KPK Selidiki Proyek RTLH

Sudah Dua Orang Dimintai Keterangan

“Ini masih proses penyelidikan. Kami tidak bisa menyampaikan detailnya. Surat panggilan itu resmi untuk yang bersangkutan dimintai klarifikasi terkait bahan penyelidikan. Kalau untuk perkara, kami tidak bisa sampaikan lebih lanjut.”Ali Fikri (Plt Juru Bicara KPK)

JEMBER,RADARJEMBER.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki dugaan kasus korupsi yang ada di Jember. Lembaga anti rasuah ini bahkan sudah memanggil beberapa orang ke gedung Merah Putih, KPK, di Jakarta, hari Selasa (25/2) lalu.

IKLAN

Sejauh ini, informasi yang dihimpun oleh Jawa Pos Radar Jember, ada dua orang yang dimintai keterangannya mengenai proyek Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ali Fikri, Plt Juru Bicara KPK pun membenarkan bahwa pihaknya memanggil beberapa warga Jember ke Jakarta untuk dimintai keterangannya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pemilik toko bangunan, Rosiyanto, warga Sukowono sudah memenuhi panggilan KPK. Hal itu, menyusul beredarnya surat panggilan resmi dari KPK. Dalam surat tersebut, menerangkan, bahwa Rosiyanto dimintai keterangan untuk klarifikasi atau didengar pendapatnya terkait dugaan tindak pidana korupsi  berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. Atau yang mewakilinya terkait penggunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2019-2020, serta membawa dokumen yang berkaitan.

Selain Rosiyanto, satu orang lainnya yang dipanggil KPK, adalah Faisal Amir. Warga Kecamatan Sumberjambe ini selaku koordinator bedah rumah RTLH tersebut. Proyek RTLH itu melingkupi lima desa yang berada di dua kecamatan, Sumberjambe dan Sukowono. Faisal mengatakan, ada sekitar 800-an unit rumah yang direnovasi. Masing-masing rumah, mendapat bantuan sebesar Rp 17.500.000.

Ali Fikri, saat dikonfirmasi, kemarin (29/2), membenarkan bahwa pihaknya tengah menelusuri dugaan korupsi yang ada di Jember dalam proyek RTLH tersebut. “Iya masih dalam proses penyelidikan,” tutur Ali Fikri.

Namun, dirinya masih enggan membeberkan secara detail terkait penyelidikan tersebut. Saat ditanya mengenai apakah, ada ASN di lingkungan Pemkab Jember yang sudah diperiksa terkait dugaan korupsi tersebut, Ali Fikri belum memberikan jawaban.

Dia menambahkan, pihaknya juga belum dapat membocorkan lebih lanjut, dua orang tersebut menghadap siapa di KPK. Tetapi, dirinya mengatakan, bahwa Rosiyanto sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya. “Hanya klarifikasi untuk bahan penyelidikan bukan dipanggil sebagai saksi. Namanya saja masih proses penyelidikan,” ungkap Ali.

Surat pemanggilan Rosiyanto, sudah beredar di media sosial Whatsapp, beberapa hari lalu. Dalam surat itu, Rosiyanto diharuskan membawa beberapa dokumen ke KPK. Diantaranya dokumen penunjukan atau pemilihan sebagai toko pemasok material atau bahan bangunan dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Serta laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana program RTLH tahun anggaran 2019-200. “Saya hanya bisa membenarkan bahwa surat itu resmi memanggil orang tersebut ke KPK. Dan yang bersangkutan sudah datang,” papar Ali Fikri.

Sementara itu, di sisi lain, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember melalui Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), dipastikan tak mendampingi proyek RTLH di lima desa yang ada di Sumberjambe dan Sukowono. Hal itu, dibenarkan oleh Agus Budiarto, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Jember. “Untuk proyek itu, tim TP4D tidak ada pendampingan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Disinggung mengenai, apakah KPK juga sudah menghubungi Kejari Jember terkait penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Agus, mengungkapkan, sampai sekarang ini belum ada komunikasi lebih lanjut, antara KPK dengan Kejari Jember.

Reporter : Muchammad Ainul Budi

Fotografer : Jawa Pos

Editor : Hadi Sumarsono