Perjuangkan Kesetaraan Guru PK Swasta

MUSDA: Jajaran Ikatan Guru Pendidikan Khusus (IGKP) Jawa Timur dalam musyawarah daerah, Minggu (22/12) kemarin.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ikatan Guru Pendidikan Khusus (IGPK) Jawa Timur berharap kepada Gubernur Jawa Timur agar Kabupaten/Kota yang telanjur melaksanakan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penarikan PNS yang Diperbantukan (DPK) di sekolah swasta agar dikembalikan seperti semula. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 10 tahun 2019, yang berisi guru PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) tetap dapat menjalankan tugasnya.

IKLAN

Menurut Edi Sungkono, Ketua IGPK Jatim, ada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang telah menjalankan Permendikbud tersebut. “Ini sangat memberatkan bagi penyelenggara pendidikan swasta, baik yayasan ataupun penyelenggara pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat. Utamanya bagi sekolah pendidikan khusus atau sekolah luar biasa (SLB),” ujarnya, ketika ditemui saat menggelar Musda I IGPK Jatim, Minggu (22/12) kemarin.

Munculnya regulasi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 in, menurut dia, sangat meresahkan bagi guru-guru yang berstatus DPK di sekolah luar biasa (SLB). Sebab, akan berdampak buruk terhadap berlangsungnya layanan pendidikan, utamanya layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh swasta rata-rata mengalami persoalan finansial karena tidak pernah menarik sumbangan sedikit pun dari orang tua. Jika regulasi betul-betul dijalankan, akan sangat berdampak pada proses pendidikan, utamanya anak yang berkebutuhan khusus.

“Rata-rata ada lima guru PNS yang DPK di SLB swasta. Kalau mereka ditarik, penggantinya dari mana? Kalaupun ada, siapa yang akan menggaji mereka? Apalagi yayasan tidak pernah melakukan tarikan kepada wali murid,” ujarnya.

Dalam pandangannya, layanan pendidikan khusus di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh pemerintah jumlahnya tidak sebanding dengan SLB yang diselenggarakan oleh swasta. Sebagai informasi, jumlah lembaga SLB di Jawa Timur mencapai 725 lembaga baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. “Dari jumlah itu, 71 SLB yang berstatus negeri dan sisanya 654 SLB diselenggarakan oleh yayasan dan masyarakat,” ujar Edi.

Oleh karena itu, pihaknya melalui Musda IGPK ini berharap akan muncul rekomendasi yang bisa disampaikan kepada pemangku kebijakan. Di antaranya, meminta agar daerah yang telanjur menarik guru PNS yang di DPK dari SLB swasta untuk dikembalikan seperti semula, serta berharap tidak muncul lagi kebijakan yang tidak berkeadilan.

“Harapan kami sederhana, yakni pendidikan yang berkeadilan. Kami (IGPK) akan memberikan masukan kepada pemerintah jangan sampai ke depan muncul regulasi yang tidak berkeadilan. Kalaupun ada regulasi, harus ada pengecualian bagi sekolah pendidikan khusus ini. Hakikatnya, negara itu harus hadir, lebih-lebih pada anak luar biasa. Kalau di daerah ada anak cacat, pemerintah harus hadir mempersiapkan pendidikan untuk mereka,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga tengah memperjuangkan kesejahteraan bagi guru tetap yayasan (GTY) yang belum tersentuh oleh pemerintah. “Sejak tiga tahun ditangani oleh provinsi, GTY belum pernah mendapat kesejahteraan dari provinsi,” terangnya.

Sementara itu, Dewan Penasihat (Wanhat) yang sekaligus pemerhati pendidikan khusus, Achmad Sudiono mengatakan, selama ini tidak ada aturan yang membedakan antara pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh swasta. Hanya ada kebijakan yang diambil oleh para pemangku kebijakan di daerah, khususnya di Jawa Timur, yang terkesan memilih sekolah negeri dibanding dengan sekolah swasta.

Padahal, lanjut dia, di Jatim, penyelenggara pendidikan khusus swasta lebih dominan dibanding dengan pendidikan khusus negeri. Mereka mestinya mendapat dukungan penuh dari pemerintah. “Kalau tidak didukung oleh sekolah swasta, apakah pemerintah mampu menangani itu semua, khususnya pendidikan berkebutuhan khusus,” ujar Achmad dengan nada bertanya.

Oleh sebab itu, peran dan fungsi penyelenggara pendidikan khusus maupun pendidikan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah harus mendapatkan perhatian penuh dari pemangku kebijakan. Achmad berharap, pemangku kebijakan yang ada di Jawa Timur, khususnya Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) pada Dinas Pendidikan Jawa Timur, hendaknya berlaku adil dan berimbang dalam setiap mengambil kebijaksanaan.

“Keberadaan IGPK sebagai wadah guru-guru pendidikan khusus akan menampung semua pemikiran dan usulan anggota, yang kemudian akan direkomendasikan kepada pemerintah sebagai bahan referensi dalam setiap kebijakan demi kemajuan pendidikan. Khususnya pendidikan khusus di Jawa Timur,” pungkas Achmad

Reporter : Jumai

Fotografer : Istimewa

Editor : Lintang Anis Bena Kinanti