Khawatir Langka di Akhir Tahun

Penyerapan Urea Bersubsidi Lebih 50 Persen

DILEGO: Mathadi, petani di daerah Sukorejo, menunjukkan satu petak sawahnya kepada Abdul Holib. Adanya kebutuhan yang mendesak, ditambah sulitnya membeli pupuk bersubsidi, membuat Mathadi memilih menggadaikan sawahnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pengurangan alokasi pupuk bersubsidi di Jember hingga 50 persen pada Tahun 2020 membuat syok petani di awal tahun. Kini, memasuki pertengahan tahun, penyerapan jatah pupuk bersubsidi, khususnya urea, telah mencapai 68 persen. Bahkan, ada beberapa kecamatan yang telah mencapai 90 hingga 100 persen.

IKLAN

Jika kondisi ini tak segera mendapat solusi, petani khawatir tingginya serapan dan berkurangnya jatah pupuk bersubsidi itu akan berdampak. Terlebih, baru lima bulan berjalan, penyerapannya telah melebihi 50 persen dari jatah yang ditetapkan. Sehingga pada masa tanam akhir tahun nanti ditakutkan bakal terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran.

Keadaan seperti ini sampai mengakibatkan salah seorang petani menyerah. Bahkan dia menggadaikan lahan pertanian miliknya lantaran mengaku biaya produksi yang dikeluarkan membengkak. Di sisi lain, hasil panen juga belum menentu, belum lagi ditambah ketidakpastian harga pasar. Kendati demikian, masih banyak petani yang bertahan dengan tetap menanam bahan pangan.

Petani yang ingin menggadaikan sawahnya dengan permasalahan yang kompleks adalah Mathadi. Pria asal Sukorejo ini mulai menawarkan petak sawahnya dengan luas sekitar 9.000 meter persegi. “Selain ada kebutuhan mendadak, juga pertanian tidak menjanjikan. Beli pupuk saja tidak seperti dulu,” jelasnya.

Kata dia, saat ini untuk membeli pupuk bersubsidi harus paketan. “Mau beli pupuk urea saja tidak boleh. Juga harus beli phonska,” terangnya. Dia mengatakan, padahal urea itu sangat dibutuhkan dan baik untuk tanaman padi.

Sementara itu, Abdul Holib, petani lain di Karangrejo, mengaku, ada persepsi yang sedikit keliru. Menurutnya, petani itu fanatik pakai urea. Padahal pakai phonska juga baik. “Kalau padi, pakai phonska berasnya itu lebih berbobot,” pungkasnya.

Terpisah, Asisten Account Executive PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Jember Nursalim menjelaskan, sebenarnya pupuk urea bersubsidi yang diproduksi oleh PKT untuk Jember tidak mengalami kelangkaan. Namun, kata dia, untuk menyalurkan ke beberapa agen juga ada acuannya yang tertuang dalam alokasi pupuk urea bersubsidi.

Dia mengakui, alokasi pupuk urea bersubsidi di Jember pada tahun ini turun hingga 50 persen, yaitu sebesar 47.018 ton. Jumlah tersebut, kata dia, sebenarnya lebih kecil dari pada alokasi pupuk urea bersubsidi berdasarkan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) yang jumlahnya 52.346 ton. “Karena pada waktu itu E-RDKK dari Kementerian Pertanian (Kementan) belum kunjung turun. Sedangkan petani sangat butuh pupuk, maka keluar SK dinas,” terangnya.

Nursalim mengakui, kini posisi alokasi urea bersubsidi yang telah dikeluarkan PKT untuk Jember pada awal Mei telah melebihi angka 50 persen. “Penyerapan urea bersubsidi bila berdasarkan SK telah 68 persen atau 31.863 ton. Sementara jika mengacu E-RDKK penyerapannya 61 persen,” jelasnya.

Walau secara keseluruhan 68 persen dan masih ada selisih, tapi beberapa kecamatan di Jember menunjukkan penyerapan alokasi urea bersubsidi mendekati angka 100 persen. “Bahkan juga ada yang melebihi alokasi penyerapannya. Yaitu di Ledokombo dengan penyerapan 118 persen,” jelasnya.

Dari 31 kecamatan di Jember, setidaknya ada 13 kecamatan yang menghawatirkan dengan penyerapan urea bersubsidi begitu tinggi. Padahal masih pertengahan tahun. Dari 13 kecamatan tersebut ada satu yang seratus persen, yaitu Ledokombo. Ada enam yang mencapai di kisaran 90 persen. Di antaranya Ajung, Jelbuk, Jenggawah, Mumbulsari, Sumberbaru, dan Sumberjambe. Sementara untuk yang kisaran 80 persen ada Jombang, Arjasa, Bangsalsari, Mayang, dan Sukorambi.

Nursalim menambahkan, 13 kecamatan tersebut penyerapan begitu tinggi bisa jadi disebabkan antara alokasi berdasarkan RDKK dengan E-RDKK ataupun SK dinas terlalu jomplang. Dia mencontohkan, Wuluhan yang antara alokasi E-RDKK dengan RDKK jumlahnya sama 6,2 ribu ton atau 100 persen, penyerapannya masih 49 persen.

Dia menjelaskan, bisa jadi jika E-RDKK terentri seratus persen seperti data RDKK, bukan tidak mungkin alokasi pupuk akan tetap seperti tahun sebelumnya. Lantaran acuan Kementan mengeluarkan alokasi adalah dari E-RDKK bukan RDKK.

Sementara itu, alokasi yang turun hingga 50 persen, beberapa kelompok tani dan organisasi petani telah sepakat untuk alokasi setiap bulannya pada awal-awal tahun tidak dikurangi atau sama seperti RDKK. “Pada waktu itu ada kesepakatan, karena musim tanam awal tahun bersamaan. Seingat saya dulu begitu,” paparnya.

Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro berharap, ada kebijaksanaan tersendiri bagi petani yang tidak masuk entri data di E-RDKK. Sehingga, alokasi pupuk di E-RDKK bisa bertambah sesuai dengan RDKK. Sebab, kondisi petani saat ini begitu memprihatinkan. Selain persoalan pupuk subsidi, kata dia, juga kaitannya dengan imbas korona. Banyak hasil pertanian, harga jualnya jatuh lantaran tidak bisa masuk pasar. “Karena beberapa daerah diperketat sehingga tersendat penyaluran hasil pertanian,” paparnya.

Editor: Mahrus Sholih
Reporter: Dwi Siswanto
Fotografer: Dwi Siswanto