Bacaleg Fokus Siapkan Persyaratan Administrasi

Sholikhul Huda/Radar Ijen URUS KELENGKAPAN: Ketua Komisi II DPRD Ady Kriesna besama Alin Hasan Muni’in, saat berada di Mapolres Bondowoso untuk mengurus SKCK bacaleg, kemarin.

BONDOWOSO – Dari kuota 720 bakal calon legislatif (bacaleg), memang belum banyak yang mendaftar ke KPU Bondowoso. Namun, partai sampai saat ini terus mengurus kelengkapan bekas. Bahkan para bacaleg tidak takut berkasnya kurang. Sebab, sebelum masuk ke KPU, sudah diverifikasi di masing-masing partai.

IKLAN

Pantauan Jawa Pos Radar Ijen, permintaan SKCK sepekan belakangan ini ramai dikunjungi para bacaleg. Bahkan, sudah ratusan bacaleg yang sudah mengurus SKCK. Seperti siang kemarin (12/7), beberapa bacaleg masih banyak berdatangan. Seperti Anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Bambang Suwito, Ketua Komisi II dari Fraksi Golkar Ady Kriesna, Anggota Komisi III dari Fraksi PKB Syamsul Hadi, Ketua Koperasi Rejo Tani Suyitno yang akan mencalonkan diri dari dapil 3 dan beberapa orang lainnya. Para calon ini mengatakan, akan daftar bersama-sama dengan dikomando partai.

Ady Kriesna menyampaikan, Partai Golkar saat ini memang tengah sibuk mengurus pencalonan. Dari jumlah kader yang akan maju, Partai Golkar akan mengisi seratus persen jumlah kuota bacaleg yang ada. Yakni setiap daerah pemilihan (dapil), diisi oleh 9 calon legislatif. “Bahkan saat seleksi, kuotanya lebih-lebih, seperti di dapil 1, sampai 23 orang. Namun yang dicalonkan oleh partai kan hanya 9 orang nantinya,” jelasnya.

Kriesna yang juga Sekjen DPD Golkar Bondowoso menegaskan, saat ini Partai Golkar memiliki lima kursi di DPRD Bondowoso. Namun pada 2019 nanti, targetnya bisa 200 persen dari kursi saat ini. Yakni bisa sampai 10 kursi. “Optimistis kami bukan hanya perkataan, namun sudah hasil pemetaan,” tegas Ketua AMPI Bondowoso tersebut.

Terpisah, Divisi Hukum KPU Bondowoso Junaidi mengakui, persyaratan bacaleg untuk 2019 lebih rumit. Sebab, dalam PKPU yang baru terkait pendaftaran caleg terdapat sejumlah peraturan baru. Seperti bacaleg dipastikan bukan eks narapidana kasus korupsi, bukan eks kejahatan seksual terhadap anak, serta bukan mantan terpidana bandar narkoba. “Untuk itu semua butuh SKCK dan surat dari pengadilan negeri yang harus dilampirkan,” tegasnya. (hud/c2/aro)

Reporter :

Fotografer :

Editor :