Bukan Kembali pada KSOTK Lama

Perbup Baru Menyesuaikan Rekomendasi Mendagri

MENUNGGU: Bambang Hariono (belakang) yang dulu sempat menjabat sebagai Kadispendik ikut dilantik bersama para pejabat lain, di Pendapa Wahyawibawagraha.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pelantikan ratusan pejabat yang digelar di Pendapa Wahyawibawagraha Jumat (3/1) malam, masih membuat banyak orang penasaran. Ada yang menyebut, upaya untuk menjalankan rekomendasi Mendagri. Namun tak sedikit yang bilang jika tidak berkaitan sama sekali, dan lain sebagainya.

IKLAN

Penelusuran wartawan Jawa Pos Radar Jember, sebanyak 179 pegawai yang merupakan eselon II dan III dilantik menggunakan peraturan bupati (perbup) baru tahun 2020. Perbup ini bukan untuk mencabut sejumlah perbup dan kebijakan seperti diperintahkan oleh Mendagri yang dilanjutkan Gubenur Jatim.

Perbup ini pula bukan untuk menjalankan rekomendasi guna kembali pada Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) yang lama. Artinya, pelantikan itu tetap menggunakan KSOTK baru, dengan perbup yang baru, dan tidak kembali pada KSOTK lama.

Wakil Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief menjelaskan, pelantikan dan pengukuhan ratusan pejabat menggunakan KSOTK baru dan perbup baru, dan tetap ada kaitannya dengan rekomendasi Mendagri. Yakni, melalui Perbup 2020, pemkab melakukan pelantikan yang disesuaikan dengan rekomendasi Mendagri.

“Pelantikan dan pengukuhan pejabat sesuai dengan KSOTK yang baru, karena sudah semuanya tahu. Jadi, bahwa KSOTK yang diterbitkan sebelumnya itu diminta oleh Mendagri untuk ditarik kembali. Kemudian, pada saat ini (tahun 2020) sudah diterbitkan KSOTK baru dengan Perbup baru. Dan ini salah satu pelaksanaanya,” jelas Muqit.

Dikatakan, sekalipun pelantikan itu tidak otomatis kembali pada KSOTK lama, akan tetapi ada penyesuaian yang dilakukan pemkab. “Selain penyesuaia dengan Kemendagri, tentunya juga ada pertimbangan-pertimbangan yang lain untuk meningkatkan efektivitas kerja di lingkungan pemkab,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Muqit menguraikan, penyesuaian yang dimaksud yakni dengan menempatkan sebagian pejabat pada posnya yang dulu. Namun, hal itu tidak silakukan secara menyeluruh, tetapi bertahap.

“Ada beberapa (pejabat, red) yang ke pos jabatannya dan tidak semuanya. Sampai saat ini masih sebagian, tetapi akan terus berlanjut,” urainya.

Berkaitan dengan rekomendasi Mendagri yang dilanjutkan Gubenur Jatim, Muqit menegaskan akan menindaklanjutinya. “Saya kira semua yang menjadi catatan bagi kami, itu akan ditindaklanjuti. Karena, pemkab menjadi bagian dari pemerintah pusat, sehingga apa yang menjadi arahan dari sana, itu pasti akan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Pada pengujung wawancara, wartawan Jawa Pos Radar Jember kembali menegaskan apakah pelantikan itu otomatis kembali ke KSOTK lama seperti direkomendasikan Mendagri, Wabup Muqit kembali menjawab tidak. “Pelantikan ini bukan otomatis kembali pada KSOTK yang lama. Akan tetapi, melalui Perbup 2020 dilakukan penyesuaian terhadap rekomendasi Mendagri. Penyesuaian itu dilakukan bertahap,” tegasnya.

Data yang berhasil dikumpulkan, penyesuaian KSOTK terhadap rekomendasi melalui Perbup baru, kabarnya akan dilanjutkan dengan pelantikan tahap ke-2. Rencana pelantikan terhadap sejumlah pegawai itu pula sempat disampaikan Bupati Faida dalam acara pelantikan tersebut. Sayangnya, usai pelantikan digelar, bupati tidak memberi keterangan kepada awak media karena kesibukannya.

Sekadar diketahui, KSOTK baru di Jember hangat diperbincangkan oleh sejumlah orang. Terlebih saat ada rekomendasi atas pemeriksaan khusus dari Kemendagri untuk mencabup puluhan kebijakan di Jember agar kembali ke KSOTK lama. Dampak KSOTK baru itu disebut-sebut menjadi penyebab hangusnya jatah CPNS. Bahkan, DPRD Jember seperti ‘takut’ membahas KUA PPAS dan RAPBD 2020 selama eksekutif tidak menjalankan perintah Kemendagri yang dilanjutkan Gubenur Jatim.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Hadi Sumarsono