GMNI Khawatir, BPIP Libas Fungsi Judikatif

Diskusi Daring RUU HIP oleh Mahasiswa

TIDAK MUDIK: Dua aktivis GMNI Komisariat Hukum Unej berdiskusi secara daring membahas RUU PHIP, di Sumbersari, kemarin (1/6). 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Puluhan mahasiswa menggelar diskusi jarak jauh dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, dalam peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni kemarin. Melalui gawainya masing-masing, mereka tukar pikiran mengkritisi kontroversi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Ada beberapa hal yang dinilai masih ganjil hingga kekhawatiran jika RUU sampai disahkan.

IKLAN

Dalam diskusi secara daring tersebut, tujuan RUU HIP dinilai memang baik. Akan tetapi, puluhan mahasiswa masih meragukannya karena pembahasan RUU dinilai singkat dan belum masuk ke roh yang akan dicapai. Untuk itu, perlu waktu lebih dan pembahasan yang lebih mendalam karena RUU HIP menyangkut hajat hidup seluruh warga Indonesia.

Komisaris GMNI Hukum Universitas Jember, Haikal Al Farizi mengatakan, perjalanan hukum di negeri ini sudah cukup baik. Tiba-tiba muncul RUU HIP. “Apakah Undang-Undang yang ada sekarang tidak berhaluan ideologi Pancasila sehingga muncul RUU HIP. Kami menilai, RUU ini asal-asalan karena pembahasannya juga sebentar,” ucapnya, di Sekretariat HMNI Hukum Unej, di Jalan Brantas, Kelurahan Sumbersari.

Untuk itu, sekitar 35 mahasiswa membahasnya secara mendalam sejak sore hingga malam kemarin. “Kami ingin tahu apa semangat di balik RUU HIP ini. Jangan sampai, di kemudian hari justru akan menjadi masalah baru,” jelasnya.

Dalam RUU HIP, menurutnya ada peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk presiden. BPIP menurutnya memiliki tugas membantu presiden, merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. “Tugasnya juga melakukan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh. BPIP juga menyusun standardisasi pendidikan dan pelatihan sampai kepada rekomendasi hasil kajian terhadap kebijakan atau Undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila. Kami khawatir akan terjadi tumpang tindih tugas,” ucapnya.

Lebih jauh, Haikal mengurai, rekomendasi BPIP bisa diberikan kepada lembaga tinggi Negara. Seperti kementerian, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik sampai kepada lapisan masyarakat. “Kalau Undang-undang tafsirnya berdasar BPIP sebagai pengendali pembinaan, maka tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) bisa terlibas. Artinya, kewenangan judikatif bisa terlibas,” ungkapnya.

Adanya lembaga judikatif seperti MK saat ini sudah cukup menjadi lembaga yang menilai Undang-undang apakah bertentangan dengan ideologi Pancasila atau tidak. Apabila RUU HIP ini gol, kekhawatirannya ke depan, tafsir Undang-undang bisa saja harus tersentral dengan mendapat rekomendasi BPIP.

“Untuk mengetahui apakah Undang-undang bertentangan dengan ideologi Pancasila atau tidak, cukup melalui MK. Sejauh ini, banyak peraturan yang dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya.

Dalam diskusi memperingati Hari Lahirnya Pancasila itu, sejumlah mahasiswa juga sempat menyinggung terkait dengan Ketetapan (Tap) MPRS nomor XXV tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Kendati demikian, diskusi lebih banyak menyoroti tentang BPIP dan adanya lembaga judikatif yakni MK. Berkaitan dengan tidak masuknya Tap MPRS nomor XXV dalam RUU HIP, tidak banyak dibahas oleh para mahasiswa karena sudah menjadi sorotan publik tentang kehawatiran munculnya komunis di negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa ini. (nur/hdi)

Sebagian Tentang RUU HIP

  1. Menguatkan Pancasila sebagai Ideologi
  2. Ada pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.
  3. Ada standarisasi pendidikan dan pelatihan oleh BPIP.
  4. Ada ruang BPIP yang bisa merekomendasi hasil kajian regulasi.
  5. Dalam RUU HIP, Tap MPRS nomor XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI tidak dimasukkan.

Kekhawatiran GMNI Hukum Jember

  1. Pembahasan RUU HIP dinilai asal-asalan karena hanya dibahas sebentar.
  2. RUU HIP Dikhawatirkan menjadikan hukum yang ada sekarang ‘dinilai’ tidak berhaluan Pancasila.
  3. Pengendalian dan rekomendasi BPIP ditakutkan dapat melibas kewenangan judikatif.
  4. Kontroversi tidak masuknya Tap MPRS nomor XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI juga disorot banyak pihak.

 

Editor: Lintang Anis Bena Kinanti
Reporter: Nur Hariri
Fotografer: Nur Hariri