menjaga diri dan tidak bertindak sewenang-wenang. “Semua memiliki kepentingan untuk mencari uang dan mencari nafkah yang halal. Sehingga, Jember tetap bisa tertib dan aman,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Agus Wijaya, Kepala UPT DLLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Dia mengatakan, belum ada cara untuk menghentikan operasional angkutan online di Indonesia. “Tidak bisa, ini berlaku seluruh Indonesia,” terang Agus. Meskipun memang diakuinya banyak sekali protes keberadaan angkutan online ini.

“Belum bisa untuk ditutup. Satu-satunya cara ya kita fasilitasi angkutan umum untuk bisa bersaing guna memberikan jasa pelayanan terbaik,” terangnya. Misalnya memperbaiki angkutan umum agar bisa dilirik lagi oleh masyarakat, serta meminta angkutan online untuk bisa melengkapi persyaratan. Agus menuturkan, di Surabaya sudah ada angkutan online yang legal. (ram/c2/ras)

Reporter : Rangga Mahardika
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah.
Fotografer: jumai

Reporter :

Fotografer :

Editor :