Cabut Perda Bermasalah

Kejaksaan Bakal Rapikan Aturan Daerah

“Perda yang tidak menguntungkan masyarakat juga penegakan hukumnya akan kami pangkas saja.” Prima Idwan Mariza, Kajari Jember. 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Di awal tahun 2020 ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember akan merapikan peraturan daerah (perda) yang ada di Jember. Sejumlah perda yang ada juga akan dievaluasi kembali. Hal ini dilakukan agar perda tersebut efektif dan memiliki dampak terhadap kepentingan masyarakat luas.

IKLAN

“Beberapa perda yang tidak menguntungkan dalam hal penegakan hukum serta tidak menguntungkan masyarakat, maka akan kami pangkas saja. Kami minta untuk dicabut oleh yang menerbitkannya,” kata Prima Idwa Mariza, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember.

Nantinya, kata dia, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Jember bakal mempelajari dan menganalisis lebih lanjut. Perda Jember mana saja yang dapat direkomendasikan untuk dihentikan. “Kalau sekarang masih belum. Kami akan inventarisasi dulu. Start awal tahun 2020 ini,” imbuh Prima.

Evaluasi perda itu juga untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Sebab, sebagai aparat penegak hukum (APH) kejaksaan juga mempunyai kewenangan legal drafting dalam pembuatan peraturan. “Seyogianya kami sebagai APH dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan di mana nantinya peraturan tersebut yang melaksanakan adalah kami juga,” bebernya.

Di sisi lain, pihaknya juga bakal merazia berbagai perusahaan yang bermasalah untuk segera ditertibkan. Tak hanya perusahaan, tapi juga yayasan atau lembaga berbadan hukum lainnya juga akan ditertibkan. “Misalnya, perusahaan yang nakal kami minta ditutup atau dibubarkan saja. Contohnya yayasan yang bermasalah dan merugikan masyarakat kami minta bubarkan saja,” jelas Prima.

Reporter : Muchammad Ainul Budi

Fotografer : Muchammad Ainul Budi

Editor : Mahrus Sholih