DPRD Usulkan Bantingan Biayai Angket

Karena Tak Ada Anggaran 

RAPAT LANJUTAN: Anggota DPRD Jember Kholil Asyari (kanan) meminta agar panitia angket mempersiapkan segala pertanyaan terkait rencana pemanggilan sejumlah pihak. 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Panitia angket DPRD Jember menggelar rapat untuk menyiapkan pemanggilan terhadap sejumlah sumber yang dinilai kompeten, kemarin (3/1). Rapat tanpa anggaran tersebut sempat menjadi perbincangan di kalangan dewan. Akhirnya, usulan iuran muncul guna membiayai jalannya angket.

IKLAN

Menurut Wakil Ketua Panitia Angket DPRD Jember Siswono, hak angket yang telah digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kebijakan Bupati Jember harus terus berjalan. Apalagi, para anggota dewan sudah disumpah untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Atas tak adanya anggaran pada panitia angket, Siswono mengaku sanggup merogoh kocek pribadi. Tiadanya anggaran itu pun disebutnya tidak penting dibanding tugas yang sudah ditetapkan, yakni angket. “Nggak penting. Nggak kiro ngentekno sawah sak hektare (tak akan menghabiskan sawah satu hektare, Red),” katanya.

Menurutnya, panitia angket memang membutuhkan anggaran. Baik dalam kegiatan rapat, perjalanan mendapatkan data, maupun hal lain. Namun demikian, tak adanya biaya itu tak lantas membuat panitia angket mandek. Bahkan, Siswono menuturkan, harus tetap fokus pada tugasnya, yakni menyelesaikan hak angket. Terlebih, penggunaan hak angket menurutnya bagian dari tugas dan kewajiban DPRD untuk mengawasi eksekutif.

Ketua panitia angket, Tabroni menjelaskan, hak angket akan terus dijalankan. Rapat itu menurutnya untuk menentukan agenda dan siapa saja orang-orang yang akan dipanggil. Angket dimaksudkan untuk mengungkap dan menormalkan apa yang terjadi di Jember. Salah satunya adalah tentang kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK). DPRD ingin itu dikembalikan ke KSOTK lama.

“Kalau kemudian sudah dikembalikan kepada KSOTK yang lama, berarti itu sudah bisa normal sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Tabroni. Begitu pula dengan kebijakan yang lain, tambah dia, juga bakal ditelusuri apakah melanggar undang-undang atau tidak.

Sementara itu, anggota dewan lainnya, Kholil Asyari meminta agar agenda panitia angket benar-benar ditata serapi mungkin dengan batas waktu yang hanya 60 hari. “Semuanya sudah harus kita siapkan sebelum memanggil banyak pihak,” kata Kholil dalam rapat tersebut.

Terpisah, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengamini jika panitia angket yang terbentuk tak diikuti dengan anggaran. “Jangankan untuk panitia angket, untuk atap gedung dewan yang bocor saja tidak ada anggaran perbaikannya,” ucapnya.

Terkait wacana anggota DPRD bantingan untuk membiayai sejumlah kegiatan, Itqon membenarkan ada beberapa anggota yang sudah mengusulkan. “Untuk usulan itu ada. Sampai saat ini masih usulan dan belum bantingan,” jelasnya.

Lebih jauh, Itqon mengaku, jajaran pihaknya tidak bisa mengintervensi panitia angket. Apalagi, pimpinan DPRD juga tidak masuk di dalamnya. “Panitia angket itu bekerja atas wewenang undang-undang. Apa pun hasilnya nanti akan diparipurnakan,” pungkas Itqon.

Penggunaan hak angket ini ditempuh oleh DPRD karena interpelasi kepada bupati tidak mendapatkan jawaban. Angket itu untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kebijakan bupati yang berkaitan dengan hilangnya jatah CPNS 2019, adanya KSOTK baru yang tetap dipertahankan eksekutif, serta dugaan pelanggaran pada pengadaan barang dan jasa.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nurul Azizah

Editor : Mahrus Sholih