Tujuh Lembaga Dianggap Tak Imbang dalam Siarkan Pilkada

Rangga Mahardika/Radar Jember
TEGAS: Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah dan Ketua KPID Jawa Timur Ahmad Afif Amrullah.

IKLAN

RADARJEMBER.ID: Tujuh lembaga penyiaran di Indonesia, enam di Jawa Timur, sudah disemprit Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Lembaga itu dinilai tidak imbang dalam menampilkan pasangan calon.

“Selama pilkada dan tahun politik ini, memang cukup banyak pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, terutama televisi,” kata komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah, dalam seminar nasional Literasi Media Memilih Siaran yang Berkualitas oleh KPI di Hotel Aston Jember, Senin (7/5).

Padahal, segala penyiaran televisi ini berada di ruang milik publik, sehingga harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Namun, ternyata masih banyak ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

“Makanya, selama pilkada ini, KPI pusat sudah memberikan sanksi kepada satu lembaga. Yakni media televisi, karena menyiarkan tidak berimbang,” tutur Nuning.

Menurut Nuning, ketidakberimbangan itu dapat merugikan salah satu pihak. Bahkan, disadari atau tidak, berpotensi terjadi konflik, sehingga TV swasta tersebut dikenakan sanksi.

Sementara Ketua KPID Jawa Timur Ahmad Afif Amirullah menyebut, jika di pusat hanya melakukan sanksi untuk satu lembaga penyiaran, KPID Jawa Timur malah lebih banyak. Mereka memberikan sanksi kepada enam lembaga penyiaran televisi di seluruh Jawa Timur.

Kebanyakan juga karena penayangan yang tidak berimbang. “Enam lembaga penyiaran yang diberikan sanksi tersebut berada di Kota Kediri, Kabupaten Banyuwangi, dan di Blitar,” jelasnya.

Reporter: Rangga Mahardika
Editor: MS Rasyid

Reporter :

Fotografer :

Editor :